PORTAL BHAYANGKARA | SUMATERA UTARA — Penanganan perkara dugaan korupsi pembangunan Pasar Ikan Modern di Kota Sibolga, Sumatera Utara, yang bersumber dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2022 dengan nilai sekitar Rp22 miliar, menjadi perhatian publik.
Pimpinan Umum Media Portal Bhayangkara, Sufaldi Tampilang, meminta Kapolda Sumatera Utara memberikan perhatian terhadap perkembangan penanganan perkara tersebut serta memastikan seluruh tahapan penyidikan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurut Sufaldi, perkara yang berkaitan dengan penggunaan dana negara bernilai besar perlu mendapatkan perhatian serius agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan proses hukumnya.
Ia berharap aparat penegak hukum dapat menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara proporsional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengganggu kepentingan penyidikan.
“Harapan kami, perkara ini mendapatkan penanganan yang profesional dan sesuai prosedur hukum. Masyarakat tentu ingin mengetahui perkembangan prosesnya agar memperoleh kejelasan mengenai tahapan penanganan perkara tersebut,” demikian pesan yang disampaikan dalam sorotan terhadap kasus ini.
EMPAT ORANG DISEBUT TELAH DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA
Berdasarkan informasi dalam pemberitaan yang beredar, penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembangunan Pasar Ikan Modern Kota Sibolga.
Keempat orang tersebut disebut terdiri atas Jamaludin Pohan, mantan Wali Kota Sibolga periode 2021–2025; AS, yang disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); ISL, yang disebut sebagai Direktur Teknis; serta SP, yang disebut sebagai penyedia jasa dan pelaksana proyek.
Penetapan tersangka tersebut menjadi bagian dari proses hukum yang masih harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Status tersangka tidak serta-merta membuktikan seseorang bersalah, karena pembuktian tindak pidana harus dilakukan melalui mekanisme hukum.
Dalam pemberitaan tertanggal 29 September 2026, Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Ferry Walintukan, dikutip menyampaikan bahwa keempat tersangka tidak dilakukan penahanan dan dikenakan wajib lapor.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai perkembangan penyidikan dan tahapan hukum selanjutnya.
Meski demikian, keputusan mengenai penahanan merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang harus didasarkan pada ketentuan dan pertimbangan hukum yang berlaku. Karena itu, penjelasan yang proporsional mengenai perkembangan perkara dinilai penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.
BERKAS PERKARA DIKABARKAN DIKEMBALIKAN JAKSA
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa perkara tersebut ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan pada 11 April 2026.
Selanjutnya, Jamaludin Pohan disebut ditetapkan sebagai tersangka pada 21 Juli 2026. Penyidik kemudian dikabarkan mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada 26 Agustus 2026.
Namun, pada 10 September 2026, berkas perkara tersebut disebut dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi.
Perkembangan ini menjadi salah satu hal yang perlu dijelaskan kepada publik, terutama berkaitan dengan tindak lanjut penyidik dalam memenuhi kelengkapan berkas perkara sesuai petunjuk jaksa.
Koordinasi antara penyidik dan jaksa merupakan bagian penting dalam proses penanganan perkara pidana. Oleh karena itu, masyarakat berharap setiap tahapan dapat berjalan secara optimal sehingga proses hukum memperoleh kejelasan sesuai prosedur.
Sufaldi berharap penyidik dapat menindaklanjuti setiap tahapan yang masih diperlukan dan memberikan informasi perkembangan perkara sesuai batas yang diperbolehkan oleh hukum.
SUFALDI TAMPILANG MINTA KAPOLDA SUMUT BERIKAN PERHATIAN
Sufaldi Tampilang meminta Kapolda Sumatera Utara memberikan perhatian terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan kejelasan penanganan perkara dugaan korupsi tersebut.
Menurutnya, perhatian dan evaluasi terhadap proses penanganan perkara merupakan bagian dari upaya menjaga profesionalisme serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Permintaan tersebut bukanlah bentuk tuduhan terhadap penyidik maupun pihak-pihak yang sedang menjalani proses hukum. Sebaliknya, hal itu merupakan dorongan agar perkembangan perkara dapat dipahami masyarakat berdasarkan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ada sejumlah hal yang diharapkan memperoleh penjelasan dari pihak berwenang:
1. Bagaimana perkembangan terbaru penyidikan perkara dugaan korupsi pembangunan Pasar Ikan Modern Kota Sibolga dengan nilai sekitar Rp22 miliar?
2. Apa tindak lanjut penyidik setelah berkas perkara dikembalikan oleh jaksa untuk dilengkapi?
3. Bagaimana perkembangan koordinasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penanganan perkara?
4. Apa tahapan hukum berikutnya yang masih perlu diselesaikan?
5. Bagaimana masyarakat dapat memperoleh informasi resmi mengenai perkembangan perkara tersebut?
Pertanyaan tersebut diharapkan dapat dijawab melalui keterangan resmi agar masyarakat mendapatkan gambaran yang utuh mengenai proses penanganan perkara.
TRANSPARANSI DAN KEPASTIAN HUKUM MENJADI HARAPAN PUBLIK
Penanganan perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan penggunaan dana negara membutuhkan proses yang cermat, profesional, dan sesuai ketentuan hukum.
Masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui perkembangan penanganan perkara yang menjadi perhatian publik. Namun, penyampaian informasi juga perlu memperhatikan kepentingan penyidikan, hak para pihak, serta ketentuan perundang-undangan.
Sufaldi berharap Polda Sumatera Utara dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan perkara secara proporsional sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ia juga berharap seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya berdasarkan alat bukti serta ketentuan yang berlaku.
Kepastian hukum, transparansi, dan profesionalisme merupakan harapan masyarakat dalam setiap penanganan perkara yang menyangkut kepentingan publik.
Karena itu, perkembangan perkara dugaan korupsi pembangunan Pasar Ikan Modern Kota Sibolga diharapkan terus dipantau dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
REDAKSI MEMBUKA RUANG HAK JAWAB DAN KLARIFIKASI
Portal Bhayangkara membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Polda Sumatera Utara, Ditreskrimsus Polda Sumut, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jamaludin Pohan, serta seluruh pihak terkait.
Redaksi berkomitmen mengedepankan prinsip keberimbangan, akurasi informasi, dan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan mengenai perkara ini.
Setiap pihak yang disebutkan dalam pemberitaan memiliki kesempatan untuk menyampaikan penjelasan atau informasi tambahan guna melengkapi pemberitaan.
Pemberitaan ini merupakan bentuk perhatian terhadap transparansi penegakan hukum dan pengawasan publik, bukan bentuk penghakiman terhadap pihak mana pun.
Agustine Steven Sitorus.,SE