MANADO — PORTAL BHAYANGKARA - Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Yudo Hermanto, mengambil langkah tegas terhadap personel yang melakukan pelanggaran berat. Sebanyak 22 personel Polda Sulut dan jajaran masuk dalam daftar Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) berdasarkan Keputusan Kapolda Sulut Nomor Kep/502/X/2026 tertanggal 13 Oktober 2026.
Upacara PTDH dipimpin langsung oleh Kapolda Sulut di halaman Mapolda Sulut, Rabu (14/10/2026), dengan dihadiri Wakapolda Sulut Brigjen Pol Susetio Cahyadi, para Pejabat Utama (PJU), serta seluruh personel Polda Sulut.
Dalam pelaksanaan upacara tersebut, empat personel menjadi simbolis pelaksanaan PTDH karena mangkir dari tugas atau melakukan desersi dalam waktu lama, bahkan hingga lima sampai enam bulan atau lebih tanpa kehadiran dan kontribusi terhadap pelaksanaan tugas kepolisian.
“Empat ini adalah yang memang sama-sama tidak pernah hadir, tidak pernah masuk itu ada sampai 5 bulan, 6 bulan, bahkan lebih dari itu, yang sekarang ada yang benar-benar tidak hadir sama sekali, tidak pernah hadir dan tidak ada kontribusinya terhadap pelaksanaan tugas Polri. Itu yang kita utamakan,” tegas Irjen Pol Yudo Hermanto.
DESERSI HINGGA NARKOBA, PENGANIAYAAN, DAN PENGGELAPAN KENDARAAN
Kapolda Sulut menjelaskan, pelanggaran yang menjadi dasar PTDH tidak hanya berkaitan dengan desersi atau meninggalkan tugas dalam waktu lama. Sejumlah personel juga tercatat melakukan pelanggaran lain, mulai dari kasus narkoba, penganiayaan, hingga penggelapan kendaraan.
Bahkan, beberapa personel terindikasi telah berada di luar negeri.
Keputusan PTDH tersebut merupakan bagian dari penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri terhadap anggota yang dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pengabdian di institusi kepolisian setelah melalui proses yang berlaku.
Kapolda menegaskan, setiap anggota Polri terikat oleh aturan internal, baik peraturan disiplin maupun kode etik profesi. Apabila melakukan tindak pidana, personel yang bersangkutan juga dapat diproses berdasarkan ketentuan hukum pidana umum.
“Bahkan anggota Polri pun selain aturan internal juga yang bersangkutan ini apabila melakukan tindak pidana itu diproses dengan pidana umum. Aturan internal berupa peraturan disiplin dan peraturan kode etik,” ujar Kapolda.
BUKAN HANYA SANKSI, PERSONEL BERPRESTASI JUGA MENDAPAT PENGHARGAAN
Di tengah penegakan disiplin tersebut, Polda Sulut juga memberikan penghargaan kepada personel yang menunjukkan prestasi dalam pelaksanaan tugas.
Penghargaan diberikan, antara lain, kepada tim penyidik yang berhasil mengungkap kasus penyelundupan emas ke luar negeri sebanyak 16 keping serta personel yang menorehkan prestasi di bidang olahraga.
Menurut Kapolda, pemberian sanksi dan penghargaan merupakan dua langkah yang berjalan beriringan. Sanksi diberikan kepada anggota yang melakukan pelanggaran, sedangkan penghargaan menjadi bentuk apresiasi terhadap personel yang menunjukkan dedikasi dan kemampuan dalam menjalankan tugas.
“Satu untuk memberikan peringatan kepada anggota bahwa anggota Polri harus bertugas secara profesional, proporsional, dan prosedural. Kedua, anggota Polri juga harus mampu mengembangkan bakat, kemampuan, dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya,” pungkasnya.
PENEGAKAN KODE ETIK JADI PERINGATAN BAGI SELURUH ANGGOTA
Langkah PTDH terhadap 22 personel tersebut menjadi penegasan bahwa setiap anggota Polri wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku.
Tidak hadir dalam kedinasan, melanggar kode etik, maupun terlibat tindak pidana dapat membawa konsekuensi serius bagi karier seorang anggota Polri.
Melalui penegakan aturan dan pemberian penghargaan kepada personel berprestasi, Polda Sulut menegaskan pentingnya profesionalisme, kedisiplinan, serta tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
(JUNANDAR)