BATAM — PORTAL BHAYANGKARA —Konflik agraria berkepanjangan di Teluk Bakau, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, akhirnya menunjukkan titik terang. Aliansi Masyarakat Teluk Bakau menyepakati besaran ganti rugi atau sagu hati sebesar Rp30 juta per rumah bagi warga terdampak rencana pengosongan lahan PT Sarana Bangun Sejati (PT SBS).
Kesepakatan tersebut dicapai setelah pertemuan intensif di Markas Komando (Mako) Ditpam BP Batam pada Senin (12/10/2026). Hasil pertemuan kemudian disosialisasikan kepada warga terdampak dalam rapat bersama yang berlangsung pada pukul 19.00 WIB di malam harinya.
Koordinator Aliansi Masyarakat Teluk Bakau, Salvius Nong, S.H., mengungkapkan bahwa proses mencapai kesepakatan tersebut tidak berlangsung mudah. Perbedaan pendapat sempat muncul di antara warga, khususnya terkait besaran nominal ganti rugi yang ditawarkan.
"Sempat terjadi pro dan kontra di kalangan warga mengenai besaran nominal yang akan diberikan. Namun, setelah kami berikan penjelasan secara mendalam dan rasional, akhirnya masyarakat dapat menerima besaran ganti rugi tersebut," ujar Salvius Nong kepada media, Selasa (13/10/2026).
Warga Minta Pengosongan Ditunda hingga Januari 2027
Meski besaran ganti rugi telah disepakati, perjuangan warga belum sepenuhnya berakhir. Aliansi Masyarakat Teluk Bakau secara resmi mengajukan surat permohonan kepada Direktur Pengamanan Aset dan Kawasan BP Batam agar proses pembongkaran dan pengosongan lahan ditunda hingga awal Januari 2027.
Permohonan tersebut bukan tanpa alasan. Warga berharap adanya pertimbangan kemanusiaan, terutama terkait pelaksanaan ibadah Natal dan Tahun Baru serta kepentingan pendidikan anak-anak yang akan menghadapi ujian semester.
Salvius Nong menyampaikan dua alasan utama yang mendasari permohonan penundaan tersebut.
1\. Menjaga Kekhusyukan Ibadah Natal dan Tahun Baru
Menurut keterangan aliansi, sekitar 95 persen warga terdampak di Teluk Bakau beragama Katolik dan Kristen Protestan. Warga membutuhkan waktu dan ketenangan untuk mempersiapkan perayaan Natal dan Tahun Baru tanpa dibayangi ketidakpastian tempat tinggal.
Bagi warga, persoalan ini bukan sekadar menyangkut pengosongan lahan, melainkan juga kesempatan menjalani hari raya keagamaan dengan tenang bersama keluarga.
2\. Melindungi Konsentrasi dan Psikologis Anak Saat Ujian
Faktor pendidikan juga menjadi perhatian serius. Anak-anak di wilayah tersebut akan menghadapi ujian semester pertama yang membutuhkan konsentrasi dan kondisi psikologis yang stabil.
Apabila pengosongan dilakukan dalam waktu dekat, sebagian warga dikhawatirkan harus mencari tempat tinggal baru yang jauh dari sekolah asal. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu aktivitas belajar, konsentrasi, serta kesiapan mental anak-anak menghadapi ujian.
"Kami warga Teluk Bakau sangat berharap agar pembongkaran diberikan kelonggaran waktu sampai akhir tahun ini. Kami membutuhkan persiapan yang cukup untuk mencari hunian baru, selain karena faktor menyambut Natal dan anak-anak yang sedang menghadapi ujian," ungkap perwakilan warga.
Surat Permohonan Diserahkan kepada BP Batam dan PT SBS
Sebagai bentuk iktikad baik, surat permohonan penundaan pengosongan telah diserahkan kepada Direktur Pengamanan Aset dan Kawasan BP Batam serta pimpinan PT Sarana Bangun Sejati (PT SBS).
Aliansi berharap permohonan tersebut menjadi bahan pertimbangan serius dalam menentukan kebijakan pelaksanaan pengosongan di lapangan.
Warga kini menantikan respons dari pihak terkait. Kesepakatan mengenai nilai ganti rugi menjadi salah satu langkah penting dalam proses penyelesaian konflik, tetapi kepastian mengenai waktu pengosongan juga dinilai sangat menentukan bagi kehidupan keluarga terdampak.
Warga Berharap Penyelesaian Berjalan Damai
Di akhir keterangannya, Aliansi Masyarakat Teluk Bakau menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi pemerintah dan pihak terkait yang telah membantu proses mediasi.
"Atas nama Aliansi Masyarakat Teluk Bakau, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua instansi pemerintah dan berbagai pihak terkait yang telah tulus membantu kami, sehingga permasalahan ini dapat diselesaikan dengan damai," pungkas Salvius Nong.
Kini, harapan warga tertuju pada kebijakan yang tidak hanya mempertimbangkan persoalan lahan dan ganti rugi, tetapi juga aspek kemanusiaan, ketenangan beribadah, serta keberlangsungan pendidikan anak-anak.
Kesepakatan Rp30 juta per rumah telah dicapai menurut keterangan aliansi. Namun, permohonan penundaan pengosongan hingga Januari 2027 masih menunggu tanggapan resmi pihak terkait.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya mengonfirmasi pihak Ditpam BP Batam dan PT SBS. Redaksi PORTAL BHAYANGKARA membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(LG)