BITUNG — PORTAL BHAYANGKARA — Lurah Kadoodan, Yulita Renti, S.H., turun langsung ke lapangan bersama Sekretaris Kelurahan (Seklur), para Kepala Seksi (Kasie), dan staf IT Kelurahan Kadoodan dalam kegiatan pengukuran bersama serta pengamanan batas tanah aset negara yang berkaitan dengan Bea Cukai Bitung.
Kegiatan tersebut melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bitung, Bagian Aset Daerah Kota Bitung, serta PT Bimoli/Salim Ivomas sebagai pihak yang berbatasan dengan lokasi tanah tersebut.
Pelaksanaan kegiatan ini berkaitan dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 968 PK/Pdt/2024 Jo. Nomor 2651 K/Pdt/2000 Jo. Nomor 112/PDT/1999/PT MDO Jo. Nomor 28/Pdt.G/1998/PN.Btg, yang telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri (PN) Bitung pada 20 Maret 2025.
Lurah Hadir Langsung untuk Memastikan Koordinasi Berjalan Baik
Kehadiran Lurah Kadoodan di lokasi merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan kelurahan dalam memantau kondisi wilayah, membantu koordinasi antarinstansi, serta menjaga ketertiban sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
Yulita Renti menjelaskan bahwa keterlibatan langsung dirinya dalam kegiatan tersebut didasarkan pada tanggung jawab sebagai lurah, mengingat lokasi dan kegiatan pengukuran serta pengamanan batas tanah aset negara itu berkaitan dengan wilayah tugas pemerintahan Kelurahan Kadoodan.
Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 229, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai tugas dan kewenangannya.
Tegaskan Netralitas, Tidak Memihak Pihak Mana Pun
Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Yulita menegaskan bahwa kehadiran pemerintah kelurahan bukan berarti memihak kepada pihak tertentu, terlebih untuk menentukan siapa pemilik tanah yang menjadi objek pengukuran.
Pemerintah kelurahan, menurutnya, tetap harus bersikap netral, profesional, dan menghormati seluruh pihak yang berkepentingan.
Penentuan batas teknis pertanahan dilakukan oleh instansi yang berwenang. Sementara itu, persoalan hukum tetap mengacu pada putusan pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian, keterlibatan pemerintah kelurahan dalam kegiatan tersebut tetap berada dalam koridor tugas dan kewenangannya, tanpa mengambil alih peran instansi yang berwenang dalam menentukan batas teknis pertanahan maupun persoalan hukum.
Menjalankan Tugas Berdasarkan Aturan
Bagi Yulita Renti, menjalankan tugas sebagai lurah bukan sekadar menjalankan fungsi administratif, melainkan juga hadir ketika wilayah membutuhkan perhatian, bekerja berdasarkan aturan, dan memastikan koordinasi antarinstansi berjalan dengan baik.
Ia menegaskan pentingnya menjalankan tanggung jawab pemerintahan secara profesional, tanpa melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan.
Prinsip tersebut menjadi landasan dalam menjalankan tugas pemerintahan di wilayah Kelurahan Kadoodan, terutama ketika terdapat kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan aset negara dan koordinasi lintas instansi.
Netral dalam bersikap, tegas dalam menjalankan tugas, dan bertanggung jawab terhadap wilayah kerja. Prinsip inilah yang ditegaskan Lurah Kadoodan, Yulita Renti, dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai aparatur pemerintahan di wilayah Kota Bitung
(Tampilang)