Proyek di Jalan Maraden Panggabean Dipertanyakan, Papan Informasi Tak Terlihat, Aktivitas Pekerjaan Tidak Jelas. Wali Kota Sibolga dan Gubernur Sumut Didesak Jangan Tutup Mata!
SIBOLGA - PORTAL BHAYANGKARA — Proyek bantuan bencana alam di Jalan Maraden Panggabean, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, kini menjadi sorotan tajam. Minimnya informasi mengenai anggaran, tidak jelasnya progres pekerjaan, hingga tidak terlihatnya aktivitas di lokasi memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat.Proyek Bantuan Bencana di Sibolga Disorot! Augustine Steven Sitorus: Jangan Main-Main dengan Uang Rakyat!
Proyek yang disebut mulai dikerjakan sekitar Juli 2026 itu kini dituntut untuk dibuka secara transparan. Masyarakat berhak mengetahui ke mana anggaran dialokasikan, siapa yang bertanggung jawab, berapa nilai kontraknya, dan sejauh mana pekerjaan telah dilaksanakan.
Augustine Steven Sitorus, yang menyuarakan aspirasi masyarakat, secara tegas mendesak Wali Kota Sibolga, Gubernur Sumatera Utara, serta instansi teknis terkait agar tidak tinggal diam menghadapi persoalan tersebut.
Ia meminta pemeriksaan langsung ke lapangan, bukan sekadar menerima laporan administratif di atas meja.
Berdasarkan pemantauan yang disampaikan Augustine, saat peninjauan pada 4 Oktober 2026 tidak terlihat aktivitas pekerjaan di lokasi. Bahkan hingga 4 November 2026, masyarakat masih mempertanyakan perkembangan proyek tersebut.
“Jangan main-main dengan uang rakyat! Ini proyek bantuan bencana, bukan proyek untuk dibiarkan tanpa kepastian. Kalau memang pekerjaan berjalan, tunjukkan progresnya. Kalau ada kendala, jelaskan secara terbuka. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya sementara pemerintah seolah tidak mendengar,” tegas Augustine.
PAPAN INFORMASI PROYEK TAK TERLIHAT, ADA APA DENGAN TRANSPARANSI?
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah papan informasi atau plank proyek yang disebut tidak terlihat terpasang di sekitar lokasi pekerjaan.
Padahal, informasi mengenai sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana kegiatan, konsultan perencana, konsultan pengawas, masa pelaksanaan, dan target penyelesaian merupakan hal mendasar yang perlu diketahui publik.
Tanpa informasi tersebut, bagaimana masyarakat dapat menjalankan fungsi pengawasan?
Augustine menilai pemerintah tidak boleh menganggap keterbukaan informasi sebagai formalitas belaka. Setiap proyek yang menggunakan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat hanya diminta percaya, tetapi tidak diberikan informasi. Uang rakyat harus jelas penggunaannya. Siapa pelaksananya, berapa anggarannya, kapan dimulai, kapan selesai, dan bagaimana progresnya? Semua itu harus bisa dijelaskan,” ujarnya.
Ia mendesak instansi terkait memberikan penjelasan mengapa papan informasi proyek tidak terlihat di lokasi dan memastikan seluruh informasi pekerjaan dapat diakses masyarakat.
SUDAH DIBERITAKAN, TETAPI PERTANYAAN PUBLIK BELUM TERJAWAB
Media Infojejama.com sebelumnya telah menerbitkan pemberitaan mengenai persoalan proyek tersebut pada 10 dan 17 Oktober 2026.
Namun, berdasarkan pemantauan yang disampaikan Augustine, masyarakat masih mempertanyakan belum terlihatnya perkembangan pekerjaan yang memadai.
Pertanyaan publik kini semakin mendasar: apakah proyek mengalami keterlambatan? Apakah terdapat kendala administrasi atau teknis? Apakah pekerjaan telah sesuai dengan kontrak? Bagaimana realisasi anggarannya dibandingkan dengan progres fisik di lapangan?
Semua pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban resmi, bukan sekadar diam tanpa kepastian.
“Kalau memang ada kendala, buka kepada publik. Kalau kontraktor mengalami keterlambatan, jelaskan. Kalau ada persoalan administrasi, sampaikan. Jangan sampai proyek bantuan bencana justru menjadi sumber ketidakpastian bagi masyarakat,” tegas Augustine.
Ia menekankan bahwa sorotan ini bukan tuduhan bahwa telah terjadi korupsi atau penyimpangan. Namun, kondisi yang dipertanyakan masyarakat sudah cukup menjadi alasan untuk meminta evaluasi dan pemeriksaan secara menyeluruh.
WALI KOTA SIBOLGA DAN GUBERNUR SUMUT JANGAN LEPAS TANGAN!
Augustine secara terbuka mendesak Wali Kota Sibolga dan Gubernur Sumatera Utara segera mengambil langkah konkret.
Menurutnya, persoalan ini tidak boleh berhenti pada pemberitaan dan perdebatan. Harus ada tindakan nyata untuk memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan dan anggaran negara tidak disalahgunakan.
