Kuasa Hukum Media PORTAL BHAYANGKARA Tegaskan: Pers Bukan Teroris, Polres Tangerang Selatan Jangan Menunggu Korban Berjatuhan Baru Bertindak!
TANGERANG — PORTAL BHAYANGKARA — Dugaan ancaman dan intimidasi terhadap anggota media PORTAL BHAYANGKARA saat menjalankan tugas jurnalistik mendapat perhatian serius dari tim kuasa hukum media. Advokat Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., menegaskan bahwa segala bentuk intimidasi terhadap jurnalis akan ditindaklanjuti melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan menyusul dugaan intimidasi, pengancaman, dan kekerasan fisik yang dialami anggota PORTAL BHAYANGKARA, Gagah Tri Saputra, ketika menjalankan tugas jurnalistik dan menindaklanjuti temuan dugaan peredaran rokok ilegal di Jalan Raya Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang.
Menurut Donny Andretti, profesi jurnalis memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial. Karena itu, segala bentuk ancaman yang diduga ditujukan untuk membungkam kerja jurnalistik tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele.
“Segala bentuk intimidasi dan ancaman akan kami proses sesuai hukum yang berlaku. Jangan pernah menganggap jurnalis sebagai musuh hanya karena menjalankan tugasnya. Media adalah corong penyambung lidah masyarakat, bukan teroris!” tegas Donny Andretti.
Ia menekankan, apabila terdapat persoalan terkait pemberitaan atau aktivitas jurnalistik, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme yang sah, bukan dengan ancaman, intimidasi, ataupun dugaan tindakan kekerasan.
Menurutnya, kebebasan pers merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Jurnalis harus mendapatkan perlindungan ketika menjalankan tugas secara profesional, tanpa harus dihantui rasa takut akibat ancaman dari pihak mana pun.
Donny Andretti juga menyampaikan harapannya agar jajaran Polres Tangerang Selatan menangani laporan dan dugaan ancaman terhadap anggota media PORTAL BHAYANGKARA secara profesional, objektif, transparan, serta sesuai prosedur hukum.
Ia mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak menunggu sampai terjadi korban lebih lanjut untuk mengambil langkah penanganan.
“Kami berharap pihak Kepolisian, khususnya Polres Tangerang Selatan, dapat bertindak profesional dalam menangani persoalan ini. Jangan menunggu ada korban baru bertindak. Ancaman terhadap jurnalis harus ditangani secara serius sebelum situasinya berkembang menjadi sesuatu yang lebih fatal,” tegasnya.
Ia juga berharap aparat kepolisian segera menindaklanjuti setiap laporan dan bukti yang tersedia, melakukan penyelidikan sesuai kewenangan, serta memastikan keselamatan pihak yang merasa terancam.
Bagi tim kuasa hukum PORTAL BHAYANGKARA, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut keselamatan seorang anggota media, melainkan juga menyangkut jaminan keamanan bagi insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
Penanganan yang profesional diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terulangnya dugaan intimidasi terhadap jurnalis lainnya.
Dugaan intimidasi terhadap Gagah Tri Saputra menjadi pengingat bahwa keselamatan jurnalis tidak boleh diabaikan. Pers memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi kepada publik, sedangkan aparat penegak hukum berkewajiban menangani dugaan tindak pidana secara profesional berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
PORTAL BHAYANGKARA menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum harus diproses melalui mekanisme yang sah. Semua pihak tetap berhak memperoleh perlakuan yang adil, sementara proses hukum harus berjalan tanpa intimidasi maupun tekanan.
Kini, perhatian tertuju pada langkah penanganan yang akan dilakukan oleh Polres Tangerang Selatan terhadap laporan dan dugaan ancaman tersebut.
Jurnalis bukan musuh masyarakat. Pers bukan teroris. Menjalankan tugas jurnalistik bukan alasan bagi siapa pun untuk melakukan intimidasi.
Advokat Donny Andretti menutup pernyataannya dengan harapan agar aparat kepolisian bertindak profesional, memberikan kepastian hukum, dan memastikan keselamatan jurnalis tetap menjadi perhatian serius.
Catatan Redaksi: Redaksi media ini menyatakan bahwa pemberitaan disusun secara berimbang dan membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(RED)