Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius di tengah masyarakat. Jika aktivitas pertambangan tersebut memang tidak mengantongi izin resmi, mengapa sampai saat ini masih bisa berlangsung? Siapa yang melakukan pengawasan? Dan mengapa belum terlihat langkah penindakan yang tegas dari aparat berwenang?
Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum hanya berani berdiri tegak di hadapan masyarakat kecil, tetapi justru kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan aktivitas pertambangan yang diduga melanggar ketentuan.
Pertambangan bukan persoalan sepele. Aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, mengganggu ekosistem sungai, merugikan masyarakat sekitar, bahkan mengancam keberlanjutan sumber daya alam yang seharusnya dijaga untuk kepentingan generasi mendatang.
Ironisnya, ketika masyarakat terus diminta untuk taat terhadap aturan, aktivitas yang diduga tidak memiliki legalitas justru disebut-sebut masih berjalan. Jika kondisi ini benar, maka persoalannya bukan lagi sekadar dugaan pelanggaran pertambangan, tetapi juga menyangkut efektivitas pengawasan negara dan keseriusan aparat dalam menegakkan hukum.
Publik tentu tidak membutuhkan sekadar pernyataan bahwa pengawasan sedang dilakukan. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, pemeriksaan langsung, transparansi perizinan, serta penjelasan terbuka mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas di lokasi tersebut.
JANGAN SAMPAI HUKUM HANYA TAJAM KE BAWAH, TETAPI TUMPUL KE ATAS!
Aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dinas terkait, serta instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pertambangan didesak segera turun ke lokasi Wasrawi, Kali Wariori, Distrik Masni.
Periksa seluruh dokumen perizinan, telusuri pihak-pihak yang berada di balik aktivitas pertambangan tersebut, dan lakukan penindakan apabila ditemukan pelanggaran hukum.
Jika memang legal, tunjukkan dasar perizinannya kepada publik. Namun, jika terbukti ilegal, jangan ada pembiaran, jangan ada perlakuan istimewa, dan jangan ada pihak yang kebal hukum.
Masyarakat Papua Barat berhak mendapatkan keadilan, lingkungan yang terjaga, serta kepastian bahwa kekayaan alam daerah tidak dieksploitasi secara semena-mena.
Pertanyaan besarnya sekarang: Apakah hukum benar-benar sedang bekerja di Manokwari, atau justru ada persoalan pengawasan yang membuat dugaan aktivitas tambang ilegal di Kali Wariori seolah bebas berjalan?
Jangan sampai kekayaan alam terus dikeruk, lingkungan menanggung kerusakan, sementara masyarakat hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.
HUKUM JANGAN HANYA MENJADI MACAN DI ATAS KERTAS. BUKTIKAN KEKUATANNYA MELALUI TINDAKAN NYATA!
(Tampilang)