LANGSA - PORTAL BHAYANGKARA – Persoalan pelayanan publik di Kota Langsa kembali menjadi perhatian. Kali ini, Wali Kota Langsa Jeffry Sentana S. Putra, S.E. dilaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh oleh masyarakat.
Laporan tersebut diajukan untuk meminta pemeriksaan dan klarifikasi terkait dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
Pelapor menyatakan laporan telah disampaikan melalui kanal resmi pengaduan Ombudsman RI. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti pengiriman laporan yang diterima oleh pelapor.
Laporan tersebut berkaitan dengan polemik pelayanan di Puskesmas Langsa Lama yang sebelumnya menjadi perhatian publik. Pelapor mempertanyakan tindak lanjut, pemeriksaan, serta evaluasi Pemerintah Kota Langsa terhadap persoalan pelayanan tersebut.
Salah satu hal yang turut menjadi perhatian adalah perkembangan jabatan Erizal, SKM., M.Kes. yang sebelumnya tercatat sebagai Kepala UPTD Puskesmas Langsa Lama dan kemudian tercantum sebagai Direktur RSUD Langsa.
Dokumen kepegawaian Pemerintah Kota Langsa yang tersedia secara publik sebelumnya mencatat Erizal sebagai Kepala UPTD Puskesmas Langsa Lama. Sementara itu, situs resmi RSUD Langsa saat ini mencantumkan Erizal, SKM., M.Kes. sebagai Direktur RSUD Langsa.
RSUD Langsa sendiri merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kota Langsa.
Bukan Menuduh, tetapi Meminta Pemeriksaan
Pelapor menegaskan bahwa laporan tersebut bukan merupakan kesimpulan bahwa Wali Kota Langsa telah terbukti melakukan maladministrasi.
Pelapor juga tidak menyimpulkan bahwa penunjukan Erizal sebagai Direktur RSUD Langsa memiliki hubungan dengan polemik pelayanan Puskesmas Langsa Lama yang sebelumnya menjadi perhatian publik.
Menurut pelapor, substansi yang diminta untuk diperiksa adalah apakah proses pemeriksaan, evaluasi, pengawasan, serta pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip penyelenggaraan pelayanan publik.
Sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam laporan tersebut antara lain:
- Apakah persoalan pelayanan di Puskesmas Langsa Lama telah diperiksa secara resmi?
- Apakah terdapat hasil evaluasi atau pemeriksaan internal?
- Apakah terdapat tindakan pembinaan atau rekomendasi?
- Apa dasar dan pertimbangan penunjukan Erizal pada posisi pimpinan RSUD Langsa?
- Apakah rekam jejak, kompetensi dan kinerja pejabat menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan?
- Apakah seluruh proses administrasi dan kewenangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan?
- Apakah masyarakat telah memperoleh informasi yang memadai mengenai tindak lanjut persoalan pelayanan tersebut?
Ombudsman Memiliki Kewenangan Mengawasi Pelayanan Publik
Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
Dalam mekanisme pengaduannya, Ombudsman juga meminta informasi mengenai apakah masyarakat telah terlebih dahulu menyampaikan keluhan kepada instansi yang dilaporkan.
Pemerintah Kota Langsa juga menjadi salah satu pemerintah daerah yang masuk dalam ruang lingkup penilaian Ombudsman Perwakilan Aceh terkait penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian tersebut antara lain mencakup aspek kompetensi pelaksana layanan dan efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat.
Dengan adanya laporan tersebut, proses selanjutnya berada dalam kewenangan Ombudsman untuk melakukan verifikasi dan menentukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pelapor: Yang Dipersoalkan Transparansi dan Proses
Pelapor menyampaikan bahwa substansi laporan bukan semata-mata mengenai siapa yang menduduki suatu jabatan.
“Ini bukan soal siapa yang salah terlebih dahulu. Yang kami minta adalah kejelasan bagaimana pemerintah melakukan pemeriksaan, evaluasi dan mengambil keputusan dalam persoalan pelayanan publik. Kalau memang seluruh proses telah sesuai aturan, jelaskan kepada masyarakat berdasarkan dokumen dan fakta.”
Menurut pelapor, transparansi diperlukan agar masyarakat tidak membangun kesimpulan sendiri hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar di media sosial.
“Kami menyerahkan pemeriksaan kepada Ombudsman. Apabila tidak ada pelanggaran, tentu hasil pemeriksaan tersebut juga harus dihormati. Tetapi apabila ditemukan persoalan dalam proses pelayanan atau administrasi, tentu harus ada perbaikan,” ujarnya.
Pemko Langsa dan Wali Kota Diberi Ruang Klarifikasi
Redaksi memberikan ruang kepada Wali Kota Langsa, Pemerintah Kota Langsa, Dinas Kesehatan, BKPSDM, maupun pihak RSUD Langsa untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait laporan serta persoalan yang diberitakan.
Catatan Redaksi: Redaksi menyatakan pemberitaan ini disusun secara berimbang dan membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(WILMA)