JAKARTA — PORTAL BHAYANGKARA — Perkara dugaan pengeroyokan terhadap M. Sholeh Abdullah Ali R., anggota FERADI WPI yang disebut terjadi pada 12 September 2026 di area parkiran Toko Benang Raja, Salatiga, terus mendapat perhatian dari tim hukum FERADI WPI.
Dalam keterangannya kepada wartawan pada Kamis, 1 Oktober 2026, Advokat Senior sekaligus Ketua Umum FERADI WPI, Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., menyampaikan pendapat hukumnya mengenai kemungkinan penerapan pasal terhadap pihak yang diduga terlibat.
Donny menegaskan bahwa pandangan tersebut merupakan pendapat pribadinya sebagai sarjana hukum dan advokat, sedangkan penentuan pasal yang diterapkan tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti.
Menurut Donny, berdasarkan rekaman CCTV yang disebut telah beredar serta informasi mengenai kondisi medis korban, perkara tersebut perlu didalami secara menyeluruh, termasuk kemungkinan penerapan ketentuan pidana yang berkaitan dengan kekerasan secara bersama-sama dan dugaan pembunuhan berencana.
“Pendapat pribadi saya sebagai Sarjana Hukum dan Lawyer bahwa kejadian yang dialami M. Sholeh Abdullah Ali R., anggota FERADI WPI, berdasarkan rekaman CCTV yang beredar luas ketika Sholeh mengalami pukulan bertubi-tubi dengan linggis besi dan hasil perawatan dokter, maka saya berpendapat bahwa nantinya pasal yang diduga tepat untuk menjerat para pelaku adalah pasal-pasal dalam KUHP Nasional yang unsur-unsurnya perlu didalami oleh penyidik,” ujar Donny Andretti.
Pasal 262 KUHP tentang Kekerasan Bersama-sama
Salah satu ketentuan yang menurut Donny perlu didalami adalah Pasal 262 KUHP Nasional, yang mengatur mengenai kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum.
Dalam pandangannya, apabila berdasarkan alat bukti terbukti bahwa kekerasan dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan luka berat, maka ketentuan pada Pasal 262 ayat (3) dapat menjadi salah satu pasal yang dipertimbangkan.
Donny juga menyinggung ketentuan mengenai pembayaran ganti rugi sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait.
Menurutnya, kondisi medis korban menjadi salah satu hal yang perlu dibuktikan secara objektif melalui keterangan dokter dan dokumen medis yang sah untuk menentukan apakah akibat yang dialami korban memenuhi kategori luka berat menurut hukum pidana.
Dugaan Unsur Pembunuhan Berencana Juga Diminta Didalami
Selain dugaan pengeroyokan, Donny menyampaikan bahwa penyidik juga dapat mendalami kemungkinan adanya unsur pembunuhan berencana apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur tersebut.
Ia merujuk pada Pasal 459 KUHP Nasional, yang mengatur pembunuhan berencana. Pasal tersebut memberikan ancaman pidana berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.
«“Saya melihat perlu didalami apakah terdapat unsur rencana terlebih dahulu. Apabila alat bukti menunjukkan adanya perencanaan dan maksud untuk merampas nyawa korban, tentu aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan ketentuan yang relevan,” jelasnya.»
Donny juga mengaitkan pendapat tersebut dengan ketentuan mengenai percobaan tindak pidana, khususnya apabila tindak pidana yang didakwakan termasuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.
Namun, penerapan ketentuan percobaan maupun pembunuhan berencana tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan satu alat bukti. Unsur-unsurnya harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan persidangan.
Kondisi Korban Menjadi Bagian Penting Pembuktian
Dalam keterangannya, Donny menyebut M. Sholeh saat ini masih menjalani perawatan akibat luka yang disebutnya terjadi dalam peristiwa tersebut.
Menurut informasi yang disampaikan pihak keluarga dan tim hukum, korban mengalami kebocoran pada paru-paru dan masih menggunakan selang untuk mengeluarkan cairan dari bagian tubuh tersebut serta belum dapat kembali bekerja.
Kondisi medis korban nantinya perlu dibuktikan melalui dokumen medis dan keterangan tenaga kesehatan yang berwenang.
Bagi Donny, seluruh fakta tersebut penting untuk menjadi bagian dari proses pembuktian agar konstruksi perkara dapat dinilai secara objektif.
Pasal Berlapis Menunggu Hasil Penyidikan dan Persidangan
Donny menilai kemungkinan penerapan pasal secara berlapis harus didasarkan pada terpenuhinya unsur masing-masing tindak pidana dan alat bukti yang sah.
Ia menyerahkan proses tersebut kepada penyidik, jaksa penuntut umum, dan pengadilan sesuai kewenangan masing-masing.
«“Sehingga secara pendapat hukum pribadi saya, pasal-pasal dalam KUHP Nasional yang diduga berkaitan dengan perkara ini perlu didalami secara menyeluruh. Penentuan pasal dan pertanggungjawaban pidana tetap harus berdasarkan fakta, alat bukti, serta proses hukum yang berlaku,” pungkas Donny Andretti.»
Dengan demikian, dugaan penerapan Pasal 262, ketentuan mengenai percobaan, maupun Pasal 459 KUHP masih merupakan bagian dari pendapat hukum dan belum dapat dipandang sebagai kesimpulan mengenai kesalahan atau hukuman terhadap pihak yang diperiksa.
UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tercatat mulai berlaku pada 2 Januari 2026, sehingga ketentuan KUHP Nasional tersebut memang telah menjadi bagian dari hukum pidana yang berlaku pada saat peristiwa yang disebut terjadi pada September 2026.
Catatan Redaksi: Redaksi media ini menyatakan bahwa pemberitaan disusun secara berimbang dan membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(RED)