SIBOLGA, SUMATERA UTARA — PORTAL BHAYANGKARA - Pernyataan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Sibolga yang menegaskan bahwa lingkungan lapas bebas dari peredaran narkoba kini menjadi perhatian publik. Klaim tersebut perlu disertai langkah pengawasan yang nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan tetap terjaga.22 OKTOBER 2026
Wakil Ketua DPP ASWAL (Asosiasi Wartawan & LSM), Augustine Steven Sitorus, SE, melontarkan desakan agar aparat penegak hukum tidak berhenti pada pernyataan resmi, tetapi turut memastikan kebenaran berbagai informasi yang berkembang melalui pemeriksaan sesuai kewenangan dan prosedur hukum.
Ia mendorong Satresnarkoba Polres Tapanuli Tengah (Tapteng), Polres Sibolga, serta jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk berkoordinasi dalam menilai perlunya razia mendadak dan pemeriksaan menyeluruh di Lapas Kelas IIA Sibolga.
Menurut Augustine, apabila pihak lapas menyatakan bahwa peredaran narkoba telah diberantas, publik patut mendapatkan penjelasan mengenai langkah pencegahan, sistem pengawasan, dan mekanisme evaluasi yang diterapkan.
“Jangan hanya berhenti pada klaim bahwa lapas sudah bersih dari narkoba. Publik membutuhkan bukti berupa pengawasan yang konsisten dan penanganan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jika ada informasi yang dapat diverifikasi, aparat harus menindaklanjutinya secara profesional,” tegas Augustine.
KLAIM SUDAH BERSIH, PUBLIK BERHAK MEMINTA KEJELASAN!
Dalam pemberitaan Media Fakta Seber, Kamis (22/10/2026), berjudul “Kalapas Sibolga Tegaskan Lapas Bebas Narkoba, Wartawan Diterima Perwakilan”, disebutkan bahwa Kalapas Sibolga menegaskan lingkungan lapas yang dipimpinnya telah bebas dari peredaran narkoba.
Pemberitaan tersebut juga menyebutkan bahwa pelayanan keterangan lebih lanjut diserahkan kepada perwakilan bernama Faozan, yang turut menegaskan bahwa lapas telah steril dari jaringan peredaran gelap narkoba.
Namun, pemberitaan yang sama memuat informasi mengenai dugaan peredaran narkoba, dugaan keterlibatan oknum petugas, serta dugaan penyalahgunaan fasilitas khusus di dalam lapas.
Seluruh dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan tidak boleh dianggap sebagai fakta hukum sebelum didukung bukti yang sah.
Augustine menilai, perbedaan antara pernyataan resmi pengelola lapas dan informasi yang berkembang di masyarakat harus dijawab melalui pemeriksaan objektif, bukan saling melempar pernyataan.
“Kalau memang bersih, buktikan melalui sistem pengawasan yang berjalan baik. Kalau tidak ditemukan pelanggaran, sampaikan hasil pemeriksaannya sesuai informasi yang boleh dibuka kepada publik. Namun, jika ditemukan bukti pelanggaran, proses secara tegas tanpa pandang bulu,” ujarnya.
POLRES TAPTENG DAN POLRES SIBOLGA DIDORONG BERTINDAK!
Augustine meminta aparat penegak hukum mempertimbangkan langkah konkret untuk memastikan tidak ada celah bagi peredaran narkoba di lingkungan pemasyarakatan.
Ia mendorong koordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara dan instansi berwenang, dengan tetap memperhatikan kewenangan masing-masing.
Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan harus mencakup evaluasi terhadap:
Pengawasan barang terlarang, termasuk narkotika dan alat komunikasi yang dilarang sesuai ketentuan.
Prosedur keluar-masuk barang dan orang, untuk mengidentifikasi kemungkinan celah pengawasan.
Dugaan keterlibatan oknum, apabila terdapat informasi awal dan bukti yang dapat ditindaklanjuti.
Sistem pengaduan warga binaan, termasuk perlindungan terhadap pelapor sesuai ketentuan hukum.
