SALATIGA — PORTAL BHAYANGKARA — Tim kuasa hukum Subur Jaya Lawfirm–FERADI WPI mendesak proses hukum terhadap para tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan terhadap M. Sholeh Abdullah Ali R. terus dikawal hingga proses persidangan.
Peristiwa tersebut disebut terjadi pada 12 September 2026 di area parkiran Toko Benang Raja, Salatiga. Pihak FERADI WPI menyatakan korban mengalami luka serius dan saat ini masih menjalani perawatan medis.
Ketua Umum FERADI WPI, Adv. Donny Andretti, meminta agar aparat penegak hukum menjalankan proses hukum secara tegas dan tidak gentar menghadapi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
“Jangan sampai para penegak hukum takut pada oknum-oknum preman pelaku kejahatan,” ujar Donny Andretti.
Eko Ponco Berlinang Air Mata Melihat Kondisi Sholeh
Kondisi M. Sholeh Abdullah Ali R. turut membuat Adv. Eko Ponco, S.H., yang merupakan bagian dari FERADI WPI, tidak kuasa menahan air mata ketika melihat langsung kondisi korban.
Eko Ponco menyampaikan harapan agar para pelaku, apabila terbukti bersalah melalui proses hukum, mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.
“Para pelaku harus dihukum berat bahkan seumur hidup di penjara. Saya yakin Jaksa Penuntut Umum akan tegas dalam menerapkan pasal-pasal terhadap para pelaku yang keji ini,” ujar Eko Ponco, S.H.
Desak Penyidik Segera Lengkapi Berkas Perkara
Ketua Tim Advokasi FERADI WPI, Agus Polenk, mengatakan pihaknya mendesak Polres Salatiga segera melengkapi berkas perkara para tersangka.
Menurut Agus, pihaknya meyakini rekaman CCTV menjadi salah satu bagian penting dalam mengungkap rangkaian kejadian tersebut.
“Rekaman CCTV menunjukkan korban tidak melakukan perlawanan sama sekali saat dihajar bertubi-tubi menggunakan linggis besi yang diduga dibawa sengaja oleh pelaku. Ini murni aksi keji dan terencana serta biadab. Kami senang akhirnya aksi berani dari Polres Salatiga ditunjukkan dengan melakukan penangkapan,” ujar Agus.
Sementara itu, kondisi korban disebut masih membutuhkan perawatan intensif. Pihak FERADI WPI menyampaikan bahwa Sholeh mengalami kondisi medis berupa paru-paru bocor.
Wakil Ketua Umum DPP FERADI WPI, Basriyanto, S.H., mengungkapkan keprihatinannya terhadap proses penanganan perkara dan mempertanyakan kemungkinan adanya faktor lain yang dapat memengaruhi proses penyidikan.
Bukti CCTV, Saksi dan Visum Diminta Segera Diintegrasikan
Ketua DPD FERADI WPI Jawa Tengah, Adv. M. Ismail Zulkarnain, menekankan pentingnya penyidik segera mengintegrasikan berbagai alat bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Menurutnya, bukti CCTV, keterangan saksi, serta visum et repertum perlu segera ditangani dan didokumentasikan secara baik dalam proses penyidikan.
Ia juga mendesak penyidik bekerja secara profesional dan segera menyelesaikan berkas perkara untuk kemudian diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Selain itu, pihak FERADI WPI meminta Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan seluruh fakta dan alat bukti dalam menentukan pasal serta tuntutan terhadap para terdakwa nantinya.
Pihak FERADI WPI juga menyampaikan pandangan bahwa perkara tersebut patut didalami lebih lanjut, termasuk mengenai dugaan adanya unsur percobaan pembunuhan berencana. Penentuan pasal pidana pada akhirnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyidikan, alat bukti, dan proses persidangan.
Minta Perhatian Polda Jateng
Tim advokasi juga meminta perhatian Kapolda Jawa Tengah dan Kadiv Propam Polda Jawa Tengah untuk memastikan masyarakat mendapatkan rasa aman serta proses penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum.
FERADI WPI berharap proses hukum terhadap perkara tersebut dapat berjalan transparan, profesional, dan sampai pada tahap persidangan.
Masyarakat juga diajak untuk mengawal perkembangan perkara tersebut melalui jalur yang sesuai dengan ketentuan hukum dan tetap menghormati proses peradilan.
Perkara ini menjadi perhatian FERADI WPI karena korban merupakan anggota organisasi tersebut dan hingga kini masih menjalani perawatan akibat luka yang disebut dialaminya dalam peristiwa pengeroyokan.
Catatan Redaksi: Redaksi membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi Polres Salatiga maupun seluruh pihak terkait apabila terdapat informasi yang perlu diluruskan, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(TAMPILANG)