TANGSEL - PORTAL BHAYANGKARA -Penanganan laporan dugaan kekerasan dan ancaman pembunuhan yang dialami Gagah Tri Saputra, anggota media Portal Bhayangkara, menjadi sorotan serius. Hingga 27 Oktober 2026, pihak pelapor mengaku belum memperoleh kejelasan yang diharapkan terkait perkembangan penanganan laporan tersebut.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah korban menerima surat pelimpahan laporan polisi dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tangerang Selatan kepada Polsek Cisauk. Pelimpahan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penanganan perkara, terutama karena pelapor mengaku mengalami dugaan kekerasan dan ancaman serius.
Pimpinan Umum Media Portal Bhayangkara, Sufaldi Tampilang, secara tegas menyoroti penanganan laporan tersebut dan meminta Kapolda Metro Jaya melakukan evaluasi terhadap kinerja Kasatreskrim Polres Tangerang Selatan apabila ditemukan kekurangan dalam penanganan perkara.
Menurut Sufaldi, laporan masyarakat, terlebih yang berkaitan dengan dugaan kekerasan dan ancaman pembunuhan, harus ditangani secara serius, profesional, transparan, dan memberikan kepastian kepada korban.
"Jangan sampai masyarakat yang datang mencari perlindungan hukum justru dibuat bertanya-tanya mengenai kepastian penanganan laporannya. Ketika seseorang melaporkan dugaan kekerasan dan ancaman pembunuhan, aparat penegak hukum harus memastikan laporan tersebut ditangani secara profesional dan perkembangan penanganannya disampaikan dengan jelas kepada pelapor," tegas Sufaldi.
SURAT PELIMPAHAN LAPORAN JADI SOROTAN
Berdasarkan dokumen yang diterima, Satreskrim Polres Tangerang Selatan menerbitkan surat pelimpahan laporan polisi tertanggal 27 Oktober 2026 dengan nomor B/1762/X/RES 7.4/2026/Reskrim.
Surat tersebut ditujukan kepada Kapolsek Cisauk melalui Kanit Reskrim Polsek Cisauk untuk menindaklanjuti laporan polisi Nomor LP/B/3350/X/2026/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA, tertanggal 18 Oktober 2026.
Dalam surat itu dijelaskan bahwa laporan berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang disebut sebagai kejahatan pers, dengan rujukan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan/atau Pasal 448 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi pada 16 Oktober 2026 sekitar pukul 19.30 WIB, di Jalan Raya Lapan, Kampung Cibadak Nomor 1, Kelurahan Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang.
Dalam pertimbangannya, surat tersebut menyebutkan bahwa pelimpahan dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas penanganan penyidikan serta lokasi kejadian, pelapor, terlapor, saksi, dan barang bukti yang berada di wilayah hukum Polsek Cisauk.
Namun, pelimpahan ini memunculkan pertanyaan dari pihak pelapor mengenai tindak lanjut penanganan laporan dugaan kekerasan dan ancaman pembunuhan yang mereka persoalkan.
Perