Berdasarkan informasi yang dihimpun, luas area garapan persawahan produktif di Desa Guwa Lor, Desa Guwa Kidul, dan Desa Wargabinangun mencapai kurang lebih 1.400 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 150 hektare lahan dilaporkan kurang produktif akibat terkendala sistem pengairan.
Kondisi tersebut terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya Blok Bongkok, Blok Situri, dan Sawah Dawa. Saat musim kemarau atau tadah udan, petani kesulitan mendapatkan pasokan air. Sementara ketika musim hujan, lahan persawahan justru kerap mengalami banjir.
Persoalan tersebut berdampak terhadap hasil produksi pertanian, bahkan berpotensi menyebabkan gagal panen dan kerugian hingga ratusan juta rupiah bagi para petani penggarap.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Guwa Kidul, Mang Betu, yang dikenal dengan nama sehari-harinya, mengatakan pemerintah dan instansi terkait harus mengambil bagian dalam menyelesaikan persoalan pengairan pertanian yang selama ini dihadapi masyarakat.
Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran penting dalam menopang perekonomian masyarakat Kecamatan Kaliwedi. Apabila terjadi gagal panen di area persawahan yang luas, dampaknya tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga berpengaruh terhadap perputaran ekonomi masyarakat desa.
“Pemerintah desa melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) diharapkan dapat berkolaborasi dengan dinas terkait untuk mengangkat persoalan ini. Bagaimana caranya agar kebutuhan pengairan di area persawahan bisa terpenuhi, sehingga petani tidak terus-menerus mengalami kerugian,” ungkap Mang Betu.
Senada dengan hal tersebut, Ketua BPD Desa Guwa Lor sekaligus sekretaris organisasi lembaga Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) kecamatan kaliwedi, Muslikin, turut menyampaikan harapannya agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap persoalan pertanian di wilayah Kecamatan Kaliwedi.
Ia menilai, Dinas Pertanian perlu menjadikan persoalan tersebut sebagai prioritas, terutama dalam memberikan bantuan yang dapat menunjang produktivitas para petani.
Selain itu, Muslikin berharap Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dapat turut berperan dalam pembangunan infrastruktur pengairan, khususnya dengan membuat saluran irigasi primer yang mampu mengalirkan air menuju area persawahan.
“Harus ada perhatian dari pemerintah, terutama Dinas Pertanian, agar persoalan ini menjadi prioritas dalam hal bantuan. Kami juga berharap dari Kementerian PU bisa dibuatkan saluran primer untuk menuju sawah,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Kaliwedi, Wartono, SP, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian untuk mengupayakan bantuan dari Kementerian Pertanian.
Bantuan yang diupayakan tersebut berupa mesin pompa air dan program Irigasi Perpompaan (IRPOM). Saat ini, program tersebut disebut sedang dalam proses pelaksanaan.
Upaya tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi para petani dalam memenuhi kebutuhan air, baik pada musim kemarau maupun musim penghujan.
Dengan adanya perhatian dan sinergi dari pemerintah desa, BPP, Dinas Pertanian, serta Kementerian PU, masyarakat berharap persoalan irigasi di Kecamatan Kaliwedi dapat segera teratasi. Sehingga lahan persawahan yang selama ini kurang produktif dapat kembali dimanfaatkan secara optimal dan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani.
(Turah)