SIBOLGA, SUMATERA UTARA — PORTAL BHAYANGKARA — Pengelolaan dana revitalisasi SMP Negeri 6 Sibolga, Kota Sibolga, Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2026 dengan nilai anggaran lebih dari Rp2,2 miliar kini menjadi sorotan tajam. Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan sarana pendidikan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi pengelolaan, kejelasan penanggung jawab, serta keterbukaan informasi kepada publik.22 OKTOBER 2026
Sorotan semakin menguat setelah muncul perbedaan keterangan mengenai pihak yang bertanggung jawab mengelola program revitalisasi tersebut. Di sisi lain, upaya konfirmasi awak media kepada kepala sekolah disebut telah dilakukan berulang kali selama kurang lebih dua bulan, tetapi belum menghasilkan penjelasan langsung yang memadai.
Kondisi ini memantik perhatian Wakil Ketua DPP ASWAL (Asosiasi Wartawan & LSM), Augustine Steven Sitorus, SE, yang mendesak Dinas Pendidikan Kota Sibolga dan pihak sekolah segera memberikan klarifikasi resmi. Ia juga meminta aparat pengawas dan Aparat Penegak Hukum (APH) menindaklanjuti informasi yang dapat diverifikasi sesuai kewenangan dan prosedur hukum.
Menurut Augustine, anggaran pendidikan bernilai miliaran rupiah tidak boleh dikelola dalam situasi yang menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab. Publik berhak memperoleh penjelasan yang dapat diuji berdasarkan dokumen dan fakta, bukan sekadar pernyataan lisan yang saling berbeda.
“Anggaran lebih dari Rp2,2 miliar bukan angka kecil. Ini menyangkut uang yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan. Karena itu, siapa pengelolanya, bagaimana pelaksanaannya, berapa realisasi anggarannya, dan seperti apa hasil pekerjaannya harus bisa dijelaskan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Augustine.
DUA KETERANGAN BERBEDA, SIAPA SEBENARNYA BERTANGGUNG JAWAB?
Berdasarkan laporan wartawan Herbert Roberto Sitohang, pihak kepala sekolah SMPN 6 Sibolga sebelumnya disebut menyampaikan bahwa pengelolaan program revitalisasi berada di tangan Dinas Pendidikan Kota Sibolga.
Namun, ketika awak media berupaya meminta penjelasan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Sibolga yang disebut bermarga Lubis melalui ajudannya, wartawan justru memperoleh keterangan berbeda. Pengelolaan program tersebut disebut berada di tangan kepala sekolah.
Perbedaan keterangan ini menjadi persoalan yang perlu segera dijernihkan.
Jika pengelolaan berada di tangan dinas, apa dasar penetapan kewenangannya? Sebaliknya, jika kepala sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan program, dokumen apa yang menjadi landasan penugasan tersebut?
Pertanyaan itu penting karena tanggung jawab atas suatu program tidak semestinya ditentukan berdasarkan dugaan atau pernyataan sepihak. Kejelasannya harus ditelusuri melalui petunjuk teknis, dokumen penetapan penerima bantuan, perjanjian pelaksanaan, surat penugasan, mekanisme pencairan, serta laporan pertanggungjawaban sesuai skema program yang berlaku.
Augustine menegaskan, perbedaan keterangan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa penjelasan resmi.
“Jangan sampai masyarakat dibuat bingung oleh keterangan yang berbeda. Kami tidak sedang mencari siapa yang harus disalahkan sebelum ada pemeriksaan. Yang kami tuntut adalah kejelasan. Setiap pihak harus menjelaskan kewenangan, tanggung jawab, dan perannya berdasarkan dokumen resmi,” ujarnya.
Menurutnya, kejelasan tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan apakah pelaksanaan program telah berjalan sesuai ketentuan atau justru membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
DUA BULAN KONFIRMASI BELUM TUNTAS, KETERBUKAAN DIPERTANYAKAN
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah proses konfirmasi awak media yang disebut mengalami kendala selama kurang lebih dua bulan.
Dalam laporan Herbert Roberto Sitohang, wartawan mengaku telah beberapa kali mendatangi SMPN 6 Sibolga untuk menemui kepala sekolah. Namun, petugas piket disebut berulang kali menyampaikan bahwa kepala sekolah sedang berada di luar lingkungan sekolah.
Pada salah satu kunjungan, tiga petugas piket dilaporkan menyampaikan bahwa kepala sekolah baru saja pergi ke Dinas Pendidikan Kota Sibolga.
Wartawan kemudian menuju kantor dinas di Jalan Tuanku Dorong untuk mencari penjelasan. Namun, upaya tersebut disebut belum membuahkan hasil karena kepala sekolah tidak berhasil ditemui.
Rangkaian kejadian itu menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas komunikasi antara pihak sekolah, dinas pendidikan, dan masyarakat yang membutuhkan informasi.
