MANADO, SULAWESI UTARA - PORTAL BHAYANGKARA — Kabar dugaan penahanan mantan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Utara, Evans Steven Liow, bersama mantan Kepala Bidang (Kabid) Kominfo, Christian Iroth, terkait dugaan korupsi kerja sama media menyita perhatian publik.22/10/1016
Informasi yang beredar pada Kamis (22/10/2026) menyebutkan, keduanya dikabarkan ditahan oleh Polda Sulawesi Utara dalam perkara yang berkaitan dengan kerja sama media di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Kabar tersebut semakin menyedot perhatian setelah beredarnya foto dan video yang memperlihatkan dua orang mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dengan pengawalan petugas.
Meski demikian, status penahanan, identitas orang dalam foto dan video, serta keterkaitan keduanya dengan perkara tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui keterangan resmi kepolisian.
Dugaan perkara ini membuka kembali pertanyaan publik mengenai tata kelola anggaran kerja sama media di lingkungan pemerintahan.
Kerja sama antara pemerintah dan perusahaan pers pada dasarnya merupakan bagian dari penyebarluasan informasi publik. Namun, pelaksanaannya harus berlandaskan aturan, transparansi anggaran, kejelasan kontrak, serta pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.
Jika dugaan penyimpangan benar terjadi, persoalannya bukan sekadar menyangkut administrasi kerja sama media. Lebih jauh, perkara tersebut menyangkut bagaimana uang rakyat dikelola dan apakah setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar tercatat dalam dokumen administrasi.
Karena itu, penanganan perkara ini perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti. Setiap dugaan penyimpangan harus ditelusuri secara menyeluruh, tanpa mengabaikan hak pihak-pihak yang diperiksa.
Polda Sulawesi Utara diharapkan memberikan penjelasan resmi untuk menjawab sejumlah pertanyaan penting yang berkembang di tengah masyarakat.
Pertama, apakah benar Evans Steven Liow dan Christian Iroth telah ditahan, dan apa status hukum keduanya dalam perkara tersebut?
Kedua, program kerja sama media pada tahun anggaran berapa yang sedang diselidiki?
Ketiga, berapa nilai anggaran yang menjadi objek penyidikan dan apakah penyidik telah menemukan indikasi kerugian keuangan negara?
Keempat, bagaimana dugaan penyimpangan itu terjadi, dan siapa saja pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggaran tersebut?
Kelima, apakah penyidik turut memeriksa dokumen kontrak, bukti publikasi, laporan pertanggungjawaban, serta aliran pembayaran kepada perusahaan media yang terlibat dalam kerja sama tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting untuk memastikan bahwa penanganan perkara tidak berhenti pada kabar penahanan, melainkan menghasilkan penjelasan hukum yang terang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, seluruh pertanyaan tersebut masih membutuhkan jawaban berdasarkan hasil penyidikan dan keterangan resmi pihak berwenang.
Perkara ini juga perlu disikapi secara hati-hati agar tidak menimbulkan stigma terhadap seluruh perusahaan pers yang pernah menjalin kerja sama dengan pemerintah.
Kerja sama media yang dilaksanakan sesuai ketentuan tidak dapat serta-merta disamakan dengan dugaan korupsi. Penilaian harus didasarkan pada dokumen, proses pengadaan atau mekanisme kerja sama yang berlaku, realisasi pekerjaan, serta bukti yang ditemukan penyidik.
Jika terdapat dugaan pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. Sebaliknya, pihak yang tidak terbukti melakukan pelanggaran tidak boleh ikut dirugikan oleh spekulasi yang belum terverifikasi.
Prinsip tersebut penting untuk menjaga integritas penegakan hukum sekaligus melindungi kebebasan pers dari tuduhan yang tidak berdasar.
Masyarakat Sulawesi Utara berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara yang menyangkut penggunaan anggaran publik. Karena itu, penjelasan resmi mengenai pokok perkara, dasar hukum tindakan penyidik, dan perkembangan proses hukum menjadi hal yang penting.
Di sisi lain, media massa juga berkewajiban menyajikan informasi secara akurat, berimbang, dan tidak mendahului putusan pengadilan.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Kabar mengenai penahanan atau penyidikan tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang bersalah.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar kabar yang ramai diperbincangkan, melainkan kepastian informasi, keterbukaan penanganan perkara, dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih.
Apabila ditemukan bukti tindak pidana, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan. Apabila tuduhan tidak terbukti, hak pihak yang bersangkutan juga wajib dilindungi.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Polda Sulawesi Utara untuk memberikan klarifikasi resmi dan menjelaskan perkembangan perkara dugaan korupsi kerja sama media tersebut.
(Abhi)