BITUNG - PORTAL BHAYANGKARA — Menanggapi pemberitaan yang beredar dengan judul “Diduga Ada Bekingan, Andi Pemilik Gudang Solar Ilegal Berani Tantang APH”, pihak Andi menyampaikan bantahan terhadap narasi yang menyebut dirinya berani menantang aparat penegak hukum (APH).
Andi menilai pemberitaan tersebut perlu diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah bermaksud menantang, apalagi merendahkan institusi kepolisian maupun aparat penegak hukum lainnya.
Selain itu, Andi menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki bekingan dari aparat penegak hukum mana pun. Oleh karena itu, ia meminta agar informasi yang menyangkut dirinya tidak dibangun berdasarkan dugaan atau asumsi tanpa didukung fakta dan klarifikasi yang memadai.
Pihak Andi juga berharap agar setiap media yang hendak menerbitkan pemberitaan dapat mengedepankan prinsip keberimbangan dengan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak-pihak terkait.
Menurutnya, pemberitaan yang langsung dipublikasikan tanpa memberikan kesempatan kepada pihak yang diberitakan untuk menjelaskan persoalan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serta merugikan nama baik seseorang.
“Kalau ingin membuat berita, sebaiknya lakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak terkait. Berita harus berimbang, bukan langsung dimuat tanpa memberikan kesempatan kepada pihak yang diberitakan untuk menyampaikan penjelasan,” demikian inti keberatan pihak Andi yang perlu dikonfirmasi sebelum pernyataan tersebut dikutip sebagai ucapan langsung.
Kode Etik Jurnalistik Wajib Menjadi Pedoman
Dalam menjalankan tugas jurnalistik, setiap wartawan dan perusahaan pers wajib berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik menegaskan bahwa wartawan Indonesia harus bersikap independen serta menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Sementara itu, Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik menyatakan bahwa wartawan Indonesia harus menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
Prinsip tersebut penting diterapkan, terutama ketika pemberitaan menyangkut dugaan tindak pidana, penggunaan istilah yang berpotensi membentuk opini negatif, maupun tuduhan adanya hubungan dengan pihak tertentu.
Konfirmasi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari proses verifikasi jurnalistik. Pihak yang diberitakan harus memperoleh kesempatan yang patut untuk memberikan penjelasan agar masyarakat dapat menilai persoalan berdasarkan informasi yang lebih utuh.
UU Pers Menjamin Hak Jawab dan Hak Koreksi
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar serta mekanisme penyelesaian apabila terdapat pemberitaan yang dinilai merugikan.
Pasal 5 ayat (2) mengatur kewajiban pers melayani Hak Jawab, sedangkan Pasal 5 ayat (3) mengatur kewajiban pers melayani Hak Koreksi.
Hak Jawab memberikan kesempatan kepada seseorang atau kelompok untuk menyampaikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Sementara itu, Hak Koreksi berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperbaiki kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik mengenai dirinya maupun orang lain.
Dengan demikian, apabila Andi merasa dirugikan oleh pemberitaan tersebut, ia berhak menempuh mekanisme Hak Jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Media yang bersangkutan juga perlu menindaklanjuti keberatan tersebut secara profesional dan sesuai peraturan pers.
Dugaan Pelanggaran Hukum Harus Dibuktikan
Terkait dugaan aktivitas gudang penimbunan solar ilegal yang disebut dalam pemberitaan sebelumnya, persoalan tersebut harus ditangani berdasarkan fakta, bukti, dan hasil pemeriksaan aparat berwenang.
Bantahan Andi tidak serta-merta membuktikan bahwa dugaan dalam pemberitaan sebelumnya benar ataupun salah. Demikian pula, sebuah tuduhan tidak boleh diperlakukan sebagai kesimpulan hukum sebelum terdapat dasar dan proses pembuktian yang sesuai.
Apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum, aparat penegak hukum tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Andi maupun pihak lain tetap harus menghormati proses hukum. Di sisi lain, media wajib menjaga independensi dan tidak membangun narasi yang menghakimi seseorang sebelum fakta terverifikasi.
Portal Bhayangkara: Utamakan Fakta, Bukan Asumsi
Portal Bhayangkara memandang bahwa polemik pemberitaan ini menjadi pengingat bagi seluruh insan pers untuk senantiasa mengutamakan akurasi, verifikasi, keberimbangan, dan profesionalisme.
Media memiliki kebebasan pers yang dilindungi undang-undang, tetapi kebebasan tersebut harus dijalankan bersama tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tajam dalam mengungkap fakta bukan berarti bebas mengabaikan konfirmasi. Kritis terhadap dugaan pelanggaran bukan berarti boleh menghakimi seseorang melalui pemberitaan.
Karena itu, klarifikasi Andi perlu memperoleh ruang yang proporsional agar masyarakat mendapatkan informasi dari berbagai sisi dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan.
(Ge)