SUMATERA UTARA — PORTAL BHAYANGKARA - Penanganan perkara dugaan korupsi pembangunan Pasar Ikan Modern di Kota Sibolga yang bersumber dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2022 menjadi sorotan publik. Pasalnya, empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam proyek bernilai sekitar Rp22 miliar tersebut dikabarkan tidak ditahan dan hanya dikenakan kewajiban lapor.26/10/2026
Situasi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Mengapa empat tersangka tidak dilakukan penahanan? Apa pertimbangan hukum penyidik hingga memilih langkah wajib lapor?
Menanggapi persoalan tersebut, Augustine Steven Sitorus, SE, Wakil Ketua DPP ASWAL (Asosiasi Wartawan dan LSM), mendesak Polda Sumatera Utara agar memberikan penjelasan secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Menurut Augustine, perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan proyek bernilai puluhan miliar rupiah tidak boleh menyisakan pertanyaan tanpa penjelasan yang memadai. Terlebih, proyek tersebut menggunakan dana PEN yang berkaitan dengan upaya pemulihan ekonomi.
“Ini bukan perkara kecil. Nilai proyeknya sekitar Rp22 miliar dan sekarang sudah ada empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ketika masyarakat mengetahui bahwa mereka tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor, tentu muncul pertanyaan. Kami meminta Polda Sumut menjelaskan secara terbuka apa pertimbangan hukumnya,” tegas Augustine.
JANGAN BIARKAN PUBLIK BERTANYA-TANYA!
Augustine menegaskan, penetapan tersangka dalam suatu perkara pidana harus diikuti dengan proses penegakan hukum yang profesional, objektif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia mengingatkan, kewenangan penyidik dalam menentukan perlu atau tidaknya penahanan memang harus didasarkan pada hukum dan pertimbangan yang relevan. Namun, dalam perkara yang menyita perhatian masyarakat, penjelasan mengenai perkembangan penanganan kasus menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Jangan sampai masyarakat menafsirkan sendiri karena minimnya penjelasan. Kalau memang ada pertimbangan hukum sehingga para tersangka tidak ditahan, sampaikan kepada publik sesuai batas informasi yang dapat dibuka. Transparansi penting agar tidak muncul dugaan atau persepsi negatif terhadap proses penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta agar tidak ada perlakuan berbeda terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Menurutnya, penanganan perkara dugaan korupsi harus mengedepankan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan, kedekatan, maupun hubungan keluarga.
“Penegakan hukum tidak boleh menimbulkan kesan tebang pilih. Siapa pun yang terlibat harus diproses berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan karena jabatan atau kedekatan tertentu,” tegasnya.
EMPAT ORANG DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA
Berdasarkan informasi dalam pemberitaan yang beredar, penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara menetapkan mantan Wali Kota Sibolga periode 2021–2025, Jamaludin Pohan, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembangunan Pasar Ikan Modern Kota Sibolga.
Selain Jamaludin Pohan, tiga orang lainnya yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka adalah AS, yang disebut menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); ISL, yang disebut sebagai Direktur Teknis; serta SP, yang disebut sebagai penyedia jasa, pelaksana proyek, sekaligus pemodal.
Dalam pemberitaan tersebut, SP juga disebut memiliki hubungan keluarga dengan Jamaludin Pohan. Namun, hubungan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana. Dugaan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.
Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Ferry Walintukan, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan tertanggal 29 September 2026, menyampaikan bahwa keempat tersangka tidak dilakukan penahanan dan dikenakan wajib lapor.
“Tidak dilakukan penahanan. Wajib lapor,” demikian pernyataan yang dikutip dalam pemberitaan tersebut.
BERKAS PERKARA SEMPAT DIKEMBALIKAN JAKSA
Informasi yang beredar juga menyebutkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah dimulai setelah kasus ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan pada 11 April 2026.
Jamaludin Pohan disebut ditetapkan sebagai tersangka pada 21 Juli 2026. Selanjutnya, penyidik dikabarkan telah mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada 26 Agustus 2026.
Namun, pada 10 September 2026, berkas tersebut dikabarkan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi.
Perkembangan ini, menurut Augustine, perlu dijelaskan secara proporsional agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai proses penanganan perkara, termasuk tahapan pemenuhan kelengkapan berkas dan langkah hukum berikutnya.
Ia mendesak agar koordinasi antara penyidik dan jaksa dilakukan secara optimal sehingga proses hukum tidak berlarut-larut dan setiap perkembangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur.
“Kami meminta penyidik bekerja serius melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa. Jangan biarkan perkara yang menyangkut kepentingan publik terus menimbulkan tanda tanya. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganannya, sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan,” katanya.
Sebagai Wakil Ketua DPP ASWAL, Augustine menegaskan bahwa desakan tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap para tersangka. Ia menyatakan bahwa asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Namun, penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai perkembangan perkara yang menjadi perhatian publik.
Menurutnya, ada sejumlah hal yang perlu mendapatkan penjelasan dari aparat penegak hukum, yakni:
1. Apa pertimbangan hukum penyidik sehingga keempat tersangka tidak dilakukan penahanan dan hanya dikenakan wajib lapor?
2. Bagaimana perkembangan penyidikan setelah berkas perkara dikembalikan oleh jaksa untuk dilengkapi?
3. Apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan penyidik untuk memenuhi kelengkapan berkas perkara?
4. Bagaimana penyidik memastikan penanganan perkara berjalan profesional, objektif, dan tanpa perlakuan istimewa terhadap siapa pun yang diperiksa?
“Kami tidak meminta penyidik melanggar hukum atau memaksakan penahanan. Kami meminta penegakan hukum berjalan sesuai aturan, transparan, dan tidak tebang pilih. Jika penahanan memang tidak diperlukan menurut ketentuan yang berlaku, jelaskan dasar pertimbangannya secara proporsional. Jika masih ada tahapan yang harus diselesaikan, sampaikan perkembangannya kepada masyarakat,” tegas Augustine.
Ia menambahkan, pengawasan publik terhadap perkara dugaan korupsi merupakan bagian dari kepedulian masyarakat terhadap penggunaan uang negara. Karena itu, penanganan perkara tersebut harus dilakukan secara serius dan tidak boleh menimbulkan kesan bahwa kasus berjalan tanpa kepastian.
“Uang negara harus dipertanggungjawabkan. Penanganan dugaan korupsi harus memberikan kepastian hukum, bukan sekadar menghasilkan penetapan tersangka tanpa perkembangan yang jelas di mata masyarakat. Kami mendesak Polda Sumut menuntaskan proses penyidikan secara profesional dan memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
REDAKSI: KEDERIMBANGAN INFORMASI TETAP DIUTAMAKAN
Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi yang beredar dan pernyataan narasumber. Penetapan seseorang sebagai tersangka tidak serta-merta membuktikan bahwa yang bersangkutan bersalah.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Polda Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, serta pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini guna memperoleh informasi yang lengkap dan berimbang sesuai prinsip jurnalistik.
Redaksi juga akan berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut terkait perkembangan penyidikan, status kelengkapan berkas perkara, serta pertimbangan hukum mengenai penerapan wajib lapor terhadap keempat tersangka.
(SUFALDI)