SIBOLGA, SUMATERA UTARA — PORTAL BHAYANGKARA - Proyek revitalisasi SMP Negeri 6 Kota Sibolga dengan nilai anggaran sekitar Rp2,2 miliar menjadi sorotan. Keterbukaan anggaran, kejelasan tanggung jawab, hingga kualitas hasil pekerjaan kini menjadi pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka oleh pihak terkait.
Wakil Ketua DPP ASWAL (Asosiasi Wartawan & LSM), Augustine Steven Sitorus, SE, mendesak Dinas Pendidikan Kota Sibolga dan Kepala SMPN 6 Sibolga agar tidak membiarkan polemik berkembang tanpa penjelasan yang jelas dan terukur.
Sorotan ini mencuat setelah pemberitaan Media Fakta Seber berjudul “Kadisdik dan Kepsek SMPN 6 Sibolga Saling 'Buang Badan' Soal Proyek Revitalisasi Rp2,2 Miliar”. ASWAL meminta persoalan tersebut dijawab berdasarkan dokumen resmi dan fakta di lapangan, bukan sekadar pernyataan.
“JANGAN BIARKAN PUBLIK BINGUNG!”
Augustine menegaskan, anggaran negara senilai miliaran rupiah bukan perkara kecil. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proyek direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai masyarakat dibuat bingung ketika meminta penjelasan. Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan, siapa yang mengawasi, bagaimana progresnya, dan apakah hasil pekerjaan sesuai spesifikasi? Semuanya harus dijelaskan dengan data, bukan saling melempar tanggung jawab,” tegas Augustine.
Ia meminta Kadisdik dan Kepala SMPN 6 Sibolga menjelaskan batas kewenangan masing-masing secara terbuka agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi.
ASWAL DESAK PEMERIKSAAN FISIK DAN DOKUMEN PROYEK
ASWAL juga mendorong pemeriksaan objektif terhadap hasil revitalisasi, termasuk kesesuaian spesifikasi teknis, volume pekerjaan, mutu material, serta keamanan bangunan.
Menurut Augustine, besarnya anggaran tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan. Namun, setiap penggunaan uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan hasil pekerjaannya wajib memenuhi standar yang ditetapkan.
“Jangan hanya bagus di atas kertas. Kualitas bangunan harus bisa diuji. Jika pekerjaan sesuai ketentuan, buktikan melalui dokumen yang sah dan pemeriksaan teknis. Jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian, tindak lanjuti sesuai aturan,” ujarnya.
WALI KOTA DAN INSTANSI PENGAWASAN DIMINTA TURUN TANGAN
ASWAL meminta Wali Kota Sibolga melakukan evaluasi sesuai kewenangannya apabila ditemukan persoalan koordinasi maupun pengawasan. Instansi pengawasan yang berwenang juga didorong menelaah dokumen serta realisasi pekerjaan.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, pemeriksaan lebih lanjut perlu dilakukan berdasarkan prosedur hukum. Namun, ASWAL menegaskan bahwa dugaan penyimpangan tidak boleh disimpulkan sebelum didukung bukti yang dapat diverifikasi.
Augustine turut mengingatkan bahwa keterbukaan informasi publik dan kerja jurnalistik memiliki landasan hukum. Karena itu, permintaan konfirmasi dari wartawan maupun masyarakat semestinya ditanggapi secara proporsional, dengan tetap memperhatikan ketentuan informasi yang dikecualikan.
ASWAL MENUNGGU KLARIFIKASI RESMI
ASWAL menegaskan, persoalan ini bukan tentang mencari kesalahan, melainkan memastikan anggaran pendidikan digunakan secara transparan dan hasil pembangunan benar-benar bermanfaat bagi peserta didik.
“Pendidikan menyangkut masa depan generasi muda. Jangan sampai polemik komunikasi mengaburkan persoalan utama. Masyarakat membutuhkan jawaban: bagaimana uang negara digunakan dan bagaimana kualitas hasil pembangunannya? Kami meminta semua pihak menjawab dengan data, bukan saling melempar tanggung jawab,” tutup Augustine Steven Sitorus, SE.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini merupakan penyampaian pernyataan sikap dan dorongan pengawasan publik. Nilai anggaran, pelaksanaan proyek, serta informasi mengenai tanggung jawab para pihak perlu diverifikasi melalui dokumen dan konfirmasi langsung. Hak jawab pihak terkait tetap terbuka.
Jurnalis: Sari Gunawan Nababan