SURABAYA – PORTAL BHAYANGKARA - Dugaan ketidakadilan dalam penegakan hukum kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, sorotan tertuju pada mutasi tujuh anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang disebut terjadi tidak lama setelah mereka melakukan penangkapan terhadap tiga anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra dalam sebuah penggerebekan di hotel kawasan Ketintang, Surabaya.
Peristiwa tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan serius mengenai independensi aparat penegak hukum. Apakah mutasi tersebut murni bagian dari penyegaran organisasi, atau terdapat faktor lain yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat?
Pimpinan Umum Media Portal Bhayangkara, Sufaldi Tampilang, turut menyoroti persoalan ini. Menurutnya, apabila benar mutasi tersebut berkaitan dengan tindakan anggota kepolisian yang menjalankan tugas penegakan hukum, maka persoalan ini tidak boleh dianggap sepele.
"Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa aparat yang berani menjalankan tugas justru harus menerima konsekuensi berupa pemindahan jabatan. Jika aparat bekerja sesuai prosedur dan menangani perkara berdasarkan hukum, seharusnya mereka mendapatkan perlindungan institusi, bukan justru menimbulkan tanda tanya publik," menjadi poin kritik yang perlu diperhatikan.
TUJUH ANGGOTA DIMUTASI, PUBLIK MEMPERTANYAKAN ALASANNYA
Berdasarkan informasi yang beredar, pemindahan tugas tujuh anggota kepolisian tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober 2026, yang ditandatangani Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan.
Mutasi tersebut menyasar sejumlah personel, baik dari jajaran perwira maupun bintara.
Dari jajaran perwira, Iptu Kevin Asshabul Kahfi yang sebelumnya menjabat Kanit 1 digeser menjadi Kanit Reskrim Polsek Gubeng. Iptu Aan Dwi Satriyo Yudho dipindahkan dari Kasubnit 1 Unit 1 menjadi Ps Kaur Subbagbinkar SDM Polrestabes Surabaya. Sementara Ipda Andri Kiki yang sebelumnya menjabat Kasubnit kini menjadi Ps Kanit Reskrim Polsek Tambaksari.
Adapun dari jajaran bintara, Aiptu Sri Ismanto dan Aiptu Anton Yuniarso dipindahkan ke Polsek Tegalsari, Aipda Rico Pramana ke Polsek Tambaksari, serta Bripka Rangga Pinileh ke Polsek Genteng.
Mutasi tersebut mendapat perhatian Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso. Ia menduga adanya potensi intervensi pihak luar di balik keputusan pemindahan sejumlah personel tersebut.
Sugeng menilai, penangkapan terhadap tiga anggota DPRD yang menjadi perhatian publik memang dapat menimbulkan konsekuensi pemberitaan dan sorotan masyarakat. Namun, menurutnya, hal itu tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghambat keterbukaan penegakan hukum.
SUFALDI TAMPILANG: HUKUM JANGAN TAJAM KE BAWAH, TUMPUL KE ATAS
Sufaldi Tampilang menegaskan bahwa prinsip negara hukum tidak boleh berhenti sebatas slogan. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun latar belakang politik.
Jika seorang warga biasa berhadapan dengan hukum, prosesnya harus berjalan sesuai ketentuan. Demikian pula apabila pihak yang terseret perkara merupakan pejabat publik atau anggota legislatif.
"Jangan sampai masyarakat melihat adanya perbedaan perlakuan hukum hanya karena seseorang memiliki jabatan atau kekuatan politik. Hukum harus berdiri tegak, bukan tunduk kepada kekuasaan. Jangan sampai muncul kesan bahwa keberanian aparat dalam mengungkap dugaan tindak pidana justru menjadi persoalan bagi karier mereka," tegasnya.
Ia juga meminta agar Kapolri dan jajaran pengawas internal Polri memberikan perhatian terhadap persoalan ini, termasuk memastikan apakah mutasi tersebut memiliki dasar organisasi yang objektif dan tidak berkaitan dengan tindakan penegakan hukum sebelumnya.
TRANSPARANSI MENJADI UJIAN KEPERCAYAAN PUBLIK
Menurut Sufaldi, persoalan ini tidak cukup dijawab dengan pernyataan bahwa mutasi merupakan hal biasa dalam organisasi kepolisian. Publik berhak memperoleh penjelasan yang proporsional mengenai dasar pertimbangan dan mekanisme pengambilan keputusan tersebut.
Apabila mutasi memang murni kebutuhan organisasi, institusi kepolisian perlu menjelaskannya secara terbuka agar tidak berkembang menjadi spekulasi mengenai dugaan intervensi atau perlakuan khusus.
Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan kewenangan, harus ada pemeriksaan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Negara tidak boleh membiarkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum terkikis oleh pertanyaan yang tidak terjawab.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar jabatan tujuh anggota kepolisian, melainkan juga kepercayaan publik terhadap independensi institusi penegak hukum.
Pertanyaan besarnya: jika aparat yang menjalankan tugas penegakan hukum justru menghadapi mutasi setelah melakukan penangkapan terhadap pihak yang memiliki jabatan politik, apakah publik tidak berhak mempertanyakan alasan di balik keputusan tersebut?
Hukum harus berlaku bagi semua. Tidak boleh ada kesan bahwa jabatan menjadi tameng, kekuasaan menjadi pelindung, atau keberanian menegakkan hukum justru menjadi beban bagi aparat yang bertugas.
(Redaksi)