SIBOLGA – PORTAL BHAYANGKARA – Proyek perbaikan Sungai Aek Doras di Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, dengan nilai kontrak fantastis mencapai Rp33.599.912.000 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026, kini menuai sorotan tajam.
Ironisnya, proyek yang menelan uang negara hingga Rp33,5 miliar tersebut justru menyisakan pertanyaan mendasar terkait transparansi. Papan informasi proyek yang semestinya dipasang di tempat terbuka dan mudah diakses masyarakat, malah ditemukan tersimpan di dalam rumah yang difungsikan sebagai mess pekerja.
Publik tentu berhak mempertanyakan: Mengapa proyek bernilai puluhan miliar rupiah justru tidak menampilkan identitas dan informasi pekerjaannya secara terbuka di lokasi kegiatan? Apakah keterbukaan informasi hanya dianggap formalitas yang boleh diabaikan?
Uang negara bukan uang pribadi. Setiap rupiah yang digunakan dalam pembangunan wajib dipertanggungjawabkan. Jangan sampai masyarakat harus masuk ke mess pekerja hanya untuk mengetahui informasi proyek yang seharusnya terpampang di hadapan publik.
Rp33,5 MILIAR UANG RAKYAT, JANGAN SAMPAI TRANSPARANSI IKUT DISEMBUNYIKAN!
Dewan Pertimbangan FERADI WPI Subur Jaya, Sufaldi Tampilang, melontarkan sorotan keras terhadap persoalan tersebut. Ia mendesak Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan BBWS Sumatera II Medan agar tidak menutup mata terhadap kondisi di lapangan.
Menurut Sufaldi, pemasangan papan informasi proyek bukan sekadar urusan administrasi atau pelengkap pekerjaan. Papan tersebut merupakan salah satu bentuk keterbukaan informasi agar masyarakat mengetahui siapa pelaksana proyek, berapa nilai kontraknya, berapa lama masa pengerjaan, serta siapa pihak yang bertanggung jawab.
"Ini uang negara, bukan uang milik pribadi atau kelompok tertentu. Anggarannya mencapai Rp33,5 miliar. Lantas mengapa papan informasi proyek justru ditemukan di dalam mess pekerja? Apakah masyarakat harus mencari-cari informasi sendiri untuk mengetahui pembangunan yang menggunakan uang rakyat?" tegas Sufaldi.
Ia menilai, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil yang cukup dijawab dengan alasan teknis semata.
"Jangan berlindung di balik besarnya proyek, tetapi mengabaikan keterbukaan kepada masyarakat. Kalau pekerjaan dilaksanakan secara profesional dan sesuai ketentuan, informasi dasarnya harus berani ditampilkan secara terbuka. Transparansi jangan hanya bagus di atas kertas, tetapi hilang ketika masyarakat datang melihat langsung," sentilnya.
Proyek perbaikan Sungai Aek Doras diketahui berkaitan dengan penanganan tanggul yang jebol akibat bencana alam pada November 2025.
Kerusakan tersebut sebelumnya menjadi persoalan bagi masyarakat sekitar. Kini, ketika pekerjaan perbaikan sedang berlangsung, muncul lagi perhatian warga terhadap kondisi konstruksi di lapangan.
Warga menyoroti balok beton yang baru disusun di pinggir sungai untuk menahan amblasnya Jalan Maraden Panggabean. Balok beton tersebut dilaporkan mulai terlihat miring dan dikhawatirkan roboh ke arah sungai setelah diguyur hujan deras.
Kondisi ini semestinya tidak dibiarkan menjadi bahan perdebatan tanpa pemeriksaan teknis.
Pihak pelaksana, konsultan supervisi, dan BBWS Sumatera II perlu memberikan penjelasan berdasarkan pemeriksaan lapangan, termasuk memastikan kekuatan konstruksi, metode pemasangan, serta kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis dan dokumen kontrak.
Jangan sampai proyek yang dibangun untuk menangani kerusakan akibat bencana justru memunculkan kekhawatiran baru bagi masyarakat.
