BATAM – PORTAL BHAYANGKARA - Komitmen transparansi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam diuji. Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara (DPD LSM PENJARA) Provinsi Kepulauan Riau resmi melayangkan surat permohonan keterbukaan informasi publik terkait proyek bernilai puluhan miliar rupiah di TPA Punggur.
Surat bernomor 102/DPD/LSM/PENJARA/KEPRI/X/2026 tersebut dilayangkan pada Senin (26/10/2026) dan dikawal langsung oleh pengurus LSM PENJARA bersama Tim 10 Media yang bertugas di wilayah Kepri.
Surat tersebut telah diterima secara resmi oleh staf DLH Kota Batam, Sulsia, selaku Pengelola Umum Persampahan/Operasional, yang dibuktikan dengan cap stempel resmi instansi.
Adapun dokumen yang diminta untuk dibuka kepada publik adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Bill of Quantity (BOQ) pada paket Pembangunan Jalan dan Landfill TPA Telaga Punggur.
Proyek tersebut diketahui menelan anggaran APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp44.057.734.613,00, dengan kontraktor pelaksana PT Pulau Bulan Indo Perkasa.
Kini, bola panas berada di tangan Kepala DLH Kota Batam, Dohar Mangalando Hasibuan, S.T., M.T. Publik menanti apakah Kepala DLH berani membuka rincian anggaran tersebut secara transparan.
Ketua DPD LSM PENJARA Kepri, Philip Laia, menegaskan bahwa pihaknya menempuh jalur persuasif dan menunggu jawaban resmi secara tertulis.
"Surat permohonan ini kami layangkan sebagai wujud nyata menjalankan amanah undang-undang demi tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas korupsi. Anggaran jumbo puluhan miliar ini bersumber dari keringat masyarakat Batam, sehingga publik punya hak moral dan hukum untuk tahu ke mana setiap rupiah dialokasikan. Kami berharap Kepala Dinas menunjukkan teladan keterbukaan," ujar Philip Laia.
Langkah LSM PENJARA ini memiliki dasar hukum yang kuat, yakni:
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang menjamin hak warga negara untuk mengakses informasi terkait pengelolaan anggaran badan publik.
2. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN, yang menjamin peran serta masyarakat dalam pengawasan.
3. UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang melindungi peran ormas/LSM dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
LSM PENJARA bersama Tim 10 Media menegaskan akan terus mengawal proses ini secara objektif hingga ada jawaban resmi dari DLH Kota Batam.
(LG)