SULUT – PORTAL BHAYANGKARA - Pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pertambangan PT Hakian Wellem Rumansi (HWR) kembali menyeret mantan pejabat Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menetapkan sekaligus menahan Janny Rolos (JR), mantan Camat Ratatotok yang juga pernah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara, pada Senin (2/11/2026).
Penetapan tersangka tersebut berkaitan dengan penerbitan akta jual beli (AJB) tanah yang diduga berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau konsesi PT HWR.
Dalam perkara ini, JR diduga bersama Elisabeth Laluyan alias Ci Gin menerbitkan akta jual beli tanah yang seolah-olah menunjukkan telah terjadi transaksi jual beli atas tanah negara.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Ferrytass Toembidjo, mengungkapkan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil pengembangan penyidikan yang didukung sejumlah alat bukti.
"Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara telah melakukan pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi pertambangan PT HWR yang sebelumnya telah menetapkan Elisabeth Laluyan alias Cigin sebagai tersangka," ungkap Ferrytass.
Pernyataan tersebut disampaikan Ferrytass didampingi Aspidsus Zein Munggaran dan Kasidik Oikurnia Zega dalam konferensi pers di Kantor Kejati Sulut, Senin (2/11/2026) malam, usai penahanan JR.
Ia menjelaskan, penetapan JR sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sejumlah alat bukti, mulai dari keterangan saksi, bukti surat, keterangan ahli, hingga barang bukti lainnya.
"Maka pada hari ini, Senin tanggal 2 November 2026, berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan ahli, dan barang bukti, maka telah ditetapkan tersangka berinisial JR, mantan Camat Ratatotok dan selaku PPAT Sementara di tahun 2009 sampai dengan 2014," jelasnya.
Ferrytass kemudian membeberkan konstruksi dugaan tindak pidana yang menjadi dasar penetapan JR sebagai tersangka.
Menurutnya, JR diduga bersama Elisabeth Laluyan dengan sengaja membuat dan menerbitkan akta jual beli tanah yang berada di atas kawasan hutan produksi.
"Adapun penetapan tersangka terhadap JR, mantan Camat Ratatotok dan selaku PPAT Sementara di tahun 2009 sampai dengan 2014 adalah—ini dengarkan lebih baik, rekan-rekan media—tersangka bersama-sama Elisabeth Laluyan dengan sengaja membuat dan menerbitkan akta jual beli tanah berdasarkan AJB Nomor 24/AJB/RTTK/3/2010 tanggal 4 Maret 2010 di atas tanah hutan produksi (HPT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor 250/KPTS-II/1984 tentang penunjukan areal di wilayah Provinsi Dati I Sulawesi Utara seluas 1.877.220 hektare sebagai kawasan hutan, yang seolah-olah telah terjadi jual beli di atas tanah yang berada di IUP atau konsesi PT HWR," bebernya.
Tidak hanya terkait penerbitan akta jual beli, penyidik juga mengungkap dugaan adanya fasilitas dan imbalan yang diterima JR dari Elisabeth Laluyan.
Ferrytass menyebutkan, JR diduga menerima satu unit mobil Toyota Rush berwarna merah marun serta fee sebesar satu persen dari nilai jual beli tanah.
Dugaan penerimaan fasilitas dan imbalan tersebut turut menjadi bagian dari pengungkapan perkara yang kini ditangani Kejati Sulawesi Utara.