TAPTENG - PORTAL BHAYANGKARA – Kondisi pembangunan gedung kantor Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, yang hingga kini belum rampung dan belum dapat difungsikan secara optimal, kembali menuai sorotan masyarakat.
Kali ini, Augustine Steven Sitorus, yang menyuarakan aspirasi masyarakat Sumatera Utara, angkat bicara dan meminta Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan penjelasan terbuka mengenai kelanjutan pembangunan gedung kantor bupati tersebut.
Pembangunan gedung perkantoran lima lantai itu diketahui telah digagas dan dimulai pada masa kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah sebelumnya, Bakhtiar Ahmad Sibarani. Proyek tersebut dirancang sebagai kawasan perkantoran terpadu untuk menyatukan ruang kerja bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, para asisten, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Konsep pembangunan tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas koordinasi pemerintahan sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi tanpa harus berpindah-pindah lokasi.
Namun, harapan menghadirkan pusat pemerintahan terpadu tersebut kini berhadapan dengan persoalan kelanjutan pembangunan, kondisi fisik bangunan, serta pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Augustine: Jangan Biarkan Bangunan Publik Menjadi Beban Daerah
Augustine Steven Sitorus menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas pemerintahan menggunakan uang rakyat harus mengedepankan perencanaan matang, transparansi anggaran, kualitas konstruksi, serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, gedung pemerintahan yang dibangun dengan anggaran puluhan miliar rupiah semestinya dapat memberikan manfaat maksimal, bukan justru menjadi bangunan yang belum dapat digunakan sebagaimana tujuan awal pembangunannya.
"Ini menyangkut uang rakyat. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses pembangunan dilaksanakan, berapa total anggaran yang sudah direalisasikan, apa penyebab pembangunan belum tuntas, dan bagaimana pertanggungjawaban terhadap hasil pekerjaan tersebut," tegas Augustine.
Ia juga meminta agar persoalan ini tidak hanya dilihat dari sisi kelanjutan pembangunan, tetapi perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan awal, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan teknis, hingga kondisi bangunan saat ini.
Kebijakan Bupati Masinton Pasaribu Perlu Disertai Transparansi
Di bawah kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah saat ini, Masinton Pasaribu, persoalan gedung kantor bupati tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap pengelolaan aset dan belanja pemerintah daerah.
Dalam informasi yang menjadi sorotan publik, Masinton disebut pernah mengkritik kondisi fisik gedung tersebut dalam rapat paripurna DPRD. Nilai serapan anggaran pembangunan gedung induk diberitakan telah mencapai lebih dari Rp70 miliar, sementara bangunan belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
Kondisi sejumlah bagian bangunan, khususnya area belakang yang disebut belum tertata dan masih menyisakan puing-puing material, turut menjadi perhatian masyarakat.
Augustine menilai pemerintah daerah perlu menyampaikan langkah konkret agar masyarakat mengetahui apakah gedung tersebut masih layak dilanjutkan, membutuhkan rehabilitasi, atau memerlukan penanganan teknis lainnya.
"Jangan sampai pemerintah kembali mengeluarkan anggaran untuk melanjutkan pembangunan tanpa terlebih dahulu mengetahui kondisi fisik bangunan, kualitas pekerjaan sebelumnya, serta perhitungan kebutuhan anggaran yang sebenarnya. Audit dan evaluasi teknis harus menjadi dasar pengambilan keputusan," ujarnya.
Minta Audit dan Pemeriksaan Teknis Menyeluruh
Augustine Steven Sitorus meminta Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mempertimbangkan beberapa langkah berikut:
1. Melakukan audit terhadap seluruh realisasi anggaran pembangunan gedung kantor bupati sejak tahap awal.
2. Membuka informasi nilai kontrak, tahapan pembayaran, dokumen RAB, progres pekerjaan, serta pihak-pihak yang terlibat.
3. Melaksanakan pemeriksaan teknis terhadap struktur bangunan, kualitas material, dan tingkat kelayakan konstruksi.
4. Menjelaskan penyebab pembangunan belum diselesaikan sesuai tujuan awal.
5. Menyampaikan perencanaan dan kebutuhan anggaran apabila pemerintah daerah memutuskan melanjutkan pembangunan.
6. Memastikan aset daerah tersebut mendapatkan pengamanan dan pemeliharaan agar tidak mengalami kerusakan lebih lanjut.
Ia juga meminta Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah dan lembaga pemeriksa yang berwenang melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran maupun pelaksanaan pekerjaan.
Hak Masyarakat untuk Mendapatkan Informasi
Lebih lanjut, Augustine menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui penggunaan anggaran publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Selain itu, pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
"Jangan alergi terhadap kritik masyarakat. Kritik bukan berarti menghambat pemerintahan, tetapi merupakan bentuk kepedulian agar setiap rupiah uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan. Kami ingin ada penjelasan, bukan saling menyalahkan antara pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan saat ini," ungkapnya.
Hak Klarifikasi Terbuka
Sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang, Augustine Steven Sitorus memberikan ruang hak klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya kepada Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, mantan Bupati Bakhtiar Ahmad Sibarani, Dinas terkait, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, serta seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan gedung tersebut.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat menjelaskan secara terbuka mengenai total anggaran, progres pembangunan, hasil pemeriksaan, kondisi kelayakan gedung, serta kepastian pemanfaatannya.
Augustine menegaskan bahwa sorotan tersebut bukanlah bentuk tuduhan terhadap pihak tertentu. Seluruh persoalan harus dibuktikan melalui dokumen, pemeriksaan teknis, dan mekanisme audit yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Pada akhirnya, yang harus menjadi perhatian adalah kepentingan masyarakat Tapanuli Tengah. Jangan sampai gedung yang dibangun menggunakan uang rakyat hanya menjadi bangunan yang tidak memberikan manfaat. Pemerintah harus menjelaskan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran publik," tutup Augustine Steven Sitorus.
(Sari Gunawan)