Ia meminta pemeriksaan mencakup:
1. Sumber anggaran dan nilai kontrak proyek.
2. Instansi atau organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab.
3. Identitas perusahaan pelaksana atau kontraktor.
4. Identitas konsultan perencana dan konsultan pengawas.
5. Dokumen kontrak serta jadwal pelaksanaan pekerjaan.
6. Perbandingan progres fisik dengan realisasi pembayaran anggaran.
7. Alasan tidak terlihatnya aktivitas pekerjaan di lokasi.
8. Kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan keterbukaan informasi.
9. Kemungkinan keterlambatan, ketidaksesuaian pekerjaan, atau persoalan lain yang memerlukan tindak lanjut.
Augustine juga meminta Inspektorat dan aparat pengawasan internal pemerintah tidak hanya menunggu laporan, tetapi melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.
Apabila ditemukan bukti awal adanya pelanggaran atau dugaan tindak pidana, persoalan tersebut harus diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk ditelaah sesuai prosedur.
“Jangan hanya memeriksa berkas di kantor. Turun ke lokasi! Periksa kontrak, cocokkan pembayaran dengan pekerjaan fisik, periksa siapa yang bertanggung jawab, dan dengarkan masyarakat. Kalau semuanya benar, buktikan. Kalau ditemukan pelanggaran, jangan ada yang dilindungi,” tandasnya.
MASYARAKAT BUKAN PENONTON, UANG NEGARA WAJIB DIAWASI!
Augustine mengingatkan bahwa masyarakat memiliki landasan hukum untuk berperan serta dalam pengawasan pembangunan dan pencegahan tindak pidana korupsi.
Hal tersebut antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara keterbukaan informasi publik diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta kegiatan jurnalistik berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Jangan alergi terhadap kritik dan pertanyaan masyarakat. Ketika publik mempertanyakan proyek pemerintah, itu bukan gangguan. Itu bagian dari pengawasan. Pemerintah harus berani memberikan jawaban karena anggaran yang digunakan adalah uang rakyat,” ujarnya.
Ia juga mendorong masyarakat yang memiliki informasi dan bukti awal relevan untuk menyampaikannya kepada instansi berwenang dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
KONTRAKTOR, PPK, DAN INSTANSI TERKAIT HARUS BERANI MEMBERIKAN PENJELASAN
Augustine menegaskan bahwa tanggung jawab proyek tidak boleh dibiarkan menjadi pertanyaan tanpa ujung.
Pemerintah daerah, instansi teknis, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor, konsultan perencana, maupun konsultan pengawas harus memberikan penjelasan sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.
Publik tidak membutuhkan jawaban normatif. Publik membutuhkan fakta, dokumen, dan kepastian.
Ia membuka ruang klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya kepada Wali Kota Sibolga, Gubernur Sumatera Utara, instansi teknis, PPK, kontraktor, konsultan, serta seluruh pihak yang berkepentingan.
“Silakan memberikan klarifikasi. Kami tidak ingin menghakimi siapa pun. Tetapi jangan berharap persoalan yang menyangkut uang rakyat akan berhenti hanya karena tidak ada penjelasan. Semakin tidak jelas informasinya, semakin besar pula pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat,” tegasnya.
JANGAN SAMPAI PROYEK BANTUAN BENCANA HANYA MENINGGALKAN JANJI!
Menurut Augustine, proyek bantuan bencana seharusnya menjadi instrumen pemulihan dan perlindungan masyarakat terdampak. Bukan justru menjadi pekerjaan yang menyisakan ketidakpastian.
Masyarakat membutuhkan hasil pembangunan, bukan sekadar papan nama, dokumen administrasi, atau janji penyelesaian.
Hingga rilis ini disusun, penjelasan resmi mengenai sumber anggaran, identitas pelaksana, progres pekerjaan, serta alasan belum terlihatnya aktivitas di lokasi masih perlu disampaikan kepada publik.
Kini pertanyaannya sederhana: Siapa yang bertanggung jawab, berapa anggaran yang digunakan, dan kapan pekerjaan benar-benar diselesaikan?
Wali Kota Sibolga dan Gubernur Sumatera Utara diharapkan segera merespons desakan tersebut dengan pemeriksaan langsung dan penjelasan terbuka.
Jika proyek berjalan sesuai ketentuan, tunjukkan dokumennya dan buktikan melalui progres fisik. Jika ada kendala, jelaskan kepada masyarakat. Jika ditemukan penyimpangan, proses sesuai hukum tanpa pandang bulu.
UANG RAKYAT BUKAN UANG PRIBADI. PROYEK PEMERINTAH BUKAN RUANG GELAP. DAN BANTUAN BENCANA BUKAN ALASAN UNTUK MENGHINDARI PERTANGGUNGJAWABAN!
Masyarakat berhak tahu. Pemerintah wajib menjelaskan. Setiap pihak yang bertanggung jawab wajib mempertanggungjawabkan pekerjaannya.
Hak klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka seluas-luasnya demi pemberitaan yang berimbang, akurat, dan berpihak pada kepentingan publik.
(RED)