Pemberitaan tersebut mengangkat kembali persoalan obligasi rekapitalisasi perbankan, beban pembayaran bunga surat utang negara, serta dugaan belum optimalnya pengembalian manfaat ekonomi kepada negara dari dana yang pernah digunakan untuk menyelamatkan sektor perbankan.
Menanggapi informasi yang beredar tersebut, Wakil Ketua DPP ASWAL (Asosiasi Wartawan & LSM), Augustine Steven Sitorus, S.E., angkat bicara dan meminta pemerintah tidak menganggap persoalan ini sebagai sekadar perdebatan angka ekonomi.
Menurut Augustine, dana negara yang digunakan dalam penyelamatan perbankan merupakan persoalan kepentingan publik. Oleh karena itu, seluruh kebijakan, mekanisme penyertaan modal, pembayaran kewajiban, hingga proses divestasi saham harus dapat dijelaskan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui bahwa negara pernah mengeluarkan dana besar untuk menyelamatkan perbankan, tetapi tidak mendapatkan penjelasan yang utuh mengenai bagaimana dana tersebut dikelola, berapa total beban yang ditanggung APBN, bagaimana pengembaliannya, serta apa manfaat akhirnya bagi negara,” tegas Augustine.
ASWAL Minta Pemerintah Buka Kembali Sejarah Rekapitalisasi BCA
Berdasarkan sejarah resmi BCA, pada 1998 bank tersebut masuk kategori Bank Take Over (BTO) dan mengikuti program rekapitalisasi serta restrukturisasi pemerintah.
Pada 1999, pemerintah melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) menguasai 92,8 persen saham BCA sebagai bagian dari proses rekapitalisasi yang berkaitan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Selanjutnya, kepemilikan pemerintah berkurang melalui sejumlah tahapan divestasi. Pada 2002, FarIndo Investment (Mauritius) Limited mengambil alih 51 persen saham BCA melalui proses tender strategic private placement. Pada 2005, pemerintah melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) menjual seluruh sisa kepemilikan saham BCA sebesar 5,02 persen.
Fakta sejarah tersebut, menurut Augustine, perlu menjadi dasar bagi masyarakat untuk memahami secara utuh bagaimana proses penyelamatan, restrukturisasi, dan pelepasan kepemilikan negara dilakukan.
“Pertanyaan publik bukan sekadar mengapa saham negara sekarang tidak ada. Tetapi bagaimana dasar perhitungan penyelamatan bank, bagaimana mekanisme pengembalian dana, bagaimana penilaian aset dan saham ketika divestasi, serta apakah seluruh keputusan tersebut telah memberikan hasil terbaik bagi keuangan negara,” ujarnya.
Jangan Campuradukkan Utang Bank dengan Beban Obligasi Negara
Augustine juga meminta masyarakat memperoleh penjelasan yang berimbang agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai persoalan obligasi rekapitalisasi.
Dalam pemberitaan dan diskusi ekonomi yang menjadi perhatian publik, ekonom Gede Sandra menyampaikan estimasi mengenai potensi hak ekonomi negara dari empat bank swasta, yakni BCA, Bank Danamon, Bank Permata, dan CIMB Niaga, dengan angka keseluruhan sekitar Rp212 triliun.
Namun, angka tersebut merupakan perhitungan dan pandangan narasumber yang masih membutuhkan pengujian berdasarkan dokumen keuangan, ketentuan hukum, serta mekanisme transaksi yang berlaku.
Di sisi lain, BCA melalui keterbukaan informasi pada Agustus 2025 pernah membantah narasi bahwa perseroan mempunyai utang kepada negara sebesar Rp60 triliun yang harus diangsur Rp7 triliun setiap tahun.
BCA menjelaskan bahwa angka Rp60 triliun berkaitan dengan aset obligasi pemerintah yang telah diselesaikan pada 2009 sesuai ketentuan yang berlaku.
“Karena itu, kita harus membedakan antara kewajiban pembayaran pemerintah atas obligasi rekapitalisasi dengan kewajiban utang suatu bank. Jangan sampai masyarakat menerima informasi yang mencampuradukkan dua persoalan berbeda,” jelas Augustine.
Minta Audit dan Penjelasan Terbuka
ASWAL mendorong pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta lembaga terkait untuk memberikan penjelasan komprehensif mengenai:
1. Total nilai dana negara yang digunakan dalam program rekapitalisasi perbankan, termasuk komponen pokok dan bunga.
2. Mekanisme pembayaran dan penyelesaian obligasi rekapitalisasi.
3. Dasar penilaian saham BCA ketika pemerintah melakukan divestasi.
4. Proses tender dan transaksi pengalihan saham pada 2002.
5. Dasar hukum pelepasan sisa saham pemerintah pada 2005.
6. Perhitungan manfaat ekonomi yang telah diterima negara dari keseluruhan proses tersebut.
7. Apakah terdapat kewajiban atau hak keuangan negara yang berdasarkan dokumen dan ketentuan hukum masih perlu ditindaklanjuti.
Menurut Augustine, pemeriksaan harus dilakukan secara profesional, independen, transparan, dan berdasarkan dokumen yang dapat diverifikasi, bukan hanya berdasarkan asumsi ataupun perhitungan sepihak.
Kepentingan Rakyat Tidak Boleh Terabaikan
Lebih lanjut, Augustine menegaskan bahwa ASWAL tidak sedang menghakimi pihak perbankan ataupun menyimpulkan adanya pelanggaran hukum dalam proses rekapitalisasi dan divestasi BCA.
Namun, sebagai organisasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial, ASWAL memandang bahwa penggunaan dana publik harus selalu disertai pertanggungjawaban yang jelas.
“Uang negara pada hakikatnya berkaitan dengan kepentingan rakyat. Ketika negara mengambil kebijakan menggunakan dana publik untuk menyelamatkan lembaga keuangan, masyarakat berhak mengetahui bagaimana prosesnya, apa hasilnya, dan apakah seluruh kebijakan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.
Ia juga meminta pemerintah tidak alergi terhadap kritik, pertanyaan, maupun tuntutan transparansi dari masyarakat dan insan pers.
“Jangan berhenti pada perdebatan apakah negara masih memiliki saham atau tidak. Yang paling penting adalah membuka seluruh catatan sejarah keuangan, keputusan pemerintah, transaksi divestasi, dan pertanggungjawabannya. Jika semuanya sudah sesuai aturan, buka dokumennya agar publik memperoleh kepastian. Namun, apabila ditemukan indikasi penyimpangan berdasarkan hasil pemeriksaan, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum,” tutup Augustine Steven Sitorus, S.E.
Aswal menegaskan bahwa transparansi keuangan negara bukan sekadar tuntutan kelompok masyarakat, melainkan bagian dari hak publik untuk mengetahui bagaimana uang rakyat dikelola dan dipertanggungjawabkan.
(TAMPILANG)