MALAKA (NUSA TENGGARA TIMUR) - PORTAL BHAYANGKARA || Narasi yang beredar melalui media sosial Facebook mengenai klaim bahwa 12 suku besar telah merestui pembangunan proyek Kampung Nelayan Merah Putih di Pantai Sorotoluk, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendapat bantahan keras dari keluarga Nahak selaku pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan.
Keluarga Nahak menilai informasi tersebut tidak menggambarkan secara utuh fakta yang terungkap dalam pertemuan langsung di lokasi sengketa pada Selasa (27/10/2026). Bahkan, menurut keluarga, narasi yang menyebut adanya restu adat terhadap pembangunan proyek tersebut justru jauh panggang dari api apabila disandingkan dengan keterangan para tokoh adat yang hadir dalam pertemuan itu.
Anita Novita Hoar Nahak, ST. (Vita Nahak), perwakilan keluarga pemilik lahan, menegaskan bahwa kehadiran pihak adat dalam kegiatan sebelumnya tidak dapat serta-merta ditafsirkan sebagai persetujuan pembangunan, apalagi dianggap sebagai tindakan penyerahan atau pelepasan hak atas tanah kepada pihak pelaksana proyek.
Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara pelaksanaan ritual adat dengan persetujuan penggunaan tanah. Kedua hal tersebut tidak boleh dicampuradukkan untuk membangun persepsi seolah-olah seluruh persoalan penguasaan lahan telah selesai secara adat maupun hukum.
"Kami perlu meluruskan informasi yang berkembang di Facebook. Jangan sampai masyarakat menerima narasi yang tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya disampaikan di lapangan. Kehadiran tokoh adat dalam ritual adat bukan berarti tanah keluarga kami telah diserahkan atau direstui untuk pembangunan proyek," tegas Vita.
Pertemuan di lokasi sengketa tersebut dihadiri keluarga Nahak, sejumlah fukun adat, serta Albert selaku pimpinan PT Mushaf Karya Persada (MKP), perusahaan pelaksana proyek.
Dalam forum tersebut, menurut keterangan Vita Nahak, Fukun Tertinggi Maktaen Alas secara terbuka menyampaikan bahwa pihak adat tidak pernah menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa untuk kepentingan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.
Vita juga menjelaskan bahwa keterlibatan pihak adat sebelumnya sebatas pelaksanaan ritual adat dan bukan merupakan bentuk persetujuan pelepasan hak kepemilikan tanah.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung di hadapan Albert dan disaksikan empat orang fukun lain yang hadir dalam pertemuan tersebut. Kehadiran lima fukun itu sekaligus menjadi bagian dari klarifikasi terhadap informasi sebelumnya mengenai jumlah tokoh adat yang hadir.
Lebih jauh, Vita menyebutkan bahwa dalam pertemuan tersebut Fukun Tertinggi Bo'uk Makta'en Alas juga mengakui bahwa lokasi tambak yang kini telah ditimbun menggunakan alat berat merupakan tanah milik keluarga Nahak.
Apabila keterangan tersebut benar sebagaimana disampaikan dalam forum, maka klaim persetujuan adat yang beredar di ruang publik patut dipertanyakan dan harus diklarifikasi secara terbuka.
Dalam pertemuan yang sama, Fukun Si'a Makta'en Bauna Antonius Klau sempat menawarkan solusi berupa pembayaran ganti rugi atas sebagian tanah yang telah dialihfungsikan menjadi akses jalan oleh pihak proyek.
Namun, tawaran tersebut ditolak tegas oleh Vita Nahak bersama keluarganya.
Penolakan itu, menurut Vita, bukan semata-mata persoalan nominal kompensasi, melainkan menyangkut pengakuan atas hak kepemilikan, kepastian hukum penggunaan tanah, serta penghormatan terhadap tanah leluhur yang selama ini dikuasai dan dikelola keluarga secara turun-temurun.
"Persoalan ini tidak bisa disederhanakan menjadi urusan ganti rugi. Kami menginginkan kejelasan status tanah dan penghormatan terhadap hak keluarga. Jangan karena proyek pembangunan sedang berjalan, lalu hak masyarakat dianggap bisa dikesampingkan begitu saja," tegasnya.
Klaim keluarga Nahak mengenai riwayat penguasaan tanah di kawasan Pantai Sorotoluk juga mendapat dukungan keterangan Yoseph Tahu Manek, seorang tokoh masyarakat setempat yang mengaku mengetahui sejarah kawasan tersebut.
Yoseph menjelaskan bahwa jauh sebelum kawasan itu dimanfaatkan sebagai tambak ikan, lokasi tersebut merupakan kebun produktif milik orang tua Vita Nahak dan Gundi Salvus.
Menurutnya, perubahan fungsi lahan dari kebun menjadi tambak merupakan bagian dari pengelolaan yang dilakukan keluarga Nahak dalam perjalanan waktu.
"Sebagai orang tua, kami mengetahui sejarah tempat itu. Jauh sebelum ada tambak, lokasi tersebut merupakan kebun milik orang tua Vita dan Gundi. Dalam perjalanan waktu, mereka kemudian mengelolanya menjadi tambak hingga sekarang," ungkap Yoseph.
Ia bahkan menyatakan kesediaannya untuk memberikan keterangan apabila dibutuhkan oleh instansi pemerintah maupun aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa tersebut.
Kesaksian ini dinilai penting untuk ditelusuri lebih lanjut, terutama dalam menguji sejarah penguasaan, pemanfaatan, serta dasar klaim kepemilikan tanah yang kini menjadi objek pembangunan proyek.
Di tengah polemik yang belum menemukan penyelesaian, keluarga Nahak turut menyampaikan apresiasi kepada PT Inti Daya Kencana (IDK).
Perusahaan tersebut dinilai telah mengambil langkah bijak dengan menutup akses jalan miliknya setelah jalur tersebut diduga dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkepentingan untuk menerobos kawasan yang sedang disengketakan.
Bagi keluarga Nahak, langkah tersebut merupakan bentuk kehati-hatian yang patut dihargai karena dapat membantu mencegah meluasnya ketegangan di lapangan.
Keluarga berharap seluruh pihak yang berkepentingan tidak mengambil tindakan sepihak yang berpotensi memperkeruh keadaan sebelum persoalan kepemilikan dan legalitas penggunaan tanah memperoleh kejelasan.
Persoalan di Pantai Sorotoluk kini bukan lagi sekadar perbedaan pendapat antara keluarga yang mengklaim sebagai pemilik tanah dan pihak pelaksana proyek.
Ada sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan penjelasan terbuka dari pemerintah maupun pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan.
Keluarga Nahak mempersoalkan belum terpasangnya papan informasi proyek di lokasi pekerjaan. Selain itu, terdapat dugaan penggusuran dan penimbunan tambak tanpa persetujuan keluarga yang mengklaim sebagai pemilik lahan.
Tidak hanya itu, keluarga juga menyoroti dugaan intimidasi dan kekerasan fisik yang disebut mengakibatkan istri Gundi Salvus mengalami luka-luka. Peristiwa tersebut perlu diperiksa secara objektif oleh aparat penegak hukum agar seluruh pihak memperoleh kepastian dan perlindungan hukum.
Pertanyaan mendasar yang kini harus dijawab ialah: atas dasar dokumen apa lahan tersebut digunakan? Siapa yang memberikan persetujuan penggunaan tanah? Apakah terdapat dokumen pelepasan hak atau bentuk persetujuan sah dari pihak yang berhak? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa seluruh tahapan pembangunan tidak mengabaikan hak masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab hanya melalui pernyataan di media sosial. Harus ada dokumen, bukti, dan penjelasan resmi yang dapat diperiksa secara terbuka.
Atas berbagai persoalan tersebut, keluarga Nahak mendesak tiga institusi agar segera mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing.
Pertama, Inspektorat Kabupaten Malaka.
Inspektorat diminta melakukan pemeriksaan dan audit terhadap aspek administrasi serta tata kelola proyek, termasuk dokumen perencanaan, proses pengadaan, legalitas penggunaan lahan, dan transparansi sumber anggaran.
Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengabaikan hak masyarakat.
Kedua, DPRD Kabupaten Malaka.
Lembaga legislatif diminta menjalankan fungsi pengawasan secara nyata dengan memanggil organisasi perangkat daerah dan instansi teknis terkait untuk memberikan penjelasan mengenai dasar penggunaan lahan, proses pelaksanaan proyek, serta penyelesaian sengketa yang terjadi di Pantai Sorotoluk.
DPRD tidak boleh hanya menjadi penonton ketika persoalan pembangunan bersinggungan langsung dengan hak masyarakat. Fungsi pengawasan harus diwujudkan melalui pemeriksaan, pendalaman dokumen, dan tindak lanjut yang terukur.
Ketiga, Aparat Penegak Hukum (APH).
Kepolisian dan aparat penegak hukum terkait diminta menangani setiap laporan mengenai dugaan pelanggaran hukum, termasuk dugaan intimidasi dan kekerasan fisik di lokasi proyek, secara profesional, objektif, transparan, dan tanpa diskriminasi.
Setiap laporan harus diuji berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada pihak yang diistimewakan, tetapi juga tidak boleh ada warga yang kehilangan perlindungan hukum hanya karena berhadapan dengan kepentingan pembangunan.
Dalam perspektif negara hukum, pembangunan dan perlindungan hak kepemilikan bukanlah dua kepentingan yang harus saling meniadakan. Keduanya justru wajib berjalan beriringan.
Pembangunan yang menggunakan anggaran negara harus berdiri di atas fondasi hukum, keterbukaan administrasi, penghormatan terhadap hak masyarakat, serta prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Prinsip hukum tidak membenarkan seseorang atau suatu pihak mengambil keuntungan dari ketidakjelasan status tanah. Demikian pula, kepentingan pembangunan tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak pihak lain yang masih mengajukan keberatan atas penguasaan lahan.
Di Sorotoluk, yang sedang dipersoalkan bukan penolakan terhadap pembangunan demi kepentingan masyarakat, melainkan dasar hukum penggunaan tanah yang diklaim keluarga Nahak sebagai milik mereka.
Karena itu, sebelum seluruh dokumen dibuka, riwayat penguasaan tanah diperiksa, keterangan para tokoh adat diklarifikasi, dan hak para pihak memperoleh kepastian hukum, tidak semestinya muncul klaim sepihak seolah-olah persoalan lahan telah selesai.
Tanah rakyat bukan ruang kosong yang dapat digunakan hanya karena sebuah proyek telah direncanakan. Pembangunan boleh berjalan, tetapi hukum tidak boleh ditinggalkan.
Sebab, ketika klaim persetujuan adat dipertentangkan dengan keterangan langsung para tokoh adat di lokasi, publik berhak mendapatkan penjelasan yang terang, bukan sekadar narasi yang dibangun melalui media sosial.
Pada akhirnya, persoalan Sorotoluk harus diselesaikan melalui bukti, dokumen, dan mekanisme hukum, bukan melalui pembentukan opini yang mendahului kepastian hukum. Sebab, dalam negara hukum, kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang paling lantang berbicara, melainkan oleh siapa yang mampu membuktikan klaimnya secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
(Penulis ALBON AS)