Namun, Augustine menegaskan bahwa upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif maupun klarifikasi terhadap isu yang berkembang di media sosial. Ia meminta Kapolres Tapanuli Tengah agar tetap responsif terhadap setiap laporan dan informasi masyarakat, terutama apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum yang menyangkut kesusilaan dan perlindungan anak di bawah umur.
Menurut Augustine, setiap dugaan tersebut harus ditangani secara profesional, objektif, dan berdasarkan bukti, tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah maupun hak pihak-pihak yang disebut dalam informasi publik.
Apresiasi Langkah Pemkab, tetapi Pengawasan Jangan Berhenti
Augustine menilai langkah tim gabungan Pemkab Tapteng yang melakukan peninjauan langsung pada Selasa (27/10/2026) merupakan bentuk respons pemerintah terhadap keresahan masyarakat.
Berdasarkan keterangan Plh. Kepala Satpol PP Tapteng, Lisnawaty Lumban Tobing, S.Sos., M.M., tim tidak menemukan aktivitas maupun fasilitas yang mengarah pada praktik kafe remang-remang ketika pemeriksaan berlangsung. Sementara itu, pemilik usaha membantah dugaan adanya pekerja di bawah umur dan menyatakan seluruh pekerjanya telah memenuhi persyaratan usia legal.
Meski demikian, Augustine mengingatkan bahwa hasil pemeriksaan pada waktu tertentu harus dipahami sesuai ruang lingkup dan fakta yang ditemukan saat kegiatan berlangsung. Apabila terdapat laporan atau bukti baru, informasi tersebut tetap perlu ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.
“ASWAL mengapresiasi pemerintah daerah yang turun langsung untuk menjawab keresahan masyarakat. Namun, jangan sampai pengawasan hanya dilakukan ketika persoalan sudah viral. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus hadir secara konsisten untuk memastikan ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat benar-benar terjaga,” tegas Augustine.
Kapolres Tapteng Diminta Jangan Tutup Mata
Augustine secara khusus meminta Kapolres Tapanuli Tengah agar tidak mengabaikan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat di wilayah hukum Polres Tapteng.
Ia menegaskan bahwa apabila terdapat pengaduan, keterangan saksi, rekaman, atau bukti lain yang mengindikasikan dugaan tindak pidana kesusilaan yang melibatkan anak di bawah umur, kepolisian perlu melakukan penelaahan dan penyelidikan sesuai ketentuan hukum.
“Kapolres Tapteng jangan tutup mata terhadap keresahan masyarakat. Setiap informasi yang mengarah pada dugaan pelanggaran hukum harus ditangani secara serius dan profesional. Jangan menunggu persoalan semakin besar atau menimbulkan kegaduhan baru aparat bergerak,” ujar Augustine.
Ia menambahkan, pernyataan tersebut bukan tuduhan bahwa pemilik Garden Club atau pihak tertentu telah melakukan tindak pidana. Sampai terdapat bukti dan hasil pemeriksaan yang sah, semua pihak tetap harus dihormati haknya.
Menurutnya, langkah kepolisian yang cepat, transparan sesuai batas kewenangan, dan berlandaskan hukum dapat mencegah berkembangnya spekulasi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Dugaan Asusila di Bawah Umur Harus Diverifikasi Secara Serius
Augustine menekankan bahwa dugaan pelanggaran kesusilaan yang melibatkan anak merupakan persoalan serius karena berkaitan dengan keselamatan, martabat, dan masa depan anak.
Karena itu, ia meminta kepolisian berkoordinasi dengan instansi perlindungan perempuan dan anak apabila ditemukan dasar yang cukup untuk menindaklanjuti laporan. Penanganan harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, menjaga kerahasiaan identitasnya, serta menghindari penyebaran video atau materi yang dapat memperburuk keadaan korban.
“Jika memang ada dugaan pelanggaran yang menyangkut anak, jangan disepelekan. Tetapi jangan pula membangun kesimpulan hanya dari potongan video atau narasi media sosial. Periksa faktanya, telusuri sumber informasinya, lindungi anak, dan proses sesuai hukum apabila ditemukan unsur pidana,” katanya.
Augustine juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarluaskan identitas anak, konten intim, maupun informasi pribadi yang dapat mengarah pada identifikasi korban. Pengawasan sosial harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab menjaga privasi dan keselamatan anak.
Landasan Hukum: Perlindungan Anak dan Penegakan Hukum
Augustine menyampaikan bahwa penanganan dugaan pelanggaran harus berpedoman pada ketentuan hukum yang relevan, antara lain:
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, beserta perubahan terkait, yang mengatur perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan kepentingan anak.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, apabila fakta dan unsur perbuatan yang ditemukan termasuk dalam cakupan tindak pidana yang diatur di dalamnya.
Ketentuan KUHP yang berlaku, apabila perbuatan yang dilaporkan memenuhi unsur tindak pidana tertentu.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjadi dasar tugas kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Augustine menegaskan bahwa penerapan pasal dan kemungkinan sanksi pidana harus ditentukan berdasarkan perbuatan yang terbukti, usia pihak yang terlibat, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku. Tidak tepat menyimpulkan seseorang bersalah sebelum proses hukum membuktikannya.
Masyarakat Diminta Aktif, tetapi Jangan Terprovokasi
Lebih lanjut, Augustine mengajak masyarakat Tapteng untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan tidak menjadikan media sosial sebagai tempat menghakimi seseorang.
Menurutnya, masyarakat tetap memiliki peran penting dalam pengawasan sosial. Apabila menemukan dugaan pelanggaran, warga dapat menyampaikan laporan melalui saluran resmi kepolisian atau instansi terkait dengan menyertakan informasi yang relevan dan dapat diverifikasi.
“Kontrol sosial itu penting, tetapi harus dilakukan secara bertanggung jawab. Jangan menyebarkan tuduhan tanpa dasar, jangan membuka identitas anak, dan jangan menghalangi proses pemeriksaan. Serahkan penanganan dugaan tindak pidana kepada aparat yang berwenang,” tambahnya.
Ia juga meminta Pemkab Tapteng agar melanjutkan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat usaha sesuai kewenangan, termasuk aspek perizinan, ketenagakerjaan, jam operasional, serta kewajiban menjaga ketenteraman lingkungan.
ASWAL Dorong Sinergi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
Sebagai penutup, Augustine Steven Sitorus menegaskan bahwa tujuan utama pengawasan bukan untuk menjatuhkan pihak tertentu, melainkan memastikan masyarakat memperoleh rasa aman, hak anak terlindungi, dan setiap dugaan pelanggaran mendapatkan penanganan yang semestinya.
Ia berharap Kapolres Tapteng, Pemkab Tapteng, serta instansi terkait membangun koordinasi yang baik dalam merespons pengaduan masyarakat, sekaligus menyampaikan informasi yang dapat dipublikasikan secara akurat tanpa mengganggu proses penegakan hukum.
“Jangan biarkan keresahan masyarakat berkembang tanpa kejelasan. Pemerintah harus menjalankan pengawasan, kepolisian harus menindaklanjuti laporan sesuai hukum, dan masyarakat harus menyampaikan informasi secara bertanggung jawab. Ketertiban Tapanuli Tengah adalah tanggung jawab bersama, tetapi perlindungan anak tidak boleh ditawar,” tutup Augustine.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini memuat apresiasi terhadap langkah verifikasi Pemkab Tapteng dan dorongan agar aparat menindaklanjuti setiap laporan yang memiliki dasar. Tidak ada kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana kesusilaan atau pelanggaran yang melibatkan anak di bawah umur di lokasi tersebut. Setiap dugaan harus diverifikasi melalui bukti dan pemeriksaan oleh pihak berwenang. Hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka bagi pihak-pihak terkait.
(Sari Gunawan Nababan)