Dedy mengungkapkan kekhawatirannya karena perkara yang menurut keterangannya berkaitan dengan tagihan bisnis itu telah memasuki tahap penyidikan. Ia menduga terdapat kekeliruan dalam penanganan perkara tersebut dan merasa berpotensi mengalami kriminalisasi. Namun, penilaian mengenai unsur pidana dan keabsahan proses hukum tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan fakta serta alat bukti yang ada.
“Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa laporan yang menurut saya berawal dari persoalan bisnis atau perdata bisa berlanjut sampai tahap penyidikan? Saya berharap perkara ini ditelaah secara objektif dan seluruh faktanya diperiksa dengan cermat,” ujar Dedy kepada sejumlah wartawan.
Bekasi, Jumat, 30 Oktober 2026.
Dedy Ferdiyanto, S.H., yang berprofesi sebagai advokat di bawah naungan organisasi FERADI WPI, menceritakan kronologi hubungan bisnis yang kemudian berujung pada laporan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan terhadap dirinya.
Menurut penuturannya, perkara tersebut bermula ketika dirinya mewakili PT F selaku distributor yang menjalin kerja sama dengan PT K sebagai pemasok atau pihak pabrik.
Kerja sama tersebut, lanjut Dedy, hanya berjalan selama kurang lebih tiga bulan sebelum akhirnya dihentikan. Ia mengakui adanya tagihan yang belum dapat dilunasi karena sejumlah pembayaran dari toko-toko yang menjadi bagian dari jaringan distribusi belum diterima. Ia menyebut kondisi tersebut berkaitan dengan penjualan yang dilakukan oleh tenaga sales PT K.
Dedy menyatakan telah berupaya melakukan pembayaran secara bertahap. Dari total tagihan yang disebut mencapai sekitar Rp1 miliar, ia mengaku sudah membayarkan kurang lebih Rp300 juta. Dengan demikian, menurut keterangannya, masih terdapat sisa kewajiban sekitar Rp700 juta.
Meski telah melakukan pembayaran sebagian, Dedy mengungkapkan bahwa dirinya tetap dilaporkan ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan/atau penggelapan.
Ia membantah telah melakukan kedua perbuatan tersebut. Dedy juga menjelaskan bahwa dalam hubungan kerja sama itu terdapat personel dari PT K yang ditempatkan di perusahaannya, yakni sebagai tenaga sales dan supervisor.
“Saya tidak pernah berniat menipu ataupun menggelapkan. Persoalan ini berawal dari kerja sama usaha yang kemudian menghadapi kendala pembayaran. Saya sudah melakukan pembayaran sekitar Rp300 juta dari tagihan yang disebut mencapai Rp1 miliar,” tuturnya.
Sebagai seorang sarjana hukum sekaligus advokat, Dedy mengaku mempertanyakan dasar penanganan perkara tersebut hingga memasuki tahap penyidikan. Menurut pandangannya, persoalan yang dihadapinya lebih berkaitan dengan hubungan bisnis dan kewajiban pembayaran.
Ia juga menduga proses pidana yang berjalan berpotensi menimbulkan tekanan agar dirinya menyelesaikan sisa tagihan melalui mekanisme restorative justice (RJ). Meski demikian, dugaan tersebut merupakan pandangan pribadi Dedy yang masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
“Bagi saya, persoalan ini perlu dilihat secara menyeluruh. Jangan sampai sengketa yang berawal dari hubungan bisnis langsung dipandang sebagai tindak pidana tanpa pemeriksaan yang objektif terhadap fakta dan unsur hukumnya,” ungkapnya.
Dedy turut menceritakan dampak persoalan tersebut terhadap kehidupan keluarganya. Ia mengaku merasa khawatir terhadap masa depan istri dan keempat anaknya apabila proses hukum yang sedang dihadapinya berujung pada penetapan tersangka maupun penahanan.
Ia berharap rekan-rekan media dapat mengawal perkembangan perkara tersebut agar seluruh prosesnya berjalan transparan dan sesuai ketentuan hukum.
