SIBOLGA, SUMATERA UTARA — PORTAL BHAYANGKARA - Sikap dan keberadaan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Sibolga yang diberitakan kerap tidak berada di kantor saat hendak dikonfirmasi awak media menuai sorotan. Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai keterbukaan pejabat publik, akses komunikasi, serta tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat.27/10/26
Wakil Ketua DPP ASWAL (Asosiasi Wartawan & LSM), Augustine Steven Sitorus, S.E., mendesak Pemerintah Kota Sibolga mengevaluasi mekanisme pelayanan dan komunikasi di lingkungan Dinas PU. Menurutnya, jabatan publik bukan sekadar kewenangan administratif, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan transparansi dan tanggung jawab.
“Pejabat publik bukan untuk menghindar dari rakyat dan pers. Jabatan yang diemban merupakan amanah masyarakat. Kantor pemerintahan harus menjadi tempat pelayanan, komunikasi, dan pertanggungjawaban. Jika masyarakat maupun insan pers berulang kali kesulitan memperoleh penjelasan, kondisi ini patut dievaluasi secara serius,” tegas Augustine.
Sorotan tersebut bukan semata-mata mengenai keberadaan seorang kepala dinas di kantor, melainkan tentang bagaimana akses komunikasi dan pelayanan publik tetap berjalan ketika pejabat yang bersangkutan sedang menjalankan tugas di luar kantor.
Augustine menegaskan, ketidakhadiran pejabat di kantor tidak otomatis membuktikan adanya upaya menghindari wartawan. Namun, apabila permintaan konfirmasi berulang kali tidak memperoleh tanggapan, diperlukan penjelasan yang layak serta mekanisme komunikasi yang jelas dan dapat diakses.
ASWAL Pertanyakan Akses Konfirmasi: Jangan Biarkan Publik Menunggu Tanpa Kejelasan
Menurut Augustine, konfirmasi merupakan bagian penting dalam kerja jurnalistik, terutama ketika informasi yang diminta berkaitan dengan kebijakan pemerintah, penggunaan anggaran, pelaksanaan proyek infrastruktur, kualitas pekerjaan, maupun pelayanan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Dinas PU memiliki tanggung jawab penting dalam urusan pembangunan dan infrastruktur. Karena itu, komunikasi yang terbuka diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana program pemerintah dijalankan dan bagaimana pertanggungjawabannya diberikan kepada publik.
“Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan penjelasan justru kehilangan akses komunikasi. Jika kepala dinas sedang bertugas di luar kantor, seharusnya tersedia saluran resmi untuk menyampaikan pertanyaan dan memperoleh informasi. Pers tidak meminta perlakuan istimewa, tetapi membutuhkan kesempatan untuk mendapatkan klarifikasi agar pemberitaan berimbang,” ujarnya.
Ia juga meminta agar Kepala Dinas PU Sibolga tidak membiarkan persoalan ini berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Menurutnya, penjelasan resmi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa informasi yang beredar tetap berdasarkan fakta, bukan asumsi.
UU Pers Menjamin Hak Jurnalistik, Konfirmasi Menjadi Bagian Penting Pemberitaan
Augustine merujuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat (3), yang menyatakan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Selain itu, Pasal 6 huruf a dan c mengatur peran pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui serta mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.
Menurut Augustine, ketentuan tersebut menjadi landasan penting bagi insan pers untuk menjalankan fungsi jurnalistik, termasuk meminta keterangan dan melakukan konfirmasi kepada pejabat publik.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa hak mencari informasi tidak berarti setiap pejabat wajib menjawab seluruh pertanyaan secara seketika atau harus selalu berada di kantor. Yang diperlukan ialah akses yang wajar, prosedur komunikasi yang jelas, dan tanggapan yang sesuai dengan ketentuan hukum.
“Konfirmasi bukan ancaman bagi pejabat. Justru melalui konfirmasi, pihak yang diberitakan mempunyai kesempatan menjelaskan persoalan dari sudut pandangnya sendiri. Itulah bagian penting dari pemberitaan yang profesional dan berimbang,” tegasnya.
UU KIP: Informasi Publik Bukan Milik Pribadi Pejabat
Selain UU Pers, Augustine menyoroti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Pasal 2 mengatur prinsip keterbukaan informasi publik, sedangkan Pasal 7 mengatur kewajiban badan publik dalam menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, dengan tetap memperhatikan informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang.
Pasal 9 mengatur kewajiban mengumumkan informasi secara berkala. Sementara itu, Pasal 11 mengatur informasi yang wajib tersedia setiap saat sesuai kategori yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Augustine menegaskan, keterbukaan informasi harus diwujudkan melalui mekanisme pelayanan yang jelas, bukan berhenti pada slogan administratif.
“Informasi publik bukan milik pribadi pejabat. Masyarakat berhak mengajukan permohonan informasi melalui prosedur resmi, termasuk mengenai program, kegiatan, anggaran, dan pelaksanaan pekerjaan yang terbuka untuk diketahui publik. Dinas harus memastikan ada mekanisme pelayanan yang bisa diakses,” katanya.
Ia menjelaskan, permohonan informasi publik dapat disampaikan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau pejabat yang berwenang.
Apabila permohonan tidak dipenuhi sesuai ketentuan, pemohon dapat menempuh mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa informasi melalui jalur yang diatur dalam UU KIP.
Dengan demikian, masyarakat memiliki jalur resmi untuk meminta informasi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pertemuan langsung dengan kepala dinas.
Jangan Sembarangan Bicara Pidana, Dugaan Pelanggaran Harus Dibuktikan
Dalam rilisnya, Augustine juga mengingatkan agar persoalan ketidakhadiran pejabat atau tidak dijawabnya konfirmasi wartawan tidak serta-merta ditarik menjadi tuduhan tindak pidana.
Menurutnya, penilaian hukum harus didasarkan pada tindakan konkret, kewenangan pihak terkait, terpenuhi atau tidaknya unsur pasal, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memang mengatur konsekuensi hukum tertentu terhadap pelanggaran kewajiban informasi publik.
Di antaranya:
1. Pasal 52 UU KIP, yang mengatur ancaman pidana bagi badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut, dengan ancaman kurungan paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 juta. Penerapannya harus memenuhi unsur yang ditentukan undang-undang.
2. Pasal 53 UU KIP, yang mengatur gugatan perdata atas perbuatan badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan dan/atau tidak memberikan informasi publik sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
3. Pasal 51 UU KIP, yang mengatur ancaman pidana terhadap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum.
Augustine menegaskan, ketentuan tersebut tidak boleh digunakan secara serampangan untuk menuduh pejabat melakukan tindak pidana hanya karena tidak berada di kantor atau belum menjawab pertanyaan wartawan.
Apabila ditemukan dugaan pelanggaran administrasi, penyalahgunaan kewenangan, atau perbuatan lain yang merugikan kepentingan publik, persoalan itu harus diperiksa melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang sesuai.
Pemkot Sibolga Diminta Evaluasi Pelayanan Dinas PU
ASWAL meminta Pemerintah Kota Sibolga mengevaluasi mekanisme pelayanan di Dinas PU, memastikan tersedianya petugas atau saluran komunikasi resmi, serta mendorong pejabat terkait memberikan penjelasan terhadap persoalan yang berkembang.
Augustine juga meminta agar permohonan informasi publik diproses sesuai prosedur dan tenggat waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
Apabila terjadi sengketa informasi, masyarakat dapat menempuh mekanisme keberatan kepada atasan PPID dan mengajukan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Transparansi bukan sekadar slogan. Pejabat publik harus menunjukkan bahwa pelayanan berjalan dan setiap pertanyaan masyarakat ditangani secara bertanggung jawab. Kami meminta persoalan ini dijelaskan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi spekulasi,” tegas Augustine.
Menurutnya, keterbukaan bukan berarti pejabat harus selalu berada di kantor setiap saat, melainkan memastikan pelayanan tetap berjalan, komunikasi tidak terputus, dan informasi publik dikelola sesuai ketentuan.
Hak Jawab Kepala Dinas PU Sibolga Tetap Terbuka
Hingga rilis ini disusun pada 27 Oktober 2026, keterangan langsung Kepala Dinas PU Kota Sibolga mengenai pemberitaan tersebut belum dimuat dalam rilis yang menjadi dasar penulisan berita ini.
Oleh karena itu, pihak Dinas PU maupun Pemerintah Kota Sibolga tetap diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi, termasuk mengenai alasan ketidakhadiran saat upaya konfirmasi dilakukan, mekanisme pelayanan informasi, dan tanggapan terhadap sorotan ASWAL.
Klarifikasi tersebut penting untuk melengkapi pemberitaan sekaligus memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi secara utuh, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, dalam pemerintahan yang mengedepankan akuntabilitas, pertanyaan publik semestinya dijawab melalui mekanisme yang jelas, sementara setiap dugaan harus diuji berdasarkan fakta. Keterbukaan bukan hanya tuntutan pers, melainkan bagian penting dari tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat.
(TAMPILANG)