Potensi Ancaman Pidana hingga 15 Tahun Menurut Pendapat Hukum, Pasal 262 Jo. Pasal 17 Jo. Pasal 459 KUHP
MOJOKERTO — PORTAL BHAYANGKARA — Kasus dugaan pengeroyokan terhadap M. Sholeh Abdullah Ali R., anggota FERADI WPI, kembali mendapat perhatian dari tim advokasi Subur Jaya Lawfirm–FERADI WPI.
Peristiwa yang disebut terjadi pada 12 September 2026 tersebut berlangsung di area parkiran Toko Benang Raja, Salatiga. Berdasarkan keterangan pihak tim hukum, Sholeh mengalami luka serius dan hingga kini masih menjalani perawatan.
Kondisi korban disebut mengalami kebocoran pada paru-paru dan membutuhkan pemasangan selang untuk mengeluarkan cairan. Pihak tim hukum juga menyampaikan bahwa Sholeh belum dapat kembali bekerja karena masih menjalani proses pengobatan.
Pada 1 Oktober 2026, Advokat Eko Ponco, S.H., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., anggota Tim Advokasi Subur Jaya Lawfirm–FERADI WPI yang menangani perkara Sholeh, menyampaikan pendapat hukumnya kepada wartawan mengenai kemungkinan ketentuan pidana yang dapat didalami dalam perkara tersebut.
Eko menegaskan bahwa pandangan tersebut merupakan pendapat hukumnya sebagai sarjana hukum dan praktisi hukum, sedangkan penerapan pasal tetap menjadi kewenangan penyidik, jaksa, dan pengadilan berdasarkan fakta serta alat bukti yang sah.
“Pendapat saya sebagai Sarjana Hukum dan Praktisi Hukum berpengalaman, bahwa kejadian yang dialami M. Sholeh Abdullah Ali R., anggota FERADI WPI, berdasarkan rekaman CCTV yang beredar luas ketika Sholeh mengalami pukulan bertubi-tubi dengan linggis besi dan berdasarkan kondisi medis yang disampaikan kepada kami, maka saya berpendapat bahwa nantinya pasal yang diduga tepat untuk didalami adalah pasal-pasal dalam KUHP Nasional,” ujar Eko Ponco, S.H.
Pasal 262 KUHP Dinilai Perlu Didalami
Menurut Eko, salah satu ketentuan yang dapat didalami adalah Pasal 262 ayat (3) KUHP Nasional, apabila hasil penyidikan dan alat bukti membuktikan adanya kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum dan mengakibatkan luka berat.
Ia juga menyinggung ketentuan mengenai pembayaran ganti rugi sebagaimana diatur dalam KUHP.
“Untuk dugaan pengeroyokannya sendiri, pendapat hukum saya, unsur Pasal 262 ayat (3) perlu didalami apabila terbukti korban mengalami luka berat akibat kekerasan tersebut. Selain itu, ketentuan mengenai ganti rugi juga dapat menjadi bagian yang dipertimbangkan sesuai ketentuan hukum,” jelasnya.
Menurut Eko, kondisi medis Sholeh perlu dibuktikan melalui rekam medis, visum et repertum, keterangan dokter, serta alat bukti lain yang sah.
Dugaan Percobaan Pembunuhan Berencana
Selain dugaan kekerasan secara bersama-sama, Eko menyebut kemungkinan adanya unsur percobaan pembunuhan berencana juga perlu didalami apabila ditemukan bukti mengenai adanya niat dan rencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa korban.
Ia merujuk pada Pasal 459 KUHP Nasional, yang mengatur tindak pidana pembunuhan berencana. Pasal tersebut mengatur ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.
“Saya juga berpendapat perlu didalami apakah terdapat unsur rencana terlebih dahulu. Misalnya, apabila berdasarkan alat bukti dapat dibuktikan bahwa senjata linggis sengaja dibawa dan kemudian digunakan untuk menyerang korban, hal tersebut perlu dikaji oleh penyidik dalam melihat ada atau tidaknya unsur perencanaan,” ungkap Eko.
Namun, dugaan adanya perencanaan tidak dapat disimpulkan hanya dari keberadaan senjata atau rekaman CCTV. Unsur rencana terlebih dahulu harus dibuktikan berdasarkan keseluruhan fakta dan alat bukti dalam perkara.
Ketentuan Percobaan dan Ancaman Pidana
Eko juga mengaitkan pendapat hukumnya dengan ketentuan mengenai percobaan tindak pidana.
Menurutnya, apabila suatu tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan memenuhi ketentuan mengenai tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka ketentuan mengenai percobaan dapat memiliki konsekuensi ancaman pidana tersendiri.
Karena itu, angka 15 tahun yang disebut dalam pendapat hukum tersebut merupakan konsekuensi yang dikaitkan dengan ketentuan mengenai percobaan, bukan berarti Pasal 459 sendiri memiliki ancaman maksimal 15 tahun. Pasal 459 secara tekstual mengatur ancaman maksimal 20 tahun selain pidana mati atau seumur hidup.
Eko: Semua Harus Dibuktikan di Proses Hukum
Eko menegaskan bahwa seluruh konstruksi hukum tersebut masih berupa pendapat dan kemungkinan penerapan pasal.
“Sehingga secara pendapat hukum saya secara pribadi, pasal-pasal KUHP Nasional tersebut perlu didalami dan dapat saja menjadi pasal yang menjerat para pelaku apabila unsur-unsurnya terbukti. Namun semuanya tetap harus berdasarkan hasil penyidikan, alat bukti, dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pembuktian di persidangan,” tegasnya.
Dengan demikian, dugaan penerapan Pasal 262, ketentuan mengenai percobaan, serta Pasal 459 KUHP belum dapat dipandang sebagai kesimpulan bahwa pihak tertentu telah bersalah. Penentuan pasal dan pertanggungjawaban pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan.
UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah berlaku sejak 2 Januari 2026, sehingga menjadi salah satu dasar hukum pidana nasional yang berlaku pada saat peristiwa yang disebut terjadi pada September 2026.
Catatan Redaksi: Redaksi media ini menyatakan bahwa pemberitaan disusun secara berimbang dan membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(RED)