SIBOLGA — PORTAL BHAYANGKARA - Pekerjaan pembangunan Jalan Setapak di kawasan Aek Garut, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, menjadi sorotan masyarakat. Proyek yang bersumber dari APBD Pemerintah Kota Sibolga dengan nilai anggaran sebesar Rp147.878.000 dan waktu pelaksanaan 90 hari kalender tersebut diduga mengalami persoalan terkait kualitas pekerjaan dan kesesuaian dengan spesifikasi teknis.
Berdasarkan keterangan warga yang tinggal di sekitar lokasi, pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa CV. INDO LABA itu dinilai belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Bahkan, muncul keluhan mengenai kondisi jalan yang disebut mengalami kerusakan meskipun pekerjaan masih berlangsung.
Salah seorang warga Aek Garut, Mangontan L. Tobing, menyampaikan keberatannya terhadap hasil pekerjaan tersebut. Ia menilai sejumlah bagian jalan, termasuk pekerjaan paving block dan rabat beton, terkesan hanya diperbaiki secara sementara dengan cara ditempel-tempel.
"Sejak awal pengerjaan, kami melihat pekerjaan ini terkesan amburadul. Bahkan, ada bagian badan jalan yang sudah pecah. Setelah itu, pekerjaan rabat beton kembali dikerjakan. Paving block yang sudah pecah juga hanya ditempel-tempel. Pertanyaannya, apakah pekerjaan seperti itu bisa bertahan lama?" ungkap Mangontan L. Tobing.
Ia mengaku pernah menyampaikan keberatan sekaligus mempertanyakan kondisi pekerjaan tersebut kepada pelaksana proyek, Paul Situmeang.
Menurut Mangontan, pelaksana proyek menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut masih dapat bertahan karena jalan itu tidak dilalui kendaraan roda empat atau mobil.
Namun, menurutnya, alasan tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan pembenaran apabila hasil pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi teknis, mutu material, dan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
"Ini uang negara, uang rakyat yang bersumber dari pajak daerah. Masyarakat berhak mendapatkan pembangunan yang berkualitas, bukan pekerjaan yang terkesan hanya menutupi kerusakan sementara," tegasnya.
Pelaksana Proyek Sebut Pekerjaan Diperkirakan Rampung Tiga Hari
Dalam upaya memperoleh keberimbangan pemberitaan, awak media melakukan konfirmasi kepada Paul Situmeang selaku pelaksana proyek pada 7 November 2026.
Dalam keterangannya, Paul menyampaikan bahwa pekerjaan diperkirakan akan selesai dalam waktu sekitar tiga hari ke depan.
Terkait keberatan dan kritik masyarakat, Paul juga menyatakan agar pemberitaan tetap dinaikkan apabila ditemukan hal-hal yang dianggap tidak beres dalam pekerjaan Jalan Setapak Aek Garut.
Ia turut menyampaikan bahwa masyarakat sekitar semestinya memberikan perhatian kepada para pekerja, termasuk menyediakan minuman bagi mereka.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari informasi yang perlu diperhatikan. Namun, substansi utama yang harus dijawab adalah kualitas pekerjaan, kesesuaian volume, spesifikasi teknis, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran proyek.
Sari Gunawan Nababan: Dinas PU dan Wali Kota Harus Turun Melakukan Evaluasi
Sementara itu, Sari Gunawan Nababan selaku pemerhati konstruksi bangunan turut menyampaikan sorotan terhadap pekerjaan tersebut.
Ia mendesak Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga bersama Wali Kota Sibolga agar tidak hanya menerima laporan administratif penyelesaian pekerjaan, tetapi juga melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi fisik pembangunan di lapangan.
Menurut Sari, proyek yang menggunakan anggaran APBD wajib dikerjakan berdasarkan perencanaan, RAB, spesifikasi teknis, standar mutu konstruksi, serta ketentuan kontrak.
"Jangan sampai pekerjaan dinyatakan selesai secara administratif, tetapi kondisi fisiknya masih menyisakan persoalan. Dinas PU harus melakukan evaluasi dan pemeriksaan teknis. Jika ditemukan ketidaksesuaian volume, mutu material, atau metode pelaksanaan, harus ada tindak lanjut sesuai ketentuan," tegas Sari Gunawan Nababan.
Ia juga mendorong agar evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap proyek Jalan Setapak Aek Garut, melainkan terhadap proyek-proyek Pemerintah Kota Sibolga lainnya yang sedang dalam tahap penyelesaian.
Minta Audit Teknis dan Pemeriksaan Dokumen Proyek
Mangontan L. Tobing kembali menegaskan harapannya agar Wali Kota Sibolga dan Kepala Dinas PU Kota Sibolga segera melakukan evaluasi serta menginstruksikan pemeriksaan terhadap pekerjaan pembangunan yang hampir rampung di wilayah Kota Sibolga.
Adapun sejumlah hal yang perlu diperiksa antara lain:
1. Kesesuaian hasil pekerjaan dengan RAB dan gambar perencanaan.
2. Volume serta ketebalan pekerjaan rabat beton.
3. Kualitas material dan mutu beton yang digunakan.
4. Kondisi pemasangan paving block dan metode perbaikannya.
5. Kesesuaian progres fisik dengan laporan administrasi.
6. Dokumen kontrak, pengawasan konsultan, serta berita acara pemeriksaan dan serah terima pekerjaan.
Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan bahwa anggaran sebesar Rp147.878.000 benar-benar menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan standar dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Landasan Hukum dan Hak Masyarakat Mengawasi Anggaran
Penggunaan anggaran APBD merupakan bagian dari keuangan daerah yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, dan bertanggung jawab.
Pengawasan masyarakat terhadap pembangunan juga sejalan dengan semangat PP Nomor 43 Tahun 2018, khususnya mengenai peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Selain itu, keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila hasil pemeriksaan menemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti, persoalan tersebut dapat diteruskan kepada aparat pengawasan internal pemerintah maupun aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
Hak Klarifikasi Terbuka
Hingga rilis ini disusun, keluhan mengenai kualitas pekerjaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan teknis dan dokumen proyek. Dugaan ketidaksesuaian dengan RAB tidak dapat dinyatakan sebagai pelanggaran sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Kepala Dinas PU Kota Sibolga, Wali Kota Sibolga, pelaksana proyek Paul Situmeang, penyedia jasa CV. INDO LABA, konsultan pengawas, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.
Masyarakat hanya menginginkan pembangunan yang berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai anggaran rakyat hanya menghasilkan bangunan yang cepat rusak. Setiap rupiah APBD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Sibolga.
(Augustine Steven Sitorus)