Meski demikian, keterangan petugas piket dan alasan ketidakhadiran kepala sekolah tetap perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait. Kesulitan bertemu pejabat tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum ataupun penyimpangan anggaran.
Bagi Augustine, inti persoalannya bukan semata-mata apakah wartawan berhasil bertemu dengan kepala sekolah, melainkan apakah pertanyaan publik mengenai penggunaan anggaran pendidikan mendapatkan jawaban yang jelas.
“Wartawan menjalankan fungsi kontrol sosial. Konfirmasi bukan bentuk permusuhan, apalagi upaya mencari-cari kesalahan. Jika seluruh pelaksanaan sudah sesuai aturan, sampaikan penjelasan berdasarkan data. Jangan biarkan pertanyaan publik menggantung tanpa kepastian,” tegasnya.
Ia meminta Dinas Pendidikan Kota Sibolga dan pihak SMPN 6 Sibolga membuka ruang komunikasi yang profesional agar persoalan tersebut dapat dijelaskan secara proporsional.
Rp2,2 MILIAR HARUS BISA DIPERTANGGUNGJAWABKAN, AUDIT JANGAN SEKADAR WACANA!
Augustine menilai, besarnya nilai anggaran membuat pengawasan terhadap pelaksanaan revitalisasi perlu dilakukan secara serius dan objektif.
Ia mendesak instansi pengawas yang berwenang melakukan pemeriksaan administratif, keuangan, serta teknis fisik pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemeriksaan tersebut, menurutnya, perlu memastikan sejumlah aspek penting, antara lain:
Kejelasan sumber dan skema anggaran: memastikan asal dana, mekanisme penyaluran, serta ketentuan program revitalisasi yang digunakan.
Kejelasan penanggung jawab: menelusuri pihak yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
Kesesuaian anggaran dengan pekerjaan: memeriksa volume pekerjaan, spesifikasi material, harga satuan, serta hasil pekerjaan di lapangan.
Dokumen transaksi dan pembayaran: memastikan bukti pengeluaran serta pembayaran dapat dipertanggungjawabkan.
Progres dan hasil pekerjaan: membandingkan realisasi pekerjaan dengan rencana, anggaran, dan ketentuan teknis.
Pengawasan dan laporan pertanggungjawaban: memastikan mekanisme pengendalian berjalan sebagaimana mestinya.
Augustine menegaskan bahwa desakan audit bukan berarti pihak sekolah ataupun dinas pendidikan telah terbukti melakukan penyimpangan. Pemeriksaan justru diperlukan untuk memperoleh gambaran yang objektif berdasarkan bukti.
“Kalau semuanya berjalan sesuai aturan, hasil pemeriksaan bisa menjadi dasar untuk menjawab keraguan publik. Tetapi apabila ditemukan ketidaksesuaian atau indikasi penyimpangan, harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Jangan menunggu persoalan semakin besar baru kemudian bertindak,” katanya.
Ia juga meminta agar pemeriksaan tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, tetapi turut memperhatikan kesesuaian hasil pekerjaan fisik dengan anggaran dan spesifikasi yang ditetapkan.
Sebab, tujuan akhir anggaran revitalisasi sekolah bukan sekadar terserapnya dana, melainkan terwujudnya fasilitas pendidikan yang layak dan bermanfaat bagi peserta didik.
APH DIMINTA MENELUSURI INFORMASI, BUKAN MENUNGGU KECURIGAAN MEMBESAR
ASWAL meminta Polres Sibolga dan instansi berwenang memberikan perhatian terhadap informasi mengenai pengelolaan dana revitalisasi SMPN 6 Sibolga yang dapat diverifikasi.
Langkah yang diharapkan mencakup penelaahan dokumen, pengumpulan informasi, serta koordinasi dengan instansi pengawas sesuai kewenangan masing-masing. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang memadai, penanganannya harus dilanjutkan melalui prosedur hukum.
Namun, Augustine mengingatkan bahwa proses penegakan hukum harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Tidak boleh ada pihak yang langsung dinyatakan bersalah hanya karena muncul perbedaan keterangan atau kesulitan dalam proses konfirmasi.
Menurutnya, keterbukaan dokumen dan pemeriksaan yang profesional merupakan jalan terbaik untuk menjawab pertanyaan masyarakat sekaligus melindungi pihak-pihak yang telah menjalankan tugas sesuai ketentuan.
“Kami meminta persoalan ini ditelusuri secara objektif. Jangan ada yang kebal terhadap pemeriksaan, tetapi jangan pula ada pihak yang dihakimi sebelum fakta dan bukti diperoleh. Hukum harus bekerja berdasarkan bukti, bukan tekanan maupun asumsi,” ujarnya.
SURAT RESMI AKAN DILAYANGKAN, KEMENTERIAN DAN KPK DIHARAPKAN MENERIMA ASPIRASI
Sebagai tindak lanjut, Augustine menyatakan ASWAL berencana menyurati Kepala Dinas Pendidikan Kota Sibolga dan Kepala SMPN 6 Sibolga untuk meminta klarifikasi tertulis.
Surat tersebut direncanakan memuat permintaan penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan dana, penetapan penanggung jawab, pelaksanaan pekerjaan, realisasi anggaran, serta bentuk pengawasan yang diterapkan.
Ia juga menyebut surat tersebut direncanakan ditembuskan kepada kementerian yang membidangi pendidikan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan permintaan perhatian sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Menurut Augustine, langkah tersebut dimaksudkan untuk mendorong penyelesaian persoalan melalui mekanisme resmi, bukan untuk mendahului hasil pemeriksaan.
Ia berharap pihak-pihak terkait memberikan jawaban tertulis yang jelas, dilengkapi dokumen yang dapat diakses publik sesuai peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui bagaimana program revitalisasi dilaksanakan dan bagaimana anggaran tersebut dipertanggungjawabkan.
UU PERS DAN KETERBUKAAN INFORMASI: PENGAWASAN PUBLIK TIDAK BOLEH DIABAIKAN
Augustine turut mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap kerja jurnalistik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pasal 6 UU Pers mengatur peran pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu landasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik, dengan tetap memperhatikan klasifikasi informasi dan pengecualian yang sah menurut undang-undang.
Dalam konteks pengelolaan dana revitalisasi sekolah, permintaan informasi perlu ditangani berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk mekanisme permohonan informasi apabila diperlukan.
Augustine menekankan bahwa kritik dan pertanyaan mengenai penggunaan anggaran publik harus dijawab secara proporsional.
Namun, ia juga mengakui bahwa tidak setiap keterlambatan memberikan jawaban atau kesulitan menemui pejabat otomatis merupakan pelanggaran hukum.
Penilaian terhadap ada atau tidaknya pelanggaran harus didasarkan pada fakta, bukti, unsur hukum, dan hasil pemeriksaan pihak yang berwenang.
“Jangan asal menuduh, tetapi jangan pula mengabaikan pertanyaan publik. Kalau ada bukti penyimpangan, proses sesuai hukum. Kalau tidak ada, berikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsipnya jelas: setiap anggaran yang bersumber dari keuangan publik harus dikelola secara transparan dan akuntabel,” tegas Augustine.
JANGAN SAMPAI PESERTA DIDIK MENJADI PIHAK YANG DIRUGIKAN
Bagi ASWAL, persoalan dana revitalisasi SMPN 6 Sibolga tidak boleh berhenti pada perbedaan keterangan antara pihak sekolah dan dinas pendidikan.
Hal yang lebih penting adalah memastikan bahwa anggaran tersebut benar-benar digunakan sesuai peruntukan, pekerjaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan, dan hasilnya memberikan manfaat nyata bagi peserta didik.
Augustine meminta Kepala Dinas Pendidikan Kota Sibolga dan Kepala SMPN 6 Sibolga segera memberikan klarifikasi resmi mengenai siapa yang bertanggung jawab, bagaimana pekerjaan dilaksanakan, berapa realisasi anggaran, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan pertanggungjawabannya.
Ia juga berharap pemeriksaan dilakukan secara profesional tanpa tekanan terhadap pihak mana pun.
“Dana pendidikan adalah amanah untuk kepentingan anak-anak bangsa. Karena itu, pengelolaannya harus jelas, pelaksanaannya harus bisa diperiksa, dan pertanggungjawabannya harus dapat dibuktikan. Kami mendesak persoalan ini segera dijernihkan. Jangan biarkan pertanyaan publik terus menggantung sementara kepastian penggunaan anggaran belum diperoleh,” tutup Augustine Steven Sitorus, SE.
CATATAN REDAKSI
Hingga berita ini disusun pada 22 Oktober 2026, klarifikasi langsung dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Sibolga dan Kepala SMPN 6 Sibolga mengenai perbedaan keterangan tentang pengelolaan dana revitalisasi tersebut masih diperlukan.
Nilai anggaran lebih dari Rp2,2 miliar dalam pemberitaan ini merujuk pada informasi yang disampaikan kepada redaksi dan perlu dicocokkan dengan dokumen resmi program.
Belum ada kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana atau penyimpangan anggaran. Desakan audit dan penelusuran oleh APH merupakan tuntutan agar informasi yang beredar dapat diuji secara objektif.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi bagi Kepala Dinas Pendidikan Kota Sibolga, Kepala SMPN 6 Sibolga, serta pihak lain yang berkepentingan demi menjamin pemberitaan yang berimbang dan sesuai kaidah jurnalistik.
(REDAKSI)