SIBOLGA – PORTAL BHAYANGKARA – Pimpinan Portal Bhayangkara, Sufaldi Tampilang, mengecam dugaan intervensi terhadap wartawannya setelah media tersebut memberitakan pembangunan Jalan Setapak di kawasan Aek Garut, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga.
Proyek yang bersumber dari APBD dengan nilai anggaran Rp147.878.000 dan masa pelaksanaan 90 hari kalender itu sebelumnya menjadi sorotan publik karena masyarakat mempertanyakan kejelasan pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan uang negara.
Portal Bhayangkara sebelumnya menerbitkan pemberitaan berjudul “Wali Kota Sibolga Memilih Diam? Proyek Jalan Setapak Rp147 Juta Menanti Kejelasan.”
Namun, setelah berita tersebut beredar, wartawan Portal Bhayangkara mengaku mendapat tekanan dari seorang oknum wartawan berinisial HG.
Menurut keterangan wartawan Portal Bhayangkara, HG meminta agar pemberitaan tersebut tidak dilanjutkan sebelum melakukan konfirmasi langsung kepada Wali Kota Sibolga. HG juga disebut menyampaikan bahwa pemberitaan tersebut berpotensi dilaporkan dengan dugaan pencemaran nama baik serta mengancam akan membawa persoalan tersebut ke Dewan Pers.
“Kamu hati-hati kalau mau angkat beritanya. Kamu tanpa konfirmasi ke Wali Kota. Jangan sampai Wali Kota melaporkan kamu atas dugaan pencemaran nama baik. Kami akan melaporkan Media Portal Bhayangkara ke Dewan Pers,” demikian keterangan yang disampaikan wartawan Portal Bhayangkara mengenai pernyataan HG.
HG juga mempertanyakan nomor yang digunakan wartawan untuk melakukan konfirmasi. Ia disebut mengatakan bahwa nomor tersebut bukan nomor langsung Wali Kota, melainkan nomor ajudan. Bahkan, menurut keterangan wartawan, ajudan Wali Kota disebut merasa terusik dengan pemberitaan tersebut.
Pernyataan tersebut langsung mendapat respons dari Sufaldi Tampilang.
Sufaldi menegaskan bahwa wartawan Portal Bhayangkara telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak yang berkaitan dengan proyek tersebut. Menurutnya, persoalan pemberitaan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme jurnalistik, bukan dengan menekan wartawan di lapangan.
“Anggota saya sudah melakukan konfirmasi kepada pelaksana proyek. Kami juga sudah mengirimkan konfirmasi kepada ajudan Wali Kota. Ketika berita kedua terbit, kami kembali mengirimkan konfirmasi kepada pelaksana,” tegas Sufaldi.
Ia menilai, apabila ada pihak yang keberatan dengan pemberitaan Portal Bhayangkara, ruang klarifikasi dan hak jawab terbuka lebar.
“Kalau memang dengan berita yang kami buat ada yang merasa terusik, kami dari redaksi menunggu klarifikasinya. Bukan malah mengintervensi wartawan kami di lapangan,” ujar Sufaldi.
Persoalan tersebut kemudian semakin memanas setelah wartawan Portal Bhayangkara kembali berkomunikasi dengan pelaksana proyek bernama Paul Situmeang.
Menurut keterangan wartawan, Paul Situmeang menyampaikan pernyataan:
“Kamu baru anak kemarin. Buat saja berita kamu sebanyak perlu, kamu kirimkan ke Prabowo.”
Pernyataan tersebut menjadi perhatian redaksi karena disampaikan dalam konteks komunikasi mengenai pemberitaan proyek yang menggunakan anggaran pemerintah.
Sufaldi menegaskan, Portal Bhayangkara tidak bermaksud menghakimi pihak mana pun. Namun, sebagai media, pihaknya memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada publik sepanjang dilakukan berdasarkan data, konfirmasi dan prinsip keberimbangan.
“Kami tidak takut dengan klarifikasi. Kami tidak alergi terhadap kritik. Kalau ada data kami yang keliru, sampaikan kepada redaksi dan kami siap memperbaikinya. Tetapi jangan menekan atau mengintervensi wartawan kami karena menjalankan tugas jurnalistik,” tegas Sufaldi.
Menurutnya, proyek yang menggunakan anggaran daerah merupakan informasi yang patut diketahui masyarakat. Karena itu, pertanyaan mengenai nilai anggaran Rp147.878.000, sumber dana, pelaksana pekerjaan, masa kontrak, progres pekerjaan dan kesesuaian pelaksanaan dengan kontrak merupakan hal yang wajar untuk diklarifikasi.
Uang yang digunakan adalah uang publik. Maka publik berhak mengetahui bagaimana uang tersebut digunakan dan sejauh mana pekerjaan dilaksanakan.
Portal Bhayangkara juga menegaskan bahwa pemberitaan tersebut bukan vonis dan bukan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana atau penyimpangan anggaran.
Redaksi memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kota Sibolga, Wali Kota Sibolga, pelaksana proyek, maupun pihak lain yang berkaitan untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab secara terbuka.
Jika seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak dan administrasi proyek dapat dipertanggungjawabkan, maka dokumen serta penjelasan resmi adalah jawaban terbaik untuk menjawab pertanyaan publik.
Sufaldi pun meminta agar seluruh pihak menghormati kerja jurnalistik dan tidak mengubah perbedaan pandangan mengenai pemberitaan menjadi tekanan terhadap wartawan.
“Kami akan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial. Kami siap dikritik, siap dikoreksi, dan siap memuat hak jawab. Tetapi kami juga meminta agar wartawan kami diberikan ruang untuk bekerja secara profesional tanpa tekanan,” pungkas Sufaldi.
Portal Bhayangkara menunggu klarifikasi resmi dari Pemerintah Kota Sibolga dan pihak pelaksana proyek. (Augustine Steven Sitorus)