“Saya meminta bantuan rekan-rekan wartawan untuk ikut mengawasi perkara ini. Saya yang berprofesi sebagai advokat saja merasa khawatir menghadapi persoalan seperti ini. Karena itu, saya berharap proses hukum berjalan secara adil dan tidak merugikan pihak mana pun,” kata Dedy.
Di tengah persoalan tersebut, Dedy mengaku telah menyampaikan permasalahan yang dihadapinya kepada Ketua Umum FERADI WPI, Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX.
Menurut Dedy, Ketua Umum FERADI WPI memberikan respons dengan membentuk tim advokasi guna mendampingi dan mengawal perkembangan perkara tersebut. Tim itu dipimpin oleh Advokat Harriani Bianca Daryana, yang menjabat sebagai Ketua DPD FERADI WPI Jakarta sekaligus Wakil Ketua Umum DPP FERADI WPI.
FERADI WPI Siapkan Langkah Hukum
Ketua Umum FERADI WPI, Adv. Donny Andretti, menyatakan organisasinya akan memberikan pendampingan kepada Dedy Ferdiyanto melalui tim advokasi yang telah dibentuk.
Ia menunjuk Advokat Harriani Bianca Daryana, S.H., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., untuk mengoordinasikan tim dan menangani langkah-langkah hukum yang diperlukan.
Donny menegaskan bahwa apabila dalam proses pendampingan ditemukan bukti adanya pelanggaran hukum oleh pihak tertentu, organisasinya akan mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Apabila ditemukan adanya pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dalam penanganan perkara ini, kami akan menempuh langkah hukum sesuai mekanisme yang berlaku. Pada prinsipnya, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” ujar Donny.
Selain itu, Donny meminta jajaran pimpinan redaksi dan wartawan yang tergabung dalam KAWAN JARI (Ikatan Wartawan Jagat Raya Indonesia) untuk turut memantau perkembangan perkara Dedy agar informasi mengenai proses hukum tersebut dapat diketahui secara jelas oleh publik.
Donny juga dikenal sebagai pimpinan Firma Hukum Subur Jaya dan Rekan.
Sementara itu, Advokat Harriani Bianca Daryana menyatakan tim advokasi akan mempelajari perkara tersebut dan menyiapkan langkah hukum yang dianggap relevan berdasarkan perkembangan penanganannya.
Ia mengatakan, salah satu opsi yang akan dipertimbangkan adalah pengajuan praperadilan apabila terdapat dasar hukum yang cukup untuk menguji tindakan atau prosedur tertentu dalam proses penegakan hukum.
“Kami akan mengawal perkara rekan kami dan mempelajari seluruh aspek hukumnya. Apabila ditemukan dasar hukum yang memadai, kami siap menempuh upaya hukum, termasuk praperadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Harriani.
Dukungan pendampingan juga disampaikan Advokat David Yuwono, S.H., S.E., M.H., M.M., LL.M., MBA., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., selaku Bendahara Umum DPP FERADI WPI sekaligus anggota tim advokasi Dedy Ferdiyanto.
David menyatakan tim akan mencermati setiap perkembangan perkara dan mengambil langkah sesuai hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang didukung bukti.
“Kami akan mempelajari persoalan ini secara serius. Jika nantinya ditemukan bukti adanya pelanggaran hukum oleh pihak tertentu, tentu akan dipertimbangkan langkah hukum yang sesuai,” ujarnya.
Perkara ini masih memerlukan penjelasan dari pihak-pihak terkait, termasuk penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan pihak pelapor. Keterangan dari seluruh pihak diperlukan agar publik memperoleh gambaran yang utuh mengenai duduk perkara, dasar laporan, serta proses hukum yang sedang berjalan.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan Dedy Ferdiyanto dan pihak FERADI WPI. Pernyataan mengenai dugaan kriminalisasi maupun dugaan pemaksaan perkara perdata ke ranah pidana merupakan keterangan atau penilaian pihak yang bersangkutan dan belum dapat dianggap sebagai fakta hukum yang telah terbukti. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.