KABUPATEN TANGERANG - PORTAL BHAYANGKARA– Komunitas Pemuda Perum (KPP)– Pemuda Perum Cisauk terus membersamai aspirasi masyarakat Perumnas Suradita, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, terkait kejelasan status dan pemanfaatan lahan yang diduga merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) atau prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).
Pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui surat tertanggal 9 Mei 2026 tersebut hingga kini masih menjadi perhatian KPP. Organisasi kepemudaan ini mendorong Pemerintah Kabupaten Tangerang, khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), agar memberikan penjelasan tertulis mengenai status administrasi lahan serta tindak lanjut pengaduan.
Berdasarkan dokumen dan keterangan KPP, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut status lahan, tetapi juga keberadaan bangunan, kondisi tempat penampungan sampah (TPS), serta mesin pengolahan sampah yang disebut mengalami kerusakan dan belum dimanfaatkan secara maksimal.
KPP Telusuri Perkembangan Pengaduan
KPP menyebut telah melakukan konfirmasi kepada BPKAD Kabupaten Tangerang pada 4 Agustus 2026. Komunikasi kemudian dilanjutkan melalui email pada 2 September 2026 dan mendapat balasan pada 9 September 2026.
Dalam balasan tersebut, menurut KPP, BPKAD menyampaikan bahwa surat pengaduan belum dapat diproses lebih lanjut karena masih menunggu disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
KPP juga mengaku telah mendatangi Sekretariat Daerah untuk menelusuri perjalanan surat. Dalam pertemuan tersebut, salah satu pihak yang ditemui menyampaikan bahwa surat telah sampai kepada Bupati Tangerang.
Informasi tersebut menjadi dasar bagi KPP untuk kembali meminta kejelasan mengenai tahapan administrasi dan instansi yang bertanggung jawab menindaklanjuti pengaduan.
Status Bangunan dan Pengelolaan TPS Turut Dipertanyakan
Selain status lahan, masyarakat juga mempertanyakan dasar administrasi keberadaan bangunan di lokasi tersebut.
M.J., tokoh masyarakat sekaligus pengurus RT 19 RW 04 Perumnas Suradita, menyampaikan bahwa pihak RT setempat tidak mengetahui adanya proses pemberian izin maupun persetujuan pendirian bangunan di lokasi yang dipersoalkan.
KPP meminta pemerintah daerah memverifikasi dokumen peruntukan lahan, riwayat penyerahan PSU, serta dasar pemanfaatan bangunan.
Persoalan lain yang turut disoroti adalah kondisi TPS dan mesin pengolahan sampah yang menurut keterangan masyarakat bernilai ratusan juta rupiah.
Mesin tersebut disebut mengalami kerusakan dan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sementara itu, kondisi sampah di lokasi masih menjadi perhatian warga.
KPP mendorong perangkat daerah terkait melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan, nilai anggaran, status aset, kondisi mesin, serta riwayat pemeliharaannya.
KPP menegaskan bahwa informasi mengenai nilai pengadaan dan kondisi fasilitas tersebut masih perlu diverifikasi melalui dokumen resmi pemerintah.
KPP Kembali Kirim Email kepada BPKAD
Pada Minggu (8/11/2026), KPP kembali mengirimkan email kepada BPKAD Kabupaten Tangerang.
Dalam surat elektronik tersebut, KPP menyampaikan tujuh poin permintaan tindak lanjut, meliputi:
1. Penjelasan tertulis mengenai status dan perkembangan pengaduan.
2. Kepastian status administrasi serta pencatatan aset lahan.
3. Pemeriksaan dokumen peruntukan dan riwayat penyerahan PSU.
4. Penjadwalan verifikasi atau peninjauan langsung ke lokasi.
5. Koordinasi dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan.
6. Penjelasan mengenai kendala disposisi dan administrasi internal.
7. Tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KPP juga meminta tanggapan tertulis paling lambat tujuh hari kerja sejak email diterima. Batas waktu tersebut merupakan permintaan KPP, bukan tenggat yang telah disepakati oleh BPKAD.
Siapkan Pengaduan ke Ombudsman dan Inspektorat
KPP menyatakan akan terus mengawal aspirasi masyarakat melalui jalur administrasi dan mekanisme pengaduan yang tersedia.
Apabila belum diperoleh kepastian penanganan, KPP bersama masyarakat mempertimbangkan untuk meneruskan persoalan tersebut kepada Ombudsman Republik Indonesia dan Inspektorat Kabupaten Tangerang.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka ruang pemeriksaan apabila terdapat dugaan maladministrasi atau persoalan administrasi pemerintahan yang perlu ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
KPP menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghakimi maupun menuduh pihak tertentu melakukan pelanggaran. Fokus utama pengaduan adalah memperoleh kejelasan status lahan, dasar pemanfaatan bangunan, serta pertanggungjawaban pengelolaan fasilitas publik.
Masyarakat Menunggu Jawaban Pemerintah
KPP berharap BPKAD, Sekretariat Daerah, Pemerintah Kecamatan Cisauk, Pemerintah Desa Suradita, Satpol PP, serta perangkat daerah terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka dan proporsional.
Apabila pemanfaatan lahan dan fasilitas telah sesuai ketentuan, masyarakat berharap pemerintah dapat menunjukkan dasar administrasinya. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, diharapkan ada tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan dan peraturan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, KPP menyatakan belum memperoleh kepastian hasil pemeriksaan dokumen maupun jadwal verifikasi lapangan.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada BPKAD Kabupaten Tangerang, Sekretariat Daerah, Pemerintah Kecamatan Cisauk, Pemerintah Desa Suradita, Satpol PP, serta pihak lain yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumen dan keterangan yang diperoleh redaksi. Seluruh informasi yang masih berupa dugaan memerlukan verifikasi lebih lanjut dan tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan mengenai adanya pelanggaran hukum oleh pihak tertentu.
(Tri)