Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Menjaga kedaulatan dan menindak berbagai pelanggaran di wilayah perairan Indonesia, seperti IUU Fishing (penangkapan ikan ilegal, tanpa izin, dan merusak) PSDKP Kota Tegal menegaskan aktivitas kapal perikanan di wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Tegal kini semakin diperketat seiring dengan penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
Koordinator Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Tegal, Adi Pujiman, Saat ditemui pada Senin (9/11/2026) di kantor PSDKP Tegal yang beralamat di Jalan Belanak 10 A, Tegalsari, Kota Tegal, menjelaskan bahwa seluruh operasional kapal wajib mematuhi aturan kelautan terbaru guna menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan menjelaskan rincian terkait implementasi regulasi dan cakupan pengawasan armada kapal perikanan di wilayahnya.
Regulasi SLO dan Perubahan Alat Tangkap
Bahwa penerbitan Surat Izin Layak Operasi (SLO) bagi kapal perikanan mengacu pada aturan hukum yang ketat dari pusat Ditjen PSDKP.
• Dasar Hukum SLO: Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 23 Tahun 2021, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 dan PP Nomor 28.
• Standardisasi Alat Tangkap: Sesuai Permen KP Nomor 36 Tahun 2023 yang mengatur istilah Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI), jenis alat tangkap yang digunakan nelayan setempat kini resmi dikategorikan sebagai jaring berkantong.
Perluasan Wilayah Zona PIT dan Data Kapal Implementasi sistem PIT membawa perubahan besar pada peta zonasi tangkap serta jumlah armada yang terpantau. PSDKP Kota Tegal mencatat dinamika pengawasan sebagai berikut:
• Sektor Pengawasan Rutin: PSDKP Kota Tegal mengawasi secara ketat 1.200 kapal reguler di wilayah Kota dan Kabupaten Tegal.
• Total Armada Berizin PIT: Secara keseluruhan, tercatat ada 2.226 kapal yang beroperasi di bawah payung aturan baru ini.
• Wilayah Operasional (WPP NRI): Berdasarkan sistem PIT, dan pergerakan kapal diarahkan untuk memanfaatkan area penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP NRI) 711 Perairan Laut Natuna dan selat kalimantan dan 712 perairan laut utara Jawa dan 713 perairan selat laut Makasar.
"Selama ada daerah penangkapan ikan di wilayah perairan laut timur dan wilayah perairan laut papua, yang tercatat di subsektor penangkapan yang dimiliki 'ya' diperbolehkan" jelas Adi Pujiman.
(Didin)