TAPANULI TENGAH – PORTAL BHAYANGKARA - Pembangunan Gedung Kantor Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) yang dikerjakan secara bertahap sejak beberapa tahun anggaran kini menjadi sorotan masyarakat. Proyek bernilai puluhan miliar rupiah tersebut dipertanyakan setelah muncul informasi mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dugaan persoalan administrasi penganggaran, kekurangan volume pekerjaan, serta kondisi bangunan yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal.12 November 2026
Nilai proyek yang disebut mencapai sekitar Rp69,9 miliar hingga Rp75,9 miliar, termasuk pembiayaan yang bersumber dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), menjadi perhatian serius publik. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana realisasi anggaran, progres fisik, kualitas konstruksi, dan pertanggungjawaban seluruh pihak yang terlibat.
AUGUSTINE STEVEN SITORUS ANGKAT BICARA
Menanggapi persoalan tersebut, Augustine Steven Sitorus menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas pemerintahan yang menggunakan uang rakyat harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
"Ini bukan sekadar persoalan gedung yang belum selesai. Ini menyangkut uang rakyat puluhan miliar rupiah. Publik berhak mengetahui ke mana anggaran tersebut digunakan, bagaimana proses pengerjaannya, siapa saja yang bertanggung jawab, dan mengapa bangunan tersebut belum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya," tegas Augustine.
Menurutnya, apabila benar terdapat persoalan dalam proses penganggaran proyek tahun jamak (multiyears), termasuk dugaan tidak terpenuhinya persyaratan persetujuan dan pengaturan melalui Peraturan Daerah, maka persoalan tersebut harus diperiksa secara menyeluruh oleh lembaga yang berwenang.
Augustine meminta Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak hanya menjelaskan persoalan secara normatif, tetapi juga membuka dokumen pendukung, mulai dari dokumen perencanaan, penganggaran, kontrak, adendum, laporan kemajuan pekerjaan, hasil pemeriksaan BPK, hingga dokumen pembayaran kepada masing-masing kontraktor.
PP NOMOR 43 TAHUN 2018: MASYARAKAT BERHAK BERPARTISIPASI DALAM PENGAWASAN
Augustine menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan memiliki landasan hukum.
Hal tersebut antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Melalui ketentuan tersebut, masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk menyampaikan informasi atau laporan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan dugaan tindak pidana korupsi disertai data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Pengawasan masyarakat bukan tindakan mencari kesalahan pemerintah. Ini merupakan bentuk kepedulian terhadap penggunaan keuangan negara. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, masyarakat berhak menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur," ujarnya.
SOROTAN TERHADAP PROYEK MULTIYEARS DAN TEMUAN BPK
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa proyek pembangunan kantor Bupati Tapteng dalam skema tahun jamak 2021–2022 diduga tidak didukung Perda khusus sebagaimana dipersyaratkan dalam mekanisme penganggaran tertentu.
Persoalan tersebut perlu diuji berdasarkan dokumen resmi dengan mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Selain persoalan penganggaran, terdapat informasi mengenai temuan kekurangan volume pekerjaan pada sejumlah tahapan konstruksi. Apabila benar terdapat kelebihan pembayaran, pihak yang bertanggung jawab wajib menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan dan menyelesaikan pengembalian sesuai ketentuan.
Namun, perlu ditegaskan bahwa temuan administratif, kekurangan volume, dan dugaan kerugian keuangan negara harus dibedakan dari pembuktian tindak pidana korupsi. Penetapan adanya tindak pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian.
EMPAT KONTRAKTOR TERLIBAT DALAM PEMBANGUNAN
Berdasarkan informasi yang disampaikan mengenai pelaksanaan proyek, pembangunan gedung tersebut dikerjakan secara bertahap oleh empat perusahaan:
1. PT Pilar Jurong Sejati – disebut mengerjakan tahap I dan II pada periode 2020–2021, mulai pekerjaan pondasi hingga atap.
2. CV Maruli Asi – disebut mengerjakan tahap III pada 2022, yakni pekerjaan penyelesaian lantai I.
3. CV Rejeki Kita Bersama – disebut mengerjakan tahap IV pada 2023, yakni pekerjaan lantai V.
4. CV Putra Andalan Utama – disebut mengerjakan tahap V pada 2024, termasuk pekerjaan finishing tangga dan lift.
Keterlibatan beberapa kontraktor dalam proyek yang sama perlu ditelusuri secara transparan, khususnya mengenai pembagian pekerjaan, nilai kontrak, spesifikasi teknis, progres fisik, pembayaran, dan hasil pemeriksaan setiap tahapan.
Publik juga perlu memperoleh penjelasan apakah seluruh pekerjaan telah sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan.
BEBAN APBD DAN KEBUTUHAN ANGGARAN LANJUTAN
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi beban kewajiban anggaran dari pembangunan gedung tersebut, sementara penyelesaian bangunan diperkirakan membutuhkan tambahan dana sekitar Rp17 miliar.
Apabila angka tersebut benar, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu menjelaskan secara terbuka dasar perhitungannya, status kewajiban kepada pihak penyedia, serta rencana penyelesaian pembangunan agar tidak menimbulkan beban keuangan daerah yang semakin besar.
Langkah Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang disebut telah meminta audit investigatif lanjutan kepada BPKP juga perlu disertai keterbukaan mengenai ruang lingkup pemeriksaan dan tindak lanjut hasil audit.
AUGUSTINE DESAK AUDIT MENYELURUH DAN PERTANGGUNGJAWABAN TERBUKA
Augustine Steven Sitorus meminta agar pemeriksaan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata. Menurutnya, seluruh tahapan pembangunan harus ditelusuri, termasuk sumber pembiayaan, proses pengadaan, pelaksanaan kontrak, perubahan pekerjaan, pembayaran, kualitas konstruksi, dan manfaat bangunan bagi pelayanan masyarakat.
Ia juga mendorong BPK, BPKP, Inspektorat, DPRD Tapanuli Tengah, serta aparat penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing untuk memastikan seluruh persoalan memperoleh penanganan yang objektif.
"Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi angka anggaran dan janji penyelesaian, sementara kondisi bangunan dan pertanggungjawaban penggunaannya belum jelas. Uang rakyat wajib dipertanggungjawabkan sampai setiap rupiah dapat dijelaskan," tegasnya.
HAK KLARIFIKASI DAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Bupati Tapanuli Tengah, pihak Dinas terkait, BPK, BPKP, Inspektorat, DPRD, serta seluruh perusahaan kontraktor yang disebut dalam pemberitaan ini.
Klarifikasi diperlukan untuk memperoleh informasi resmi mengenai nilai kontrak setiap tahapan, hasil pemeriksaan BPK, status rekomendasi pengembalian ke kas daerah, perkembangan audit investigatif, dan target penyelesaian gedung kantor Bupati.
Hingga diperoleh dokumen pemeriksaan dan penjelasan resmi dari pihak berwenang, seluruh dugaan yang disampaikan dalam pemberitaan ini harus diperlakukan sebagai informasi yang masih memerlukan verifikasi, bukan sebagai kesimpulan bahwa pihak tertentu telah melakukan tindak pidana.
PENUTUP
Pembangunan Gedung Kantor Bupati Tapanuli Tengah bukan hanya persoalan infrastruktur pemerintahan, melainkan juga persoalan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Masyarakat Sumatera Utara menunggu penjelasan yang terbuka dan dapat diuji berdasarkan dokumen resmi. Sebab, setiap rupiah uang rakyat harus memberikan manfaat nyata bagi kepentingan publik.
Penulis: Sari Gunawan Nababan (Korwil Sumut )