TANGERANG SELATAN — PORTAL BHAYANGKARA - Jurnalis Gagah Tri Saputra meminta kejelasan penanganan laporan dugaan intimidasi saat menjalankan kegiatan jurnalistik serta tindak lanjut atas dugaan ancaman pembunuhan yang menurut keterangannya berkaitan dengan laporan tersebut. Ia juga meminta agar aspek perlindungan terhadap pelapor dan saksi mendapat perhatian serius.
Persoalan ini menjadi perhatian karena menyangkut dua hal mendasar dalam penegakan hukum: kepastian penanganan laporan masyarakat dan respons terhadap dugaan ancaman keselamatan seseorang. Penjelasan resmi kepolisian diperlukan agar publik dapat menilai proses penanganan perkara secara objektif.
Pada Rabu, 21 Oktober 2026, Gagah mendatangi Polres Tangerang Selatan untuk menanyakan perkembangan laporan sebelumnya sekaligus meminta kejelasan mengenai dugaan ancaman yang dialaminya pada 19 Oktober 2026.
Laporan awal tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/3350/X/2026/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA, tertanggal 18 Oktober 2026. Berdasarkan surat permohonan informasi perkembangan perkara yang disiapkan Gagah, laporan awal berkaitan dengan dugaan intimidasi saat peliputan yang disebut terjadi pada 16 Oktober 2026 di kawasan Suradita, Cisauk, Kabupaten Tangerang.
Mengaku mendapat ancaman agar mencabut laporan
Gagah menerangkan bahwa pada 19 Oktober 2026, dirinya diduga mendapat ancaman dari seseorang yang menurut keterangannya memiliki keterkaitan dengan pihak yang sebelumnya dilaporkan. Peristiwa tersebut disebut terjadi di depan Alfamidi, Desa Suradita, Cisauk, dekat RS Selaras dan SDN Suradita.
Menurut keterangan yang disampaikan Gagah, ancaman itu berkaitan dengan tuntutan agar laporan sebelumnya dicabut pada hari yang sama.
Seorang saksi, yang keterangannya disampaikan kepada redaksi, disebut menirukan ucapan ancaman tersebut. Saksi juga menerangkan adanya isyarat menggorok leher yang diduga diperagakan oleh orang yang bersangkutan.
Dalam surat permohonannya, Gagah menyebut G dan A sebagai dua orang saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Keterangan para saksi, kronologi lengkap, serta bukti pendukung lainnya masih perlu diperiksa dan dikonfirmasi lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan langsung dari pihak yang dituding melakukan ancaman. Oleh karena itu, tuduhan tersebut tetap ditempatkan sebagai dugaan dan tidak dimaknai sebagai kesimpulan hukum.
Menanyakan perkembangan laporan, mengaku belum memperoleh kejelasan
Saat mendatangi Polres Tangerang Selatan, Gagah mengaku diarahkan petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk mendatangi Unit Reserse Kriminal (Reskrim) di lantai dua guna menanyakan perkembangan laporannya.
Setibanya di Unit Reskrim, ia mengaku diminta menunggu sekitar satu jam. Menurut Gagah, petugas penerima tamu menyampaikan bahwa belum ada konfirmasi dari staf atau penyidik yang ditugaskan menangani perkaranya.
Gagah kemudian bertemu dengan seorang petugas Unit 1 Reskrim yang diidentifikasinya dengan inisial K. Menurut penuturannya, ia mendapat penjelasan bahwa laporan sebelumnya masih dalam tahap pemeriksaan dan akan dilimpahkan ke kepolisian sektor yang membawahi lokasi kejadian, yakni Polsek Cisauk.
“Nanti tunggu aja suratnya, kalau enggak nanti ditelepon sama penyidik,” ujar Gagah, menirukan penjelasan yang diterimanya.
Gagah mengaku belum memperoleh kepastian mengenai nama dan kontak penyidik yang menangani laporan, tahapan penanganan terkini, serta jadwal tindak lanjut berikutnya.
Informasi mengenai status penanganan, alasan dan mekanisme pelimpahan, serta satuan kepolisian yang berwenang menangani perkara tersebut masih perlu dikonfirmasi secara resmi kepada Polres Tangerang Selatan.
Pelapor meminta arahan, bukan sekadar menunggu
Dalam kunjungan yang sama, Gagah bermaksud menyampaikan informasi tambahan mengenai dugaan ancaman pada 19 Oktober 2026.
Menurut pengakuannya, ia menyampaikan kebutuhan akan kejelasan penanganan dan perlindungan kepada petugas yang ditemuinya. Namun, ia menilai jawaban yang diterimanya belum menjawab kekhawatirannya mengenai keselamatan diri dan para saksi.
Gagah mengaku mendapat arahan agar mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya untuk kemudian ditambahkan ke dalam laporan.
“Jawaban penyidik, ya sudah enggak apa-apa, Mas. Ini kan masih dalam pengembangan. Kumpulin bukti-buktinya aja dulu sebanyak-banyaknya, nanti tinggal ditambahin aja,” kata Gagah, menirukan percakapan tersebut.
Atas jawaban itu, Gagah mempertanyakan langkah yang dapat ditempuh untuk memastikan dugaan ancaman tersebut ditangani secara tepat, termasuk bagaimana pelapor dapat meminta bantuan apabila situasi keselamatan memburuk.
“Saya membutuhkan kejelasan penanganan dan perlindungan. Saya berharap dugaan ancaman ini ditindaklanjuti sesuai prosedur, dan saya mendapatkan informasi yang jelas tentang langkah yang harus ditempuh,” ujarnya.
Ia juga menyebut bahwa sebelum membuat laporan, dirinya pernah menghubungi layanan kepolisian 110 saat menghadapi situasi yang menurut keterangannya berkaitan dengan kejadian sebelumnya. Ia mengaku menunggu lebih dari dua jam. Rincian waktu panggilan, respons yang diterima, dan hubungannya dengan peristiwa yang dilaporkan masih memerlukan verifikasi.
Proses pelayanan dinilai belum memberikan kepastian
Gagah menggambarkan proses kunjungannya ke Polres Tangerang Selatan sebagai rangkaian perpindahan dari satu bagian ke bagian lain.
Menurut keterangannya, setelah diarahkan dari SPKT ke Unit Reskrim, ia kemudian kembali ke SPKT untuk meminta kontak petugas piket. Ia mengaku belum memperoleh kontak yang dibutuhkan karena belum ada penyidik yang ditetapkan untuk menangani laporan tersebut.
Gagah selanjutnya mendatangi bagian Sium untuk menyerahkan surat yang ditujukan kepada Kapolres Tangerang Selatan.
Surat itu memuat permohonan penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), informasi mengenai nama dan kontak penyidik atau penyelidik, kejelasan kemungkinan pelimpahan perkara, serta permohonan agar dugaan ancaman yang berkaitan dengan laporan awal mendapat perhatian dan ditangani secara terkoordinasi.
Ia juga meminta petunjuk mengenai upaya perlindungan bagi dirinya dan para saksi.
Rangkaian kejadian tersebut merupakan keterangan dari pihak pelapor. Untuk menilai apakah pelayanan dan penanganan perkara telah sesuai dengan prosedur, diperlukan penjelasan resmi dari kepolisian, termasuk mengenai status penugasan penyidik, administrasi laporan, dan mekanisme penanganan informasi tambahan.
Transparansi penanganan menjadi perhatian publik
Kasus ini menimbulkan pertanyaan yang patut dijawab secara terbuka: bagaimana perkembangan laporan yang telah tercatat, siapa petugas yang bertanggung jawab menanganinya, bagaimana informasi tambahan mengenai dugaan ancaman ditindaklanjuti, serta apa prosedur yang tersedia untuk menilai kebutuhan perlindungan bagi pelapor dan saksi?
Pertanyaan tersebut tidak dimaksudkan untuk mendahului proses penyelidikan atau penyidikan. Sebaliknya, penjelasan yang transparan diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai proses penanganan laporan dan dapat menilai pelaksanaan tugas kepolisian berdasarkan informasi yang terverifikasi.
Bagi seorang jurnalis, dugaan ancaman yang dikaitkan dengan aktivitas peliputan juga menyangkut pentingnya jaminan keamanan dalam menjalankan kerja jurnalistik. Namun, status hukum setiap peristiwa dan pihak yang dilaporkan tetap harus ditentukan melalui proses hukum yang berlaku.
Redaksi meminta konfirmasi Polres Tangerang Selatan
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada Kasi Humas Polres Tangerang Selatan dan pihak Unit 1 Reskrim mengenai sejumlah hal, antara lain:
1. Bagaimana status terkini laporan polisi Nomor LP/B/3350/X/2026/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA?
2. Apakah benar laporan tersebut masih dalam tahap pemeriksaan dan direncanakan untuk dilimpahkan ke Polsek Cisauk atau satuan kepolisian lain yang berwenang?
3. Apakah sudah ada penyidik yang ditugaskan menangani laporan tersebut, dan bagaimana pelapor dapat memperoleh informasi perkembangan perkara?
4. Bagaimana mekanisme penerimaan serta tindak lanjut atas informasi tambahan mengenai dugaan ancaman pada 19 Oktober 2026?
5. Apa prosedur yang dapat ditempuh pelapor untuk meminta penilaian kebutuhan perlindungan bagi dirinya dan para saksi?
Konfirmasi tersebut penting agar pemberitaan tidak hanya memuat perspektif pelapor, tetapi juga memberikan ruang bagi kepolisian untuk menjelaskan prosedur, kendala, dan langkah yang telah atau akan dilakukan.
Redaksi akan memperbarui berita ini apabila memperoleh keterangan resmi atau informasi terverifikasi lainnya.
Catatan Redaksi: Redaksi membuka ruang hak jawab dan koreksi bagi seluruh pihak yang disebutkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Redaksi)