SIBOLGA – PORTAL BHAYANGKARA - Proyek pembangunan Jalan Setapak di kawasan Aek Garut, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, semakin menjadi sorotan publik. Proyek yang menelan anggaran APBD sebesar Rp147.878.000 dengan masa pelaksanaan 90 hari kalender itu kini bukan hanya dipertanyakan dari sisi kualitas pekerjaan, tetapi juga memunculkan persoalan serius terkait sikap pelaksana proyek terhadap wartawan yang menjalankan fungsi kontrol sosial.
Muncul pertanyaan besar di tengah masyarakat: Apakah ada pihak berkekuatan besar di belakang pelaksana proyek sehingga persoalan ini terkesan tidak mendapatkan respons serius dari pejabat yang berwenang?
Pertanyaan tersebut semakin menguat ketika keluhan masyarakat mengenai dugaan kerusakan paving block, rabat beton, hingga adanya bagian pekerjaan yang diduga harus ditambal belum mendapatkan penjelasan teknis yang terbuka.
Ini uang rakyat, bukan uang pribadi kontraktor!
Jangan sampai proyek yang dibiayai APBD justru meninggalkan persoalan, sementara masyarakat yang seharusnya menikmati hasil pembangunan malah harus mempertanyakan kualitasnya.
WARTAWAN DITANTANG, BUKAN DIBERI PENJELASAN!
Persoalan semakin memanas ketika awak media meminta klarifikasi kepada Paul Situmeang selaku pelaksana proyek.
Alih-alih memberikan penjelasan teknis mengenai pekerjaan yang dipersoalkan, Paul justru mengeluarkan pernyataan yang dinilai bernada merendahkan dan menantang wartawan.
Dalam komunikasi dengan awak media, ia menyampaikan sejumlah kalimat, antara lain:
"Baru anak kemarin kau lagi, tidak kau kenal siapa aku."
"Datanglah kau mau makan, hanya itu sanggup aku."
"Kalau mau kau naikkan, terserah buat besar-besar beritamu."
Bahkan, ketika persoalan tersebut hendak diberitakan, Paul juga menyampaikan agar berita langsung dikirim kepada Presiden Prabowo.
Sikap dan pernyataan tersebut patut dipertanyakan. Apakah seorang pelaksana proyek yang menggunakan anggaran negara tidak memahami bahwa wartawan memiliki hak untuk meminta klarifikasi atas pekerjaan yang dibiayai uang rakyat?
Wartawan bukan bawahan kontraktor. Wartawan bukan pihak yang harus ditakut-takuti. Dan wartawan tidak memiliki kewajiban untuk tunduk pada arogansi siapa pun!
Jika pekerjaan benar-benar sesuai kontrak dan spesifikasi, mengapa tidak menjawab dengan data, dokumen, serta bukti teknis?
Jangan sampai keberanian melontarkan tantangan justru lebih besar daripada keberanian mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan.
SUFALDI TAMPILANG KECAM KERAS SIKAP AROGAN PELAKSANA
Pimpinan Umum Media Portal Bhayangkara, Sufaldi Tampilang, mengecam keras sikap dan pernyataan Paul Situmeang yang dinilai tidak mencerminkan etika seorang pelaksana proyek pemerintah dalam menghadapi pertanyaan pers.
Menurut Sufaldi, pertanyaan wartawan bukanlah serangan pribadi, melainkan bagian dari tugas jurnalistik untuk meminta transparansi atas penggunaan anggaran publik.
"Kalau merasa pekerjaan sudah benar, silakan buktikan. Tunjukkan RAB, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, dan dokumen pendukung lainnya. Jangan justru menantang wartawan seolah-olah tidak ada seorang pun yang boleh mengkritik pekerjaan tersebut," tegas Sufaldi.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada kontraktor yang boleh merasa dirinya lebih tinggi daripada fungsi pengawasan publik.
"Jangan mentang-mentang memegang proyek pemerintah lalu merasa paling hebat. Uang yang digunakan itu uang rakyat. Setiap pekerjaan harus bisa dipertanggungjawabkan. Kami tidak akan berhenti meminta penjelasan hanya karena ada pihak yang merasa terganggu dengan pemberitaan," lanjutnya.
WALI KOTA DAN DINAS PU DI MANA? PUBLIK MENUNGGU JAWABAN!
Hal lain yang tidak kalah mengundang tanda tanya adalah belum adanya penjelasan terbuka yang menjawab seluruh keluhan masyarakat terkait proyek tersebut.
Wali Kota Sibolga dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) kini dituntut menunjukkan tanggung jawab pengawasan.
Jangan sampai masyarakat melihat seolah-olah kontraktor bebas memberikan jawaban sesuka hati, sementara pejabat yang memiliki kewenangan justru tidak hadir memberikan penjelasan.
Apakah pengawasan proyek di Kota Sibolga berjalan sebagaimana mestinya? Apakah Wali Kota dan Dinas PU sudah mengetahui seluruh keluhan masyarakat? Mengapa belum ada penjelasan terbuka yang menjawab persoalan ini?
Bahkan, muncul pertanyaan kritis di tengah publik: apakah ada hubungan atau kepentingan tertentu yang membuat persoalan ini tidak segera mendapatkan penanganan?
Termasuk dugaan adanya pemberian uang atau keuntungan kepada oknum tertentu, yang perlu diklarifikasi secara serius. Namun, hingga saat ini tidak ada bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Wali Kota maupun Dinas PU menerima upeti.
Karena itu, aparat pengawas harus bekerja secara independen dan membuka hasil pemeriksaan kepada masyarakat.
DESAK AUDIT TOTAL, JANGAN ADA KONTRAKTOR KEBAL HUKUM!
Sufaldi Tampilang mendesak Wali Kota Sibolga, Kepala Dinas PU, Inspektorat, serta instansi pengawasan terkait segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Pemeriksaan harus mencakup:
1. Kesesuaian volume pekerjaan dengan RAB dan kontrak.
2. Ketebalan dan mutu rabat beton.
3. Kualitas serta spesifikasi paving block.
4. Kesesuaian material yang digunakan.
5. Dugaan kerusakan dan penambalan pada bagian pekerjaan.
6. Tanggung jawab konsultan pengawas.
7. Kesesuaian pembayaran dengan hasil pekerjaan di lapangan.
Sufaldi juga meminta CV INDO LABA selaku perusahaan yang disebut terkait dengan proyek tersebut dievaluasi secara menyeluruh.
"Jika hasil audit membuktikan adanya pelanggaran kontrak, kekurangan volume, atau pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, jangan hanya diberikan teguran. Terapkan sanksi sesuai ketentuan hukum. Jika memenuhi unsur dan persyaratan, proses pencantuman dalam daftar hitam serta evaluasi izin usaha harus dilakukan. Jangan sampai perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban justru terus mendapatkan kesempatan mengerjakan proyek pemerintah," tegasnya.
JANGAN BIARKAN UANG RAKYAT MENJADI AJANG PERMAINAN!
Persoalan Jalan Setapak Aek Garut kini menjadi ujian bagi transparansi dan keberanian Pemerintah Kota Sibolga dalam mengawasi penggunaan APBD.
Masyarakat tidak membutuhkan pejabat yang hanya diam ketika muncul kritik. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, pemeriksaan terbuka, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Jika pekerjaan memang berkualitas, buktikan melalui pemeriksaan teknis. Jika ditemukan penyimpangan, tindak sesuai hukum. Jangan ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun.
Jangan sampai kontraktor merasa dirinya tidak tersentuh, sementara pejabat yang seharusnya mengawasi justru memilih bungkam!
Redaksi Media Portal Bhayangkara menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Paul Situmeang, CV INDO LABA, Wali Kota Sibolga, Dinas PU, konsultan pengawas, serta seluruh pihak terkait.
Catatan Redaksi: Dugaan ketidaksesuaian pekerjaan dan dugaan keterlibatan pihak tertentu belum terbukti melalui pemeriksaan resmi. Redaksi tidak menyimpulkan adanya tindak pidana maupun penerimaan upeti oleh pejabat mana pun. Seluruh pihak tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
(Steven Sitorus)