Dugaan penyalahgunaan fasilitas khusus, apabila tersedia informasi dan bukti pendukung yang memadai.
“Jangan sampai ada kesan bahwa tembok lapas menjadi penghalang bagi penegakan hukum. Jika ada dugaan yang beralasan, periksa secara profesional. Jika terbukti, tindak sesuai hukum. Jabatan tidak boleh menjadi tameng bagi siapa pun,” tegasnya.
Meski demikian, Augustine mengingatkan bahwa tindakan pemeriksaan harus dilakukan oleh pihak yang berwenang, mengikuti prosedur yang berlaku, serta menghormati hak-hak warga binaan.
INSAN PERS JANGAN HANYA DISUGUHI PERNYATAAN, TRANSPARANSI HARUS DIUTAMAKAN!
Augustine juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemasyarakatan.
Menurutnya, insan pers dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran dalam mengawasi kepentingan publik. Namun, pengawasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab, berdasarkan fakta, serta tidak mengganggu proses pemeriksaan atau penyelidikan.
Ia meminta pihak lapas memberikan penjelasan yang proporsional mengenai langkah pencegahan peredaran narkoba, mekanisme pengawasan internal, serta tindak lanjut terhadap informasi yang berkembang.
“Pers bukan musuh aparat, dan kritik bukan serangan terhadap institusi. Justru melalui kontrol publik, kita berharap setiap lembaga semakin profesional. Yang harus dilawan adalah narkoba dan pelanggaran hukum, bukan orang yang menyampaikan pertanyaan kritis dengan dasar yang jelas,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa informasi dari masyarakat, mantan warga binaan, maupun sumber internal harus diverifikasi secara cermat sebelum dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran.
KALAPAS PERLU MEMBERIKAN KLARIFIKASI YANG TERUKUR!
Di tengah berkembangnya informasi tersebut, pihak Lapas Kelas IIA Sibolga perlu diberikan ruang untuk menjelaskan secara terperinci langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencegah peredaran narkoba.
Klarifikasi tersebut penting untuk menghindari kesimpangsiuran informasi sekaligus memastikan masyarakat memperoleh gambaran yang seimbang.
Augustine menilai, transparansi bukan berarti seluruh informasi operasional harus dibuka tanpa batas. Informasi yang dapat disampaikan kepada publik tetap perlu memperhatikan ketentuan hukum, keamanan lapas, dan kepentingan penegakan hukum.
Namun, prinsip keterbukaan harus tetap dijalankan melalui penjelasan resmi dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
ASWAL: JANGAN BIARKAN NARKOBA MERUSAK INSTITUSI PEMASYARAKATAN!
Augustine menegaskan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan komitmen seluruh pihak, termasuk pengelola lapas, aparat penegak hukum, masyarakat, dan insan pers.
Jika dugaan peredaran narkoba terbukti, pelaku harus diproses sesuai hukum. Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak terbukti, tidak boleh ada pihak yang dicap bersalah hanya berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.
“Negara tidak boleh kalah dari narkoba. Kami mendorong aparat bekerja berdasarkan bukti, bukan tekanan atau prasangka. Lakukan pemeriksaan apabila memang terdapat dasar yang memadai, umumkan hasilnya secara proporsional, dan tindak siapa pun yang terbukti melanggar hukum,” tegas Augustine Steven Sitorus, SE.
Ia berharap langkah profesional dan transparan dapat memperkuat integritas lembaga pemasyarakatan serta memulihkan kepercayaan masyarakat.
Kini, yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan bahwa lapas bebas narkoba, melainkan pengawasan yang konsisten, pemeriksaan yang objektif, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Informasi mengenai dugaan peredaran narkoba, dugaan keterlibatan oknum petugas, dan dugaan penyalahgunaan fasilitas khusus sebagaimana disebut dalam pemberitaan yang dirujuk belum dapat dinyatakan terbukti berdasarkan informasi yang tersedia. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kalapas Kelas IIA Sibolga, Faozan, Polres Tapanuli Tengah, Polres Sibolga, serta pihak terkait lainnya sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan dan praduga tak bersalah.
(REDAKSI)