JAKARTA — PORTAL BHAYANGKARA — Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol. Suyudi Ario Bayu sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Persetujuan tersebut diambil setelah Komisi III DPR RI menyelesaikan proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Suyudi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Keputusan tersebut disepakati secara aklamasi oleh seluruh anggota Komisi III DPR RI yang hadir.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan keputusan tersebut telah mendapat dukungan dari fraksi-fraksi partai politik, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), serta pimpinan DPR RI.
“Apakah secara aklamasi dapat disetujui?” tanya Habiburokhman yang kemudian dijawab setuju oleh seluruh anggota DPR RI yang hadir.
Dengan keputusan tersebut, tahapan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI dinyatakan selesai. Hasilnya selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk mendapatkan persetujuan pada tahap berikutnya.
Surpres Presiden Jadi Dasar Uji Kelayakan
Sebelumnya, DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri sekaligus pengangkatan calon Kapolri baru.
Surat tersebut bernomor R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026. Surat Presiden itu menjadi dasar bagi Komisi III DPR RI untuk melaksanakan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi sebagai calon Kapolri.
“Pimpinan DPR mendapatkan surat dari Presiden dan Ketua DPR. Nomor R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 perihal usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri,” kata Habiburokhman saat memimpin rapat.
Suyudi Paparkan Arah Polri ke Depan
Dalam proses fit and proper test, Suyudi menyampaikan pandangannya mengenai arah Kepolisian Negara Republik Indonesia ke depan.
Ia menilai agenda Asta Cita yang digagas Presiden Prabowo Subianto memiliki keterkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kepolisian, termasuk agenda reformasi politik, hukum dan birokrasi, pemberantasan korupsi dan narkoba, penguatan keamanan nasional, serta pembangunan sumber daya manusia.
Namun, Suyudi menegaskan bahwa Polri tetap menjalankan tugas berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dan tidak mengambil alih fungsi kementerian maupun lembaga negara lainnya.
“Peran Polri adalah menjaga ruang aman bagi pembangunan, memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat, mencegah gangguan, dan menindak tindak pidana sesuai kewenangan,” ujar Suyudi.
Dengan persetujuan Komisi III DPR RI, proses pencalonan Suyudi sebagai Kapolri kini berlanjut ke Rapat Paripurna DPR RI. Setelah memperoleh persetujuan pada tingkat paripurna, proses selanjutnya akan mengikuti tahapan ketatanegaraan terkait pengangkatan Kapolri.
(RED)