Persoalan ini bukan sekadar mengenai kondisi paving block maupun rabat beton yang dikeluhkan mengalami kerusakan. Lebih jauh, publik mempertanyakan bagaimana pengawasan proyek dilakukan, apakah pekerjaan telah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta siapa yang bertanggung jawab apabila ditemukan ketidaksesuaian hasil pekerjaan.
Sorotan semakin menguat setelah awak media melakukan konfirmasi kepada Paul Situmeang selaku pelaksana proyek.
Jawaban Pelaksana Proyek Justru Memunculkan Pertanyaan
Saat dikonfirmasi awak media untuk meminta penjelasan mengenai berbagai keluhan masyarakat, Paul Situmeang memberikan jawaban yang kemudian menjadi perhatian.
Ia mengatakan,"Langsung kirim ke Prabowo saja."
Tidak berhenti di situ, Paul juga menyampaikan kepada awak media agar datang ke rumahnya dengan mengatakan, "Kamu datang aja di rumahku, nanti ku berikan kau makan."
Pernyataan tersebut merupakan bagian dari hasil konfirmasi yang perlu diketahui publik. Namun, persoalan utama yang semestinya dijelaskan bukanlah soal ajakan makan atau kepada siapa pemberitaan dikirimkan.
Publik membutuhkan jawaban konkret: apakah pekerjaan sudah sesuai spesifikasi teknis? Bagaimana kualitas material yang digunakan? Mengapa terdapat bagian pekerjaan yang dikeluhkan mengalami kerusakan dan perbaikan?
Konfirmasi media merupakan bagian dari upaya memperoleh keberimbangan informasi, terlebih ketika proyek yang dipersoalkan menggunakan uang rakyat.
Rp147,8 Juta Bukan Anggaran Kecil, Kualitas Harus Dibuktikan
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah warga mengeluhkan kondisi pekerjaan Jalan Setapak Aek Garut. Beberapa bagian paving block disebut mengalami kerusakan, sementara pekerjaan rabat beton juga dipertanyakan kualitasnya.
Warga bahkan menyebut terdapat bagian jalan yang diperbaiki dengan cara ditempel atau ditambal setelah mengalami kerusakan.
Jika benar ditemukan ketidaksesuaian, kondisi tersebut harus diperiksa secara teknis oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Alasan bahwa jalan tersebut tidak dilalui kendaraan roda empat, sebagaimana disampaikan menurut keterangan warga, juga tidak dapat menggantikan kewajiban penyedia jasa untuk memenuhi spesifikasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak.
Jalan setapak tetap harus dibangun berdasarkan standar mutu dan ketentuan teknis yang telah ditetapkan.
Sufaldi Tampilang: Jangan Tunggu Rusak Total Baru Diperiksa!
Pimpinan Umum Media Portal Bhayangkara, Sufaldi Tampilang, meminta pemerintah daerah dan pihak terkait tidak menganggap persoalan ini sebagai keluhan biasa.
Ia mendesak agar pekerjaan pembangunan Jalan Setapak Aek Garut segera menjalani audit dan pemeriksaan teknis secara menyeluruh.
Menurutnya, setiap proyek yang menggunakan anggaran APBD wajib memiliki pertanggungjawaban yang jelas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga hasil akhir pekerjaan.
"Kalau memang tidak ada persoalan, buktikan melalui pemeriksaan teknis dan dokumen pekerjaan. Jangan hanya mengandalkan laporan bahwa proyek sudah selesai. Kami meminta pihak terkait segera turun ke lapangan untuk memeriksa kualitas pekerjaan, volume, material, serta kesesuaiannya dengan RAB," tegas Sufaldi Tampilang.
Ia juga menekankan bahwa pengawasan terhadap penggunaan uang negara bukan bentuk mencari-cari kesalahan, melainkan bagian dari tanggung jawab publik untuk memastikan pembangunan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
"Jangan sampai anggaran rakyat terserap, tetapi hasil pembangunan justru menimbulkan persoalan. Uang APBD harus dipertanggungjawabkan, bukan sekadar dihabiskan melalui pekerjaan fisik," lanjutnya.
Dinas PU, Wali Kota hingga Inspektorat Diminta Tidak Tutup Mata
Sufaldi meminta Wali Kota Sibolga, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, serta Inspektorat Kota Sibolga segera mengambil langkah pemeriksaan.
Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam audit dan evaluasi tersebut:
1. Kesesuaian volume pekerjaan dengan RAB dan kontrak.
2. Ketebalan serta kualitas rabat beton.
3. Mutu material yang digunakan.
4. Kualitas dan metode pemasangan paving block.
5. Penyebab kerusakan pada bagian pekerjaan yang dikeluhkan masyarakat.
6. Hasil pemeriksaan konsultan pengawas.
7. Kesesuaian pembayaran dengan progres dan hasil fisik pekerjaan.
Jika ditemukan kekurangan volume, mutu pekerjaan tidak sesuai kontrak, atau indikasi penyimpangan lainnya, harus ada tindakan korektif dan pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan.
Pemeriksaan juga jangan berhenti pada dokumentasi administratif. Kondisi fisik di lapangan harus menjadi dasar penilaian.
Jangan Biarkan Uang Rakyat Menjadi Persoalan Tanpa Penyelesaian
Proyek Jalan Setapak Aek Garut dengan nilai Rp147.878.000 tersebut kini membutuhkan penjelasan terbuka dari seluruh pihak yang terlibat.
Masyarakat berhak mengetahui apakah pembangunan telah dilaksanakan sesuai ketentuan atau masih terdapat pekerjaan yang harus diperbaiki.
Pengawasan penggunaan keuangan daerah juga sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta ketentuan keterbukaan informasi publik.
Apabila pemeriksaan menemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti, hasilnya dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal maupun aparat penegak hukum sesuai kewenangan.
Jangan sampai proyek selesai di atas kertas, tetapi persoalan kualitasnya tertinggal di lapangan.
Redaksi Membuka Ruang Hak Jawab
Media Portal Bhayangkara tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Paul Situmeang, CV. INDO LABA, Kepala Dinas PU Kota Sibolga, konsultan pengawas, Wali Kota Sibolga, maupun pihak terkait lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan ketidaksesuaian mutu pekerjaan masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan teknis dan dokumen kontrak. Belum ada kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana atau penyimpangan anggaran.
Portal Bhayangkara menegaskan: yang dipersoalkan bukan siapa yang mengerjakan, melainkan bagaimana kualitas pekerjaan dan ke mana pertanggungjawaban anggaran rakyat harus diberikan.
(Augustine Steven Sitorus)