Sufaldi menilai, keberatan terhadap produk jurnalistik semestinya disampaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang Pers. Ancaman pelaporan yang diduga ditujukan kepada awak media tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan utama yang sedang dipertanyakan publik.
“Kalau memang pemberitaan kami dianggap tidak benar, silakan gunakan hak jawab, berikan klarifikasi, dan sampaikan fakta yang sebenarnya. Jangan terburu-buru mengancam akan melaporkan wartawan ke polisi hanya karena ada pemberitaan yang tidak menyenangkan. Pers memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang harus dihormati,” tegas Sufaldi Tampilang.
Menurut Sufaldi, pemberitaan mengenai dugaan peredaran narkoba di dalam lapas bertujuan mendorong transparansi serta meminta aparat penegak hukum memeriksa informasi yang beredar secara objektif dan profesional.
Ia menegaskan, Portal Bhayangkara tidak bermaksud menghakimi ataupun menuduh Kepala Lapas Sibolga dan petugas tertentu terlibat dalam tindak pidana narkoba.
Namun, apabila informasi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, klarifikasi resmi dan pemeriksaan berdasarkan bukti menjadi langkah penting untuk menjawab keraguan publik.
“Kami tidak sedang menjatuhkan vonis kepada siapa pun. Kami mendorong agar informasi yang beredar diperiksa secara objektif. Jika tidak terbukti, sampaikan bantahan berdasarkan fakta. Jika ada kekeliruan dalam pemberitaan, gunakan mekanisme koreksi dan hak jawab. Jangan sampai polemik justru menutup ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan penjelasan,” ujarnya.
Sufaldi juga mengingatkan bahwa tuduhan yang dikutip dari pihak lain maupun media lain tidak otomatis membuktikan kebenaran suatu dugaan. Karena itu, setiap informasi harus diverifikasi, dikonfirmasi kepada pihak terkait, dan disajikan secara berimbang.
Sufaldi menegaskan bahwa kebebasan pers bukan berarti wartawan kebal hukum. Sebaliknya, setiap produk jurnalistik wajib tunduk pada kode etik jurnalistik, prinsip verifikasi, keberimbangan, serta tanggung jawab kepada publik.
Di sisi lain, pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan juga memiliki hak untuk menyampaikan keberatan melalui prosedur yang berlaku.
Penyelesaian sengketa pemberitaan perlu memperhatikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, termasuk mekanisme hak jawab dan hak koreksi serta peran Dewan Pers sesuai kewenangannya.
“Kami menghormati hak setiap pihak untuk membela diri dan menempuh jalur hukum sesuai ketentuan. Namun, kami juga meminta agar persoalan ini disikapi secara proporsional. Jangan sampai muncul kesan bahwa wartawan tidak boleh mengangkat persoalan yang menyangkut kepentingan publik,” tegasnya.
Portal Bhayangkara meminta pihak Lapas Sibolga memberikan tanggapan resmi atas pemberitaan yang dipersoalkan. Jika terdapat informasi yang tidak akurat, redaksi membuka ruang klarifikasi, hak jawab, dan koreksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Portal Bhayangkara juga mendorong aparat berwenang menindaklanjuti informasi mengenai dugaan peredaran narkoba di dalam lapas apabila terdapat dasar dan bukti yang dapat diperiksa.
Sampai ada hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dugaan tersebut harus tetap diperlakukan sebagai dugaan, bukan fakta hukum yang telah terbukti.
Portal Bhayangkara menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pers secara profesional, kritis, berimbang, dan bertanggung jawab demi kepentingan publik.
( Augustine Steven Sitorus,SE )