Anggaran besar harus sejalan dengan kualitas pekerjaan. Bukan hanya bangunan yang terlihat selesai, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
Persoalan papan informasi tersebut terungkap ketika wartawan melakukan penelusuran langsung ke lokasi pekerjaan.
Saat dikonfirmasi, salah seorang pekerja menyarankan wartawan untuk melihat papan proyek yang disebut berada di dalam rumah yang difungsikan sebagai mess pekerja.
Setelah dilakukan pengecekan, papan informasi proyek tersebut ditemukan dalam keadaan disandarkan di dinding bagian dalam mess.
Berdasarkan informasi yang tercantum pada papan proyek, diperoleh sejumlah identitas pekerjaan sebagai berikut:
- Nama pekerjaan: Perbaikan Sungai Aek Doras.
- Nilai kontrak: Rp33.599.912.000.
- Sumber anggaran: APBN Tahun Anggaran 2026.
- Tanggal mulai pekerjaan: 14 Juli 2026.
- Masa pelaksanaan: 170 hari kalender.
- Pelaksana: PT Tirta Magelang.
- Konsultan supervisi: KSU PT Transka Darma Konsultan – PT Gading Konsultan Tehnik.
Informasi tersebut semakin mempertegas pentingnya keterbukaan dalam pelaksanaan proyek. Masyarakat tidak seharusnya kesulitan memperoleh informasi dasar mengenai pembangunan yang berada di lingkungan mereka.
Sufaldi Tampilang meminta BBWS Sumatera II Medan segera memberikan penjelasan terbuka. Menurutnya, jangan sampai persoalan yang sebenarnya dapat dijelaskan secara transparan justru berkembang menjadi kecurigaan publik akibat minimnya informasi.
Ia meminta dilakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap sejumlah hal penting:
1. Mengapa papan informasi proyek tidak dipasang di lokasi yang mudah dilihat masyarakat?
2. Apakah seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)?
3. Apakah kualitas, pemasangan, serta susunan balok beton telah memenuhi spesifikasi teknis?
4. Sejauh mana tanggung jawab konsultan supervisi dalam melakukan pengawasan?
5. Apakah kondisi balok beton yang dilaporkan miring telah diperiksa dan ditindaklanjuti?
6. Bagaimana mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan APBN senilai Rp33.599.912.000?
"Jangan sampai ketika masyarakat mulai bersuara, baru kemudian semua pihak sibuk memberikan penjelasan. Pengawasan itu harus berjalan sejak awal, bukan setelah persoalan menjadi sorotan. Kami meminta BBWS Sumatera II menjawab pertanyaan publik dengan data dan fakta, bukan sekadar pernyataan normatif," tegas Sufaldi.
Ia juga menekankan bahwa pihak pelaksana maupun konsultan pengawas harus siap mempertanggungjawabkan pekerjaan sesuai tugas dan kewenangannya.
Nilai kontrak Rp33,5 miliar bukan angka kecil. Proyek yang menggunakan APBN wajib mendapatkan pengawasan serius, baik dari pihak internal pemerintah, pengawas teknis, maupun masyarakat melalui fungsi kontrol sosial.
Publik tidak sedang mencari-cari kesalahan. Publik hanya menuntut hak untuk mengetahui bagaimana uang negara dikelola dan apakah pembangunan benar-benar memberikan manfaat serta keamanan bagi masyarakat.
Jangan sampai papan informasi proyek lebih mudah ditemukan di dalam mess daripada di ruang publik. Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi angka anggaran besar, sementara pertanyaan mengenai transparansi dan kualitas pekerjaan justru tidak memperoleh jawaban.
Jika semuanya berjalan sesuai ketentuan, tidak ada alasan untuk alergi terhadap pertanyaan publik.
Dewan Pertimbangan FERADI WPI Subur Jaya, Sufaldi Tampilang, mendesak BBWS Sumatera II Medan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta seluruh pihak terkait agar segera memberikan klarifikasi dan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi pekerjaan di lapangan.
Portal Bhayangkara menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan penjelasan kepada Kementerian Pekerjaan Umum, Ditjen Sumber Daya Air, BBWS Sumatera II Medan, PT Tirta Magelang, konsultan supervisi, serta pihak-pihak terkait lainnya.
(Steven Sitorus)