JABAR CIREBON - PORTAL BHAYANGKARA - Masyarakat miskin di Kabupaten Cirebon kini dihadapkan pada persoalan serius dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Di tengah kebutuhan penanganan medis yang mendesak, warga yang tidak memiliki jaminan kesehatan aktif harus berhadapan dengan persyaratan administrasi yang dinilai menyulitkan.(04/11/2026)
Kondisi tersebut memunculkan ungkapan keprihatinan di tengah masyarakat, bahwa warga miskin seolah-olah dilarang sakit. Sebab, ketika penyakit datang dan membutuhkan penanganan segera, persoalan biaya serta status kepesertaan jaminan kesehatan justru menjadi hambatan.
Berdasarkan keluhan keluarga pasien, rumah sakit umum daerah (RSUD) disebut tidak dapat menerima pasien untuk pelayanan tertentu apabila tidak memiliki jaminan kesehatan, seperti BPJS Kesehatan atau jaminan sejenis. Bagi peserta BPJS yang kepesertaannya tidak aktif maka harus di aktifkan kembali, adapun yang belum punya BPJS harus di buat dan pengaktifan kembali pun disebut membutuhkan waktu hingga 13 hari.
Situasi ini menjadi persoalan serius, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan medis segera. Pasien dalam kondisi darurat seharusnya mendapatkan pertolongan terlebih dahulu tanpa terhambat persoalan administrasi.
Harapan warga kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Jaminan Kesejahteraan Daerah (Jamkesda) juga disebut menemui jalan buntu.
Jamkesda merupakan program jaminan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah daerah bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang belum terakomodasi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Namun, berdasarkan informasi yang disampaikan keluarga pasien, kuota atau anggaran Jamkesda Kabupaten Cirebon tahun 2026 disebut telah habis. Hal tersebut dikaitkan dengan surat edaran dari rumah sakit umum daerah Arjawinangun bernomor 900/24,18/keu.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai bagaimana nasib warga miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan, sementara mereka tidak memiliki kemampuan finansial untuk membiayai pengobatan secara mandiri.
Pasien Tumor Hidung Membutuhkan Operasi
Salah satu keluarga pasien berinisial DS mengungkapkan perjuangannya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi anggota keluarganya yang menderita tumor di bagian hidung dan membutuhkan tindakan operasi.
Menurut DS inisial, berbagai upaya telah dilakukan sebelum pasien akhirnya dibawa ke rumah sakit yang berada di wilayah Arjawinangun. Namun, harapan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui jaminan pemerintah justru belum membuahkan hasil.
“Sudah berusaha ke sana kemari untuk mendapatkan bantuan jaminan kesehatan, tetapi hasilnya nihil. Lalu, apa lagi yang harus kami lakukan? Untuk mencari uang puluhan juta rupiah, kami harus mendapatkan dari mana? Sementara pasien membutuhkan penanganan dan harus segera dioperasi,” demikian keluhan keluarga pasien.
Bagi keluarga pasien dari kalangan ekonomi lemah, biaya pengobatan dalam jumlah besar tentu bukan perkara mudah. Apalagi jika tindakan medis yang dibutuhkan harus segera dilakukan demi keselamatan dan kondisi kesehatan pasien.
Persoalan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui dinas terkait dan pengelola rumah sakit umum daerah.
Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, warga miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan aktif perlu mendapatkan kejelasan mengenai mekanisme bantuan, terutama ketika menghadapi kondisi medis yang membutuhkan penanganan segera.
Pemerintah daerah juga diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai habisnya anggaran Jamkesda tahun 2026, termasuk solusi bagi masyarakat yang belum terakomodasi oleh BPJS Kesehatan maupun program jaminan kesehatan lainnya.
Jangan sampai masyarakat yang sudah hidup dalam keterbatasan ekonomi harus menghadapi beban tambahan berupa ketidakpastian pelayanan kesehatan.
Sebab, sakit bukanlah pilihan. Dan bagi warga miskin, mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak seharusnya bukan menjadi perjuangan yang harus dilakukan seorang diri.
(Turah/mangbetu)