SEMARANG - PORTAL BHAYANGKARA - Polda Jawa Tengah terus memperkuat penegakan hukum terhadap penyalahgunaan barang bersubsidi pemerintah dan aktivitas pertambangan mineral dan batubara ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat maupun negara. Dalam periode 14 Oktober hingga 13 November 2026, Polda Jateng dan jajaran mengungkap 59 perkara dengan 79 tersangka, dengan estimasi nilai kekayaan negara yang berhasil diselamatkan dan penyalahgunaan subsidi mencapai Rp50.078.766.928.
Pengungkapan tersebut disampaikan Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan dalam konferensi pers pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi serta pertambangan minerba di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Jumat (13/11/2026).
Dari keseluruhan pengungkapan tersebut, 46 perkara merupakan penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan 61 tersangka. Pengungkapan dilakukan di puluhan wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan mengamankan 67 unit kendaraan roda empat dan roda enam serta 63.219 liter BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite.
Kapolda menjelaskan, modus yang ditemukan antara lain membeli BBM bersubsidi secara berulang di sejumlah SPBU untuk ditampung dan dijual kembali, memodifikasi tangki kendaraan untuk memperbesar kapasitas penampungan, menggunakan QR code atau nomor polisi kendaraan berbeda untuk melakukan pembelian berulang, serta menyedot BBM dari tangki kendaraan untuk dipindahkan ke jeriken, drum maupun tempat penampungan.
Selain itu, ditemukan pula penyalahgunaan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi untuk kepentingan penjualan kembali, termasuk penimbunan, pengangkutan dan pencampuran BBM bersubsidi dengan minyak olahan untuk memperoleh keuntungan.
“Ini sangat meresahkan, kemudian sangat merugikan masyarakat yang seyogianya untuk kepentingan konsumen, dalam hal ini masyarakat, tetapi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” ujar Kapolda.
Sementara itu, dalam kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi polisi berhasil mengungkap 6 perkara dan mengamankan 10 tersangka. Polisi juga berhasil mengamankan 1.163 tabung LPG berbagai ukuran serta sejumlah kendaraan yang digunakan dalam aktivitas tersebut.
Modus yang ditemukan di antaranya memindahkan isi LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram ke dalam tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram, 12 kilogram maupun 50 kilogram menggunakan perangkat yang telah dimodifikasi, kemudian menjualnya kembali sebagai LPG nonsubsidi untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga.
Pada kasus Ilegal Mining, Polda Jateng dan Polres jajaran juga berhasil mengungkap 7 perkara dan mengamankan 8 tersangka. Dari pengungkapan yang dilakukan di wilayah Sukoharjo, Semarang, Jepara, Cilacap dan Kendal tersebut petugas turut mengamankan 14 dump truck dan 10 alat berat.
Kapolda menyebut, aktivitas pertambangan ilegal tersebut antara lain dilakukan dengan menambang tanah uruk, pasir, batu dan batu belah tanpa izin yang sah, termasuk tetap melakukan kegiatan penambangan setelah masa berlaku izin operasi produksi berakhir.
QqqAtas pengungkapan tersebut, para tersangka dijerat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai jenis tindak pidana yang dilakukan. Untuk perkara pertambangan ilegal, tersangka dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
“Kami berkomitmen untuk terus melakukan penegakan hukum secara tegas, profesional, dan berkelanjutan. Subsidi adalah hak masyarakat, jangan sampai disalahgunakan untuk keuntungan pribadi,” tegas Irjen Pol Roy Hardi Siahaan.
Polda Jateng juga mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi maupun pertambangan ilegal, serta aktif melaporkan apabila menemukan indikasi penyimpangan di lingkungannya kepada kepolisian terdekat.
(Didin)