SEMARANG – PORTAL BHAYANGKARA — Ketua Umum HAMI Bersatu, Adv. Sunan Kalijaga, santap siang bersama Ketua Umum FERADI WPI, Adv. Donny Andretti, dan Ketua DPD HAMI Bersatu Jawa Tengah, Adv. Sujiarno Broto Aji.
Pertemuan tersebut berlangsung di Food Court Lantai 3 Mall Citraland Semarang, Jawa Tengah, Senin, 5 Oktober 2026.
Hadir sejumlah tokoh hukum nasional. Mereka menikmati santap siang bersama sekaligus membahas penegakan hukum agar lebih baik di bangsa ini. Tampak hadir tokoh-tokoh penegak hukum di Indonesia, antara lain:
- Adv. Sunan Kalijaga, S.H., Ketua Umum Organisasi Advokat Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Bersatu.
- Adv. Sujiarno Broto Aji, S.H., M.H., Ketua DPD HAMI Bersatu Jateng.
- Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., Ketua Umum Organisasi Advokat FERADI WPI.
- Adv. Prija Maxy Theozipa, S.H., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., Bendahara Umum DPP FERADI WPI.
- Eko Affandy, S.H., S.E., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., Kepala Divisi DPP FERADI WPI.
- Adv. Moh Harir, S.Pd.I., S.H., M.H., Ketua DPC HAMI Bersatu Kota Semarang.
- Dan rekan-rekan.
“Ke depan kami akan memperbanyak layanan hukum secara pro bono melalui cabang perwakilan DPD dan DPC kami yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Adv. Donny, Ketum FERADI WPI.
“Kita juga akan memperbanyak kegiatan penyuluhan hukum ke desa dan kelurahan agar masyarakat semakin melek hukum,” ujar Adv. Sujiarno Broto Aji, Ketua DPD HAMI Bersatu Jateng.
“Silakan bagi Anda yang membutuhkan bantuan hukum dan terkendala biaya bisa hubungi PBH (Pusat Bantuan Hukum) FERADI WPI yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Adv. Prija, Bendahara Umum DPP FERADI WPI.
“Pesan saya, advokat harus benar-benar memahami UU Advokat,” ujar Adv. Sunan Kalijaga, Ketua HAMI Bersatu.
“Tadi Ketum sudah memberikan mandat kepada saya untuk jemput bola bagi para pencari keadilan,” ujar Eko Affandy, Kadiv DPP FERADI WPI.
Catatan Redaksi: Redaksi media ini menyatakan bahwa pemberitaan disusun secara berimbang dan membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(RED)