News Memuat berita...
Iklan

Laporan Dugaan Ancaman terhadap Wartawan Masuk Satreskrim Polres Kuningan, ASH Soroti Supremasi Hukum

 

Kuningan Jawa barat —  PORTAL BHAYANGKARA - Dugaan ucapan bernada ancaman pembunuhan terhadap sesama insan pers mencuat dalam audiensi di Mapolres Kuningan, Jawa Barat.(23/10/2026)

Persoalan tersebut kini memasuki ranah hukum setelah Riko, wartawan salah satu media daring, melaporkan seorang anggota Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Polres Kuningan berinisial IP ke Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Kuningan.

Laporan tersebut diajukan dengan pendampingan kuasa hukum Riko, Advokat Izza Mochammad Faozi, S.H., C.M., CLA. Peristiwa ini menjadi perhatian karena dugaan ucapan yang dipersoalkan muncul di tengah forum audiensi yang membahas persoalan kelembagaan Pokja Wartawan Polres Kuningan serta undangan kegiatan Jurnalis Gathering & Capacity Building.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, dalam audiensi tersebut diduga terlontar ucapan,“Podaran-podaran kitu lain,” yang menurut informasi dari pihak pelapor diduga ditujukan kepada Riko.

Namun, Riko mengaku tidak hadir secara langsung dalam forum tersebut. Oleh karena itu, konteks ucapan, maksud pembicara, serta kaitannya dengan dugaan ancaman perlu diperjelas melalui pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti yang relevan.

Kuasa hukum Riko meminta aparat penegak hukum menangani laporan tersebut secara profesional, transparan, dan objektif. Pihak-pihak yang mengetahui peristiwa itu diharapkan memberikan keterangan sesuai fakta agar persoalan tidak berkembang menjadi spekulasi maupun penghakiman di ruang publik.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Dewan Pembina Pusat ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional), Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., M.M. (ASH), menegaskan bahwa dugaan ancaman terhadap keselamatan seseorang tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele, terlebih jika terjadi di tengah konflik dalam lingkungan profesi jurnalistik.

“Kapolres Kuningan harus memastikan laporan ini ditangani secara serius, profesional, dan tanpa pandang bulu. Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa kedekatan, jabatan, keanggotaan kelompok, atau relasi dengan institusi tertentu dapat memengaruhi proses penegakan hukum,” tegas ASH.

Menurutnya, prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu fondasi negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, dugaan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan status sosial maupun afiliasi organisasi.

ASH juga mengingatkan bahwa kebebasan pers yang dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers harus dijalankan dengan tanggung jawab, menjunjung etika jurnalistik, serta menghormati keselamatan dan hak setiap orang.

Menurutnya, perbedaan pendapat di antara wartawan semestinya diselesaikan melalui dialog dan mekanisme yang sesuai, bukan dengan intimidasi, tekanan, atau tindakan yang berpotensi mengancam keselamatan seseorang.

“Jika benar terdapat ancaman, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan. Jika tuduhan tidak terbukti, fakta itu juga harus dinyatakan secara objektif. Kita tidak boleh membenarkan intimidasi, tetapi juga tidak boleh menghukum seseorang melalui opini sebelum ada pembuktian yang sah,” ujarnya.

ASH mendesak Kapolres Kuningan untuk memastikan penanganan laporan berjalan sesuai prosedur, termasuk pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti yang relevan, serta penghormatan terhadap hak semua pihak yang terlibat.

“Supremasi hukum tidak boleh berhenti sebagai slogan. Ketegasan aparat justru diuji ketika perkara menyangkut pihak-pihak yang berada dalam lingkungan yang sama dengan institusi penegak hukum. Hukum harus bekerja berdasarkan bukti, bukan kedekatan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa, tetapi juga tidak boleh ada penghakiman tanpa proses hukum,” pungkasnya.

Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh informasi resmi mengenai perkembangan penanganan laporan maupun klarifikasi dari pihak terlapor.

Redaksi membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait guna menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, serta profesionalitas pemberitaan.


(Red)

Baca Juga

PILIHAN EDITOR

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak