TAPANULI TENGAH – PORTAL BHAYANGKARA - Pembangunan gedung Kantor Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah kini menjadi sorotan serius. Proyek tahun jamak (multiyears) periode 2021–2022 dengan nilai anggaran yang disebut berkisar Rp69,9 miliar hingga Rp75,9 miliar dan bersumber dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut dilaporkan menjadi objek temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kondisi bangunan yang hingga kini belum rampung dan belum dapat dimanfaatkan secara optimal menimbulkan pertanyaan besar mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban penggunaan uang negara.
AUGUSTINE STEVEN SITORUS: JANGAN BIARKAN PULUHAN MILIAR UANG RAKYAT TANPA KEJELASAN!
Menanggapi persoalan tersebut, Augustine Steven Sitorus, S.E., angkat bicara dan menyampaikan sorotan tajam terhadap pembangunan gedung Kantor Bupati Tapteng.
Menurut Augustine, persoalan ini tidak boleh dipandang sebatas bangunan yang belum selesai. Ada aspek tata kelola keuangan daerah, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kualitas pekerjaan konstruksi, serta pertanggungjawaban anggaran yang harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
"Uang yang digunakan dalam pembangunan kantor bupati adalah uang rakyat. Jika proyek bernilai puluhan miliar rupiah berakhir dengan bangunan yang belum dapat difungsikan secara optimal, maka pemerintah harus memberikan penjelasan secara transparan. Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi bangunan mangkrak tanpa mengetahui secara jelas ke mana anggaran tersebut dipergunakan dan siapa yang harus bertanggung jawab," tegas Augustine.
Ia juga menyoroti informasi mengenai pelaksanaan proyek multiyears 2021–2022 yang disebut tidak didukung Peraturan Daerah (Perda) khusus.
Menurutnya, persoalan tersebut harus diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan apakah proses penganggaran dan pelaksanaan proyek telah memenuhi ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
"Apabila benar terdapat kekurangan dasar hukum dalam pelaksanaan proyek tahun jamak, hal itu tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif biasa. Harus ditelusuri siapa yang mengambil keputusan, bagaimana persetujuan anggarannya, dan apakah seluruh mekanisme pengawasan DPRD telah dijalankan sesuai ketentuan," ujarnya.
PP NOMOR 43 TAHUN 2018: MASYARAKAT BERHAK IKUT MENGAWASI
Augustine menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan memiliki landasan hukum.
Hal tersebut sejalan dengan PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Regulasi tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk menyampaikan informasi atau laporan kepada pihak berwenang apabila mengetahui dugaan tindak pidana korupsi.
Augustine menyatakan bahwa pengawasan masyarakat bukanlah bentuk intervensi terhadap pemerintahan, melainkan bagian dari kontrol publik agar penyelenggaraan negara berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai hukum.
"Jangan alergi terhadap kritik dan pengawasan masyarakat. Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Namun, ketika uang negara dipertaruhkan hingga puluhan miliar rupiah, masyarakat berhak meminta kejelasan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, serahkan kepada lembaga berwenang untuk diperiksa dan diproses berdasarkan hukum," tegasnya.
SEKRETARIS UMUM AMATI SONNY LEE: AUDIT INVESTIGATIF HARUS MENJAWAB PERSOALAN SECARA MENYELURUH
Sementara itu, Sekretaris Umum Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMATI), Sonny Lee, turut angkat bicara dan menyoroti pentingnya pemeriksaan lanjutan terhadap pembangunan gedung Kantor Bupati Tapanuli Tengah.
Menurut Sonny Lee, temuan BPK mengenai kekurangan volume pekerjaan pada sejumlah tahapan konstruksi harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun aparat pengawasan.
Ia menilai rekomendasi BPK terkait pengembalian kelebihan pembayaran oleh pihak rekanan atau kontraktor ke kas daerah harus ditindaklanjuti sampai tuntas.
"Jangan berhenti pada sebatas rekomendasi di atas kertas. Pemerintah daerah harus memastikan apakah pengembalian kelebihan pembayaran benar-benar telah dilaksanakan sesuai hasil pemeriksaan BPK. Masyarakat perlu mengetahui nilai kekurangan volume, besaran kelebihan pembayaran, pihak yang bertanggung jawab, serta bukti penyetoran kembali ke kas daerah," tegas Sonny Lee.
Ia juga menilai permohonan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu untuk meminta audit investigasi lanjutan kepada BPKP merupakan langkah yang perlu dikawal secara terbuka.
Menurutnya, audit investigatif harus mampu menjawab persoalan mendasar, mulai dari proses perencanaan, dasar hukum proyek multiyears, penggunaan dana PEN, kesesuaian volume pekerjaan, pembayaran kepada kontraktor, hingga kondisi akhir bangunan.
"Jangan sampai persoalan ini diwariskan terus-menerus tanpa penyelesaian. Kalau memang ada kesalahan perencanaan, harus dijelaskan. Kalau ada kekurangan pekerjaan, harus dipertanggungjawabkan. Dan apabila ditemukan unsur pidana, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan," ujar Sonny.
BEBAN UTANG DAERAH DAN SISA ANGGARAN Rp17 MILIAR HARUS DIJELASKAN
Persoalan semakin kompleks setelah muncul informasi mengenai beban utang Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang disebut mencapai sekitar Rp70 miliar dari pemerintahan sebelumnya.
Sementara itu, penyelesaian pembangunan gedung Kantor Bupati diperkirakan masih membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp17 miliar agar dapat mencapai penyelesaian 100 persen.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah daerah menyusun skala prioritas anggaran, menyelesaikan kewajiban keuangan, serta memastikan pembangunan gedung tidak kembali menjadi beban APBD tanpa perencanaan yang matang.
Augustine meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai nilai kontrak awal, realisasi pembayaran, progres fisik, sisa pekerjaan, serta kebutuhan anggaran untuk penyelesaian proyek.
"Jangan sampai masyarakat kembali dibebani anggaran untuk menyelesaikan pekerjaan yang sejak awal bermasalah. Sebelum mengucurkan anggaran tambahan, seluruh aspek teknis, administrasi, hukum, dan hasil pemeriksaan harus dipastikan terlebih dahulu," katanya.
DESAKAN TERBUKA: PEMKAB TAPTENG HARUS BUKA DATA PROYEK
Augustine Steven Sitorus bersama Sonny Lee mendorong Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah agar membuka informasi yang berkaitan dengan pembangunan gedung Kantor Bupati tersebut kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun sejumlah hal yang perlu dijelaskan antara lain:
1. Dasar hukum dan persetujuan penganggaran proyek multiyears 2021–2022.
2. Dokumen perencanaan, kontrak pekerjaan, serta perubahan kontrak apabila ada.
3. Total anggaran yang bersumber dari dana PEN dan realisasi pembayarannya.
4. Hasil pemeriksaan BPK terkait kekurangan volume pekerjaan.
5. Nilai kelebihan pembayaran yang wajib dikembalikan kontraktor.
6. Bukti pengembalian uang ke kas daerah.
7. Hasil audit investigatif lanjutan oleh BPKP.
8. Rencana penyelesaian bangunan beserta kebutuhan anggaran tambahannya.
Mereka juga meminta Inspektorat, BPKP, BPK, serta aparat penegak hukum untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing.
PENEGASAN: JANGAN ADA PEMBIARAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN UANG NEGARA
Augustine menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap kepentingan masyarakat Tapanuli Tengah dan bukan tuduhan bahwa pihak tertentu telah melakukan tindak pidana.
Temuan administrasi, kekurangan volume pekerjaan, maupun belum rampungnya bangunan harus dibedakan dari pembuktian unsur tindak pidana korupsi. Penentuan adanya kerugian negara dan pihak yang bertanggung jawab harus berdasarkan hasil pemeriksaan serta proses hukum yang sah.
"Kami ingin persoalan ini terang-benderang. Jangan sampai puluhan miliar rupiah uang negara hanya meninggalkan bangunan yang belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Siapa pun yang terlibat dalam proses pembangunan harus bersedia mempertanggungjawabkan pekerjaannya sesuai hukum," tutup Augustine.
PORTAL BHAYANGKARA menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan hak jawab. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, pihak kontraktor pelaksana, serta seluruh pihak terkait diharapkan memberikan klarifikasi dan penjelasan resmi agar masyarakat memperoleh informasi yang berimbang.
Publik menunggu satu hal: apakah pembangunan gedung Kantor Bupati Tapteng akan diselesaikan dengan pertanggungjawaban yang jelas, atau kembali menjadi catatan panjang persoalan pengelolaan uang rakyat ?
(Sari Gunawan Nababan)