SEMARANG — PORTAL BHAYANGKARA — Belakangan ini beredar pemberitaan mengenai dugaan adanya oknum yang mengaku berprofesi sebagai advokat. Namun, setelah ditelusuri keabsahannya, oknum tersebut diduga tidak memiliki status atau dokumen pengangkatan dan penyumpahan advokat yang sah.11 Oktober 2026
Masyarakat pun diimbau untuk lebih berhati-hati sebelum menunjuk seseorang sebagai kuasa hukum, terutama ketika menyangkut pembayaran honorarium dan penanganan perkara hukum.
Seseorang yang mengaku sebagai advokat, kemudian meyakinkan klien untuk membayar honorarium, tetapi belakangan diketahui tidak memiliki status advokat yang sah, dapat menghadapi persoalan hukum apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi. Perbuatan tersebut dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk ditelusuri lebih lanjut.
Dalam konteks hukum pidana, dugaan penipuan perlu dinilai berdasarkan fakta, bukti, serta unsur pasal yang berlaku. Pasal 492 KUHP Nasional mengatur tindak pidana penipuan dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.
Apabila merasa menjadi korban dugaan penipuan oleh seseorang yang mengaku sebagai advokat, masyarakat dapat mengumpulkan bukti yang relevan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
BAS, Dokumen Penting untuk Memeriksa Keabsahan Advokat
Salah satu dokumen penting yang dapat digunakan untuk memeriksa riwayat penyumpahan advokat adalah BAS (Berita Acara Sumpah) yang diterbitkan melalui proses penyumpahan di Pengadilan Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat yang hendak menggunakan jasa advokat dapat meminta salinan BAS dalam format PDF atau dokumen lainnya untuk diperiksa keasliannya. Jika terdapat keraguan, lakukan konfirmasi langsung kepada Pengadilan Tinggi yang menerbitkan dokumen tersebut.
Langkah verifikasi ini penting karena dokumen digital dapat dimanipulasi, termasuk melalui penyuntingan gambar maupun teknologi kecerdasan buatan (AI). Oleh sebab itu, pemeriksaan tidak sebaiknya hanya didasarkan pada tampilan dokumen, foto, atau salinan yang diberikan seseorang.
Apabila ditemukan indikasi bahwa BAS yang ditunjukkan tidak autentik, masyarakat dapat meminta klarifikasi kepada instansi penerbit dan melaporkannya kepada pihak berwenang apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum.
Proses Menjadi Advokat Tidak Instan
Berita Acara Sumpah memiliki arti penting dalam perjalanan profesi advokat. Untuk menjadi advokat, seseorang harus memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat beserta ketentuan yang berlaku.
Secara umum, persyaratan tersebut mencakup latar belakang pendidikan tinggi hukum yang memenuhi ketentuan, mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), lulus Ujian Profesi Advokat (UPA), menjalani magang sekurang-kurangnya dua tahun secara terus-menerus pada kantor advokat, serta memenuhi persyaratan lainnya.
Setelah persyaratan yang ditentukan terpenuhi, calon advokat menjalani proses pengangkatan dan penyumpahan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Penyumpahan tersebut merupakan bagian penting sebelum seseorang menjalankan profesi advokat sesuai ketentuan perundang-undangan.
Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa klaim sebagai advokat tidak cukup hanya berdasarkan kartu nama, atribut organisasi, atau pengakuan pribadi. Pemeriksaan dokumen dan konfirmasi kepada instansi terkait menjadi langkah penting untuk memastikan informasi yang diterima.
Donny Andretti Sampaikan Informasi Pendidikan Profesi Advokat FERADI WPI
Dalam naskah informasi yang disampaikan, FERADI WPI disebut menjalin kerja sama terkait pendidikan S1 Hukum secara daring atau online dengan kelas khusus dan pendampingan mentor untuk membantu peserta menyelesaikan perkuliahan.
FERADI WPI juga menyampaikan adanya penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Ujian Profesi Advokat (UPA), serta proses penyumpahan advokat sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut mengenai program tersebut dapat menghubungi Adv. Donny Andretti, Ketua Umum FERADI WPI sekaligus Pimpinan Firma Hukum Subur Jaya dan Rekan, melalui WhatsApp di nomor 0852-9238-6636.
Sebelum mengikuti program pendidikan atau profesi hukum, calon peserta tetap disarankan memeriksa legalitas penyelenggara, ketentuan pendidikan, serta mekanisme pengangkatan dan penyumpahan advokat melalui sumber resmi.
Masyarakat Diminta Lebih Teliti
Keabsahan seseorang yang mengaku sebagai advokat merupakan hal penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum. Pemeriksaan BAS, konfirmasi kepada Pengadilan Tinggi, serta pengecekan dokumen pendukung dapat membantu masyarakat mengambil keputusan dengan lebih cermat sebelum memberikan kuasa hukum.
Masyarakat juga diimbau menyimpan bukti pembayaran, surat kuasa, percakapan, dan dokumen lain yang berkaitan apabila muncul dugaan penyalahgunaan profesi atau penipuan.
Catatan Redaksi: Sebagai media yang netral, PORTAL BHAYANGKARA membuka ruang hak jawab bagi semua pihak yang berkepentingan dengan pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(RED)