Menanggapi aspirasi masyarakat, Augustine Steven Sitorus secara tegas meminta Pemerintah Kota Sibolga, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proyek tersebut untuk tidak menutup diri terhadap pengawasan publik.
Menurut Augustine, proyek pembangunan infrastruktur penanganan bencana bukan sekadar persoalan mendirikan bangunan fisik. Lebih dari itu, proyek tersebut menyangkut keselamatan masyarakat, kualitas konstruksi, serta pertanggungjawaban penggunaan uang negara.
"Uang negara Rp33 miliar lebih itu bukan uang pribadi siapa pun! Masyarakat berhak mengetahui ke mana anggaran tersebut digunakan, siapa kontraktornya, siapa konsultan pengawasnya, bagaimana spesifikasi teknisnya, dan apakah hasil pekerjaan benar-benar sesuai kontrak. Jangan sampai bangunannya berdiri, tetapi transparansi anggarannya justru tidak terlihat," tegas Augustine.
RAB DAN DOKUMEN KONTRAK JANGAN DITUTUP-TUTUPI
Augustine mendesak pemerintah dan instansi teknis terkait agar memberikan akses informasi mengenai dokumen proyek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dokumen yang diminta untuk dijelaskan kepada publik antara lain:
1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau rincian anggaran yang dapat diakses publik sesuai ketentuan.
2. Nilai kontrak dan sumber pendanaan proyek.
3. Identitas perusahaan pelaksana atau kontraktor.
4. Identitas konsultan perencana dan konsultan pengawas.
5. Spesifikasi teknis serta volume pekerjaan.
6. Jadwal pelaksanaan dan progres pekerjaan.
7. Hasil pengawasan serta dokumentasi pelaksanaan proyek.
Menurutnya, keterbukaan informasi bukan bentuk intervensi terhadap pelaksanaan pembangunan, melainkan bagian dari hak masyarakat untuk mengetahui sekaligus menjalankan fungsi pengawasan.
"Kalau seluruh pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai aturan, mengapa masyarakat tidak diberikan penjelasan yang terang? Jangan alergi terhadap pertanyaan publik. Anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar diumumkan nilainya," ujarnya.
PROYEK Rp33 MILIAR, MUTU KONSTRUKSI JUGA HARUS DIUJI!
Tak hanya menyoroti administrasi anggaran, Augustine juga meminta agar kualitas fisik pembangunan tanggul Sungai Aek Doras benar-benar diperiksa.
Ia mengajak masyarakat sekitar untuk ikut mengawasi kondisi bangunan, mulai dari kualitas beton, dimensi konstruksi, ketebalan struktur, kesesuaian spesifikasi teknis, hingga hasil pekerjaan di sepanjang lokasi proyek.
Jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian, masyarakat diminta mendokumentasikan temuan secara objektif dan melaporkannya kepada instansi berwenang agar dilakukan pemeriksaan oleh tenaga ahli yang kompeten.
"Jangan sampai masyarakat baru mengetahui ada persoalan setelah bangunan mengalami kerusakan. Ini proyek yang berkaitan dengan keselamatan warga. Karena itu, kualitas pekerjaan harus menjadi perhatian serius. Jangan hanya mengejar penyelesaian proyek, tetapi mengabaikan mutu konstruksi," tegasnya.
PAPAN INFORMASI PROYEK JADI SOROTAN, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?
Persoalan lain yang turut disoroti adalah keberadaan papan informasi proyek.
Augustine menyinggung informasi mengenai seseorang bernama Halim yang disebut memberikan keterangan terkait pertanyaan awak media Herbert Roberto Sitohang mengenai pemasangan atau keberadaan papan informasi proyek.
Menurut informasi yang diterima Augustine, persoalan tersebut masih memerlukan klarifikasi langsung dari pihak-pihak terkait.
Ia meminta agar pihak pelaksana maupun pengawas menjelaskan secara terbuka sejak kapan papan informasi dipasang, di mana lokasinya, apakah pernah dipindahkan, serta apakah tersedia dokumentasi pemasangannya sejak awal pekerjaan.
"Jangan sampai papan informasi proyek justru menjadi persoalan yang tidak jelas. Publik perlu mengetahui identitas kegiatan, nilai anggaran, sumber dana, waktu pelaksanaan, kontraktor, dan konsultan pengawas. Kalau memang sudah dipasang sejak awal, tunjukkan dokumentasinya. Sederhana saja, transparansi harus bisa dibuktikan," ujarnya.
Augustine juga meminta agar dugaan tidak terpasangnya papan informasi sejak awal proyek diverifikasi berdasarkan bukti dokumentasi dan keterangan pihak terkait. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh langsung disimpulkan sebagai pelanggaran sebelum dilakukan pemeriksaan.
MASYARAKAT PUNYA HAK MENGAWASI UANG NEGARA
Augustine mengingatkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran negara memiliki landasan hukum.
Ia merujuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Menurutnya, masyarakat memiliki ruang untuk meminta informasi, menyampaikan laporan, serta mengadukan dugaan penyimpangan kepada pihak berwenang berdasarkan data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Pengawasan masyarakat bukan berarti menghambat pembangunan. Justru ini bentuk kepedulian agar uang negara digunakan sesuai peruntukannya. Jika ada indikasi penyimpangan, silakan diperiksa oleh auditor dan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan. Jangan ada yang merasa kebal terhadap pengawasan publik," ungkapnya.
DESAK WALI KOTA SIBOLGA DAN GUBERNUR SUMUT TURUN TANGAN
Augustine secara terbuka meminta Wali Kota Sibolga dan Gubernur Sumatera Utara memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan proyek tanggul Sungai Aek Doras.
Ia mendorong Inspektorat, auditor pemerintah, serta instansi teknis terkait untuk memastikan seluruh administrasi proyek lengkap, pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak, dan kualitas bangunan memenuhi standar keselamatan konstruksi.
Apabila ditemukan bukti awal adanya ketidaksesuaian atau dugaan pelanggaran, ia meminta agar dilakukan pemeriksaan secara profesional dan transparan.
"Jangan biarkan masyarakat terus bertanya tanpa mendapatkan jawaban. Pemerintah harus hadir memberikan penjelasan. Buka informasi anggarannya, periksa kualitas bangunannya, perjelas tanggung jawab masing-masing pihak, dan pastikan setiap rupiah uang negara dapat dipertanggungjawabkan," tegas Augustine.
HAK JAWAB DAN KLARIFIKASI TERBUKA
Demi menjaga keberimbangan pemberitaan dan menjunjung tinggi prinsip jurnalistik, ruang hak jawab serta klarifikasi tetap terbuka bagi Pemerintah Kota Sibolga, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dinas teknis terkait, perusahaan pelaksana proyek, konsultan pengawas, maupun saudara Halim.
Klarifikasi diharapkan mencakup nilai anggaran, sumber pendanaan, dokumen kontrak, RAB, pemasangan papan informasi, progres pekerjaan, spesifikasi teknis, serta mekanisme pengawasan proyek.
Augustine menegaskan bahwa sorotan tersebut bukan bertujuan menghakimi atau menuduh pihak tertentu, melainkan mendorong keterbukaan dan memastikan pembangunan benar-benar memberikan manfaat serta perlindungan bagi masyarakat.
"Rp33 miliar lebih bukan angka kecil. Itu uang negara, uang rakyat, bukan uang pribadi. Jangan alergi terhadap pengawasan masyarakat. Jika semuanya berjalan sesuai aturan, buktikan melalui keterbukaan dokumen dan kualitas pekerjaan. Masyarakat tidak meminta sesuatu yang berlebihan, mereka hanya ingin mengetahui bagaimana uang negara dikelola," tutup Augustine Steven Sitorus.
(TAMPILANG)