SIBOLGA – PORTAL BHAYANGKARA – Kerusakan sejumlah ruas jalan nasional di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, menuai kritik tajam. Kondisi jalan yang dipenuhi lubang, bahkan diperkirakan mencapai kedalaman 30 sentimeter, dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan dan membutuhkan penanganan serius dari pihak berwenang.
Kerusakan tersebut bukan sekadar mengganggu kenyamanan berkendara. Jika dibiarkan tanpa penanganan yang memadai, lubang-lubang jalan berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas, terutama bagi pengendara sepeda motor dan kendaraan angkutan yang setiap hari melintasi jalur tersebut.
Berdasarkan pantauan di lapangan, kerusakan cukup parah terlihat di sejumlah titik di Kota Sibolga, mulai dari kawasan jembatan SMA Negeri 1 Sibolga hingga jalur menuju Sibolga–Barus.
Titik kerusakan lainnya ditemukan di kawasan Keuskupan, Jalan Ade Irma Suryani, depan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, hingga depan Bank Indonesia Cabang Sibolga. Kondisi serupa juga terlihat di Jalan Oswald Siahaan menuju arah Barus, mulai dari Bundaran Simare-mare hingga depan salah satu minimarket.
LUBANG JALAN MEMBAHAYAKAN, KENDARAAN HAMPIR TERPEROSOK
Kondisi jalan yang rusak tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat maupun pengguna jalan. Lubang dengan kedalaman yang diperkirakan mencapai 30 sentimeter membuat pengendara harus ekstra waspada untuk menghindari risiko kecelakaan.
Saat melakukan pemantauan pada pagi hari, tim media ini menyaksikan langsung sebuah mobil tangki hampir terperosok ke dalam lubang jalan. Sejumlah kendaraan angkutan umum juga terlihat mengalami kesulitan ketika melintasi ruas jalan yang rusak tersebut.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai penanganan dan pemeliharaan jalan nasional di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah.
Jalan nasional merupakan infrastruktur strategis yang menunjang mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta aktivitas perekonomian. Karena itu, kerusakan yang membahayakan pengguna jalan semestinya mendapatkan perhatian dan penanganan sesuai kewenangan instansi terkait.
WARGA SOROTI INFORMASI PENARIKAN ANGGARAN PEMELIHARAAN
Salah seorang warga setempat, Fery Kristian, mengungkapkan bahwa masyarakat menerima informasi mengenai adanya penarikan anggaran perawatan jalan nasional oleh pemerintah pusat.
Namun, hingga kini, alasan pasti serta mekanisme penarikan anggaran tersebut belum diketahui secara jelas.
Fery mengingatkan agar kondisi jalan yang rusak tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian penanganan.
“Jika jalan nasional yang rusak ini tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan akan memicu kecelakaan lalu lintas bagi pengendara mobil maupun sepeda motor,” ujar Fery.
Pernyataan tersebut menjadi peringatan bahwa persoalan jalan rusak bukan hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga keselamatan masyarakat yang setiap hari bergantung pada akses jalan tersebut.
Masyarakat membutuhkan penjelasan yang transparan mengenai kondisi anggaran pemeliharaan, program perbaikan yang telah direncanakan, serta langkah konkret yang akan dilakukan untuk mengatasi kerusakan.
LSM ELANG EMAS SIAP SURATI PPK DAN KEMENTERIAN PU
Sorotan terhadap kerusakan jalan nasional ini juga datang dari LSM Elang Emas Kabupaten Tapanuli Tengah.
Sekretaris LSM Elang Emas Kabupaten Tapanuli Tengah, Parulian Sitohang, menegaskan bahwa pihaknya akan segera melayangkan surat resmi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Nasional untuk meminta penjelasan terkait kondisi jalan dan penanganan yang telah dilakukan.
Tidak berhenti di situ, pihaknya juga berencana melaporkan persoalan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dilakukan penelaahan apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang memenuhi dasar hukum.
Selain itu, LSM Elang Emas berencana menyurati Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta untuk meminta penjelasan mengenai anggaran pemeliharaan jalan nasional tahun anggaran 2026.
“Kami juga akan menyurati Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta untuk mempertanyakan kejelasan serta realisasi anggaran pemeliharaan jalan nasional tahun 2026, berapa nilai yang diplot dan berapa yang sudah digunakan hingga saat ini,” tegas Parulian.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong keterbukaan informasi mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan pemeliharaan, serta tanggung jawab pihak terkait dalam memastikan jalan nasional berada dalam kondisi layak dan aman dilalui.
Meski demikian, dugaan penyimpangan anggaran harus tetap didasarkan pada bukti dan hasil pemeriksaan. Kerusakan jalan maupun ketidakjelasan informasi anggaran tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana korupsi.
DATANG KE KANTOR PPK, TIM MEDIA BELUM MENDAPATKAN PENJELASAN
Dalam upaya memperoleh informasi yang berimbang, tim media ini telah mendatangi kantor PPK Jalan Nasional yang berada di kawasan Ujung Sibolga untuk meminta keterangan mengenai kerusakan jalan tersebut.
Namun, petugas keamanan atau satpam di lokasi tidak mengizinkan tim media masuk dengan alasan pejabat PPK yang bersangkutan sedang berada di luar kota. Petugas tersebut tidak merinci lokasi keberadaan pejabat yang dimaksud.
Akibatnya, tim media belum memperoleh penjelasan langsung dari pihak PPK mengenai kondisi kerusakan jalan, rencana perbaikan, maupun informasi anggaran pemeliharaan tahun 2026.
Pihak PPK Jalan Nasional dan instansi terkait diharapkan dapat memberikan keterangan resmi agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak berspekulasi mengenai penyebab kerusakan maupun realisasi anggaran.
PUBLIK MENUNGGU TINDAKAN NYATA, BUKAN SEKADAR PENJELASAN
Kerusakan jalan nasional di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah kini menjadi persoalan yang menuntut perhatian serius. Ketika lubang jalan membahayakan pengendara, keselamatan masyarakat seharusnya menjadi prioritas utama.
Pihak berwenang perlu menjelaskan kondisi anggaran pemeliharaan tahun 2026, status program perbaikan, serta langkah penanganan darurat pada titik-titik yang dinilai paling membahayakan.
Transparansi anggaran dan percepatan perbaikan harus berjalan beriringan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran pemeliharaan jalan direncanakan dan dilaksanakan, sekaligus berhak mendapatkan infrastruktur yang aman.
Kini, pertanyaan mendasar yang menunggu jawaban adalah: sejauh mana penanganan kerusakan jalan nasional di Sibolga dan Tapanuli Tengah telah dilakukan, bagaimana realisasi anggaran pemeliharaan tahun 2026, dan kapan lubang-lubang jalan yang membahayakan pengendara akan diperbaiki?
Pihak PPK Jalan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, serta instansi pengawas terkait diharapkan segera memberikan penjelasan terbuka dan langkah konkret demi keselamatan masyarakat.
Jangan sampai masyarakat harus menanggung risiko kecelakaan akibat kerusakan jalan yang tidak kunjung ditangani.
(Novitastanjung)