MALAKA NTT - PORTAL BHAYANGKARA - Pembangunan infrastruktur publik yang dibiayai oleh uang rakyat sejatinya diniatkan untuk mendongkrak kesejahteraan umum, bukan menjelma menjadi instrumen penindasan yang merampas ruang hidup serta mencederai rasa keadilan masyarakat. Namun, cita-cita luhur tersebut kini ternoda di Pantai Sorotolu, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka.
Proyek pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Merah Putih di kawasan ini kian meruncing menjadi polemik agraria yang menuntut perhatian serius, audit terbuka, serta penegakan hukum yang transparan dan objektif.
Di balik deru alat berat yang meratakan tanah dan membuka akses jalan di atas tambak warga, tersingkap karut-marut tata kelola di lapangan—mulai dari silang sengkarut birokrasi, kaburnya kejelasan administratif, hingga hadirnya tindakan-tindakan intimidatif dari pihak tak bertanggung jawab yang mencederai prinsip hukum serta menginjak-injak adagium agung: salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi).
Kemelut di Pantai Sorotoluk mencapai titik didihnya ketika warga berhadapan langsung dengan rentetan kejanggalan dalam proses awal pengerjaan. Berdasarkan himpunan informasi dan catatan peristiwa dari narasumber terpercaya di lapangan, kronologi persoalan ini terhampar dalam fakta-fakta berikut:
Dalih "Titik Teknis" dan Ketiadaan Dokumen Transparansi:
Ketika keluarga pemilik tambak mendatangi lokasi untuk meminta kejelasan terkait perusakan wilayah usaha secara sepihak, tanggapan yang diterima justru mencerminkan lemahnya komunikasi publik dari instansi berwenang. Pihak Dinas Perikanan Kabupaten Malaka berdalih bahwa titik teknis pembangunan TPI telah dipatok mati.
Namun, ketika diminta menunjukkan legalitas formal, pihak dinas melalui sambungan komunikasi justru mengaku tidak memegang dokumen perencanaan secara utuh dengan alasan keterbatasan wewenang. Dokumen dasar seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar kerja, hingga berita acara pengukuran fisik belum dapat ditunjukkan secara transparan di hadapan warga yang terdampak.
Teka-Teki Tanggung Jawab: Dari Pemilik PT hingga Pemerintah Desa:
Persoalan ini semakin abu-abu ketika pemilik perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut, Alber, pada awal pertemuan menyatakan ketidaktahuannya dan mengaku hanya menjalankan titah dari kepala desa. Ironisnya, ketika Alber dipertemukan langsung dengan kepala desa di lokasi tambak, sang kepala desa berbalik memberikan keterangan bahwa penentuan lokasi dan penyerahan lahan tersebut berakar dari pihak kepala suku (Fukun).
Lempar tanggung jawab administratif antar-pemangku kepentingan ini memperlihatkan betapa proyek berbiaya besar digulirkan tanpa koordinasi tapak yang matang dan berisiko merugikan hak-hak keperdataan warga.
Skala Proyek Pusat dan Insiden Intimidasi di Lapangan:
Komunikasi lanjutan dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malaka mengonfirmasi bahwa proyek tersebut merupakan program bersumber dari APBN melalui kementerian pusat. Di tengah upaya warga mencari kejelasan secara damai, situasi justru memanas ketika pihak pelaksana proyek membawa seorang pria yang bersikap arogan dan melontarkan intimidasi verbal.
Tanpa alasan yang dapat dibenarkan, pria tersebut menantang warga dengan mengaku sebagai mantan napi, bahkan melakukan tindakan kekerasan fisik dengan melempar gelas berisi air ke arah istri Gundi Salvus hingga menyebabkan luka memar. Insiden kekerasan ini telah mencederai ruang dialog dan menuntut proses hukum yang tegas dari aparat penegak hukum demi menjaga ketertiban umum.
Deretan fakta di lapangan ini memantik pertanyaan fundamental dalam ranah tata kelola pemerintahan yang baik: Bagaimana mungkin sebuah proyek strategis berbiaya besar di tingkat tapak berjalan tanpa sosialisasi yang memadai, tanpa keterbukaan dokumen yang akuntabel, serta diwarnai oleh insiden kekerasan yang meresahkan warga?
Ketiadaan transparansi dokumen serta silang sengkarut keterangan pejabat berwenang patut disoroti agar tidak mencederai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum dan keterbukaan informasi. Negara dan korporasi tentu memiliki kewajiban moral serta hukum untuk menghormati ruang hidup masyarakat, bukan sebaliknya, membiarkan hadirnya ketegangan sosial di tengah warga.
Dalam kacamata filsafat hukum mazhab utilitarianisme (Jeremy Bentham), hukum dan kebijakan publik yang ideal harus mampu menghadirkan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat luas. Ketika proyek infrastruktur justru memicu keresahan, merusak sumber penghidupan ekonomi warga secara turun-temurun, dan diwarnai insiden kekerasan di lapangan, maka legitimasi sosial proyek tersebut patut dievaluasi secara bijak agar keadilan substantif dapat ditegakkan.
Keluarga Gundi Salvus, VN, dan seluruh warga Pantai Sorotoluk pada prinsipnya tidak pernah menolak pembangunan atau peningkatan fasilitas publik. Yang mereka suarakan adalah tegaknya keadilan prosedural,transparansi dokumen perencanaan, pertanggungjawaban ganti rugi materiil yang adil atas kerusakan tambak, penegakan hukum secara profesional terhadap pelaku kekerasan, serta penyelesaian masalah secara bermartabat.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah nyata dari aparat penegak hukum, Inspektorat, dan DPRD Kabupaten Malaka untuk menguji keabsahan prosedur serta mengaudit tata kelola proyek yang dikerjakan oleh PT Mushaf Karya Persada ini. Publik menanti apakah hukum dan pengawasan institusional mampu berdiri secara objektif di atas koridor keadilan, ataukah hak-hak warga kecil akan terus terpinggirkan di tanah kelahiran mereka sendiri. Waktu dan integritas para pemangku kebijakan yang akan membuktikannya.
Jurnalis: ALBON AS