BANTEN — PORTAL BHAYANGKARA — Permintaan pemulangan seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Banten, Yuni Irmawati, dari Arab Saudi kembali menjadi sorotan. Di tengah kondisi kesehatan yang dikabarkan terus memburuk, Yuni berharap dapat segera kembali ke Indonesia untuk mendapatkan penanganan medis dan berkumpul bersama keluarga.
Melalui pernyataan yang disampaikan pada Sabtu, 3 Oktober 2026, Yuni mengungkapkan bahwa dirinya kerap mengalami sakit, mulai dari sakit kepala hebat, gangguan jantung yang dikaitkan dengan tekanan darah tinggi, hingga keluhan pada luka bekas operasi.
Dalam pernyataannya, Yuni juga menyampaikan telah memberikan kuasa kepada sejumlah pihak, yakni Agus, Fauji, Kedan Prabo, untuk membantu memperjuangkan kepulangannya ke Tanah Air.
“Nama saya Yuni Irmawati, TKW asal Bukhairi, Saudi Arabia. Saya menguasakan hukum kepada Bapak Agus, Fauji, Kedan Prabo untuk membantu memulangkan saya ke Indonesia,” demikian pernyataan Yuni.
Ia berharap permohonannya mendapat perhatian serius agar proses pemulangan tidak terus berlarut-larut.
Dua Kali Pemberitaan, Tanggung Jawab PT Buana Dipertanyakan
Persoalan ini semakin menjadi perhatian publik setelah kasus Yuni disebut telah dua kali diberitakan. Namun, hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi yang disampaikan kepada publik terkait penyelesaian permohonan pemulangan tersebut dari pihak PT Buana, Pak Yusuf, maupun sponsor bernama Pak Salim yang disebut beralamat di kawasan Condet, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta.
Sikap diam yang dipersoalkan publik tersebut memunculkan pertanyaan serius: siapa yang bertanggung jawab ketika seorang pekerja migran Indonesia mengalami masalah kesehatan dan meminta dipulangkan?
Publik menilai pihak perusahaan penempatan dan sponsor yang terlibat dalam proses keberangkatan Yuni perlu menunjukkan tanggung jawab serta memberikan penjelasan terbuka.
Jangan sampai pekerja migran hanya diperhatikan ketika proses pemberangkatan dan penempatan kerja, tetapi justru kehilangan kepastian ketika menghadapi persoalan kesehatan dan membutuhkan pertolongan.
Kondisi Kesehatan Bukan Persoalan yang Bisa Diabaikan
Permintaan Yuni bukan sekadar persoalan administrasi kepulangan. Keluhan sakit kepala hebat, gangguan jantung, tekanan darah tinggi, serta luka bekas operasi merupakan kondisi yang memerlukan perhatian medis.
Apabila kondisi tersebut benar sebagaimana disampaikan Yuni, maka keterlambatan penanganan berpotensi memperburuk keadaannya.
Dalam situasi seperti ini, koordinasi antara pihak perusahaan penempatan, sponsor, keluarga, serta instansi pemerintah yang berwenang menjadi sangat penting.
Pertanyaannya, apakah seluruh pihak terkait telah mengambil langkah konkret untuk memastikan keselamatan dan kepulangan Yuni?
Publik Desak Pemerintah Turun Tangan, Izin Perusahaan Diminta Dievaluasi
Masyarakat berharap pemerintah tidak menunggu sampai persoalan ini berkembang menjadi keadaan yang lebih serius.
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Kementerian Ketenagakerjaan, serta instansi berwenang lainnya didesak melakukan penelusuran terhadap proses penempatan, tanggung jawab perusahaan, dan hambatan pemulangan Yuni.
Bahkan, muncul desakan agar legalitas serta perizinan operasional PT Buana dievaluasi apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan pekerja migran.
Apabila terbukti terdapat pelanggaran, publik meminta pemerintah menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk kemungkinan pencabutan izin oleh instansi yang berwenang.
Desakan tersebut juga perlu menjadi perhatian Kementerian Hukum yang dipimpin Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., sepanjang berkaitan dengan kewenangan hukum dan administrasi badan usaha.
Jangan Biarkan Yuni Berjuang Sendirian
Kasus Yuni Irmawati menjadi pengingat bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia tidak boleh berhenti pada janji dan dokumen keberangkatan.
Ketika seorang perempuan Indonesia di luar negeri menyampaikan permohonan pulang karena kondisi kesehatan, yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan simpati, melainkan langkah nyata, kepastian, dan tanggung jawab.
Jika benar tidak ada persoalan yang disembunyikan, mengapa belum ada penjelasan terbuka mengenai langkah penyelesaian kasus ini?
Hingga berita ini diterbitkan, keterangan resmi dari PT Buana, Pak Yusuf, dan sponsor Pak Salim masih dinantikan.
Redaksi PORTAL BHAYANGKARA membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan demi menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.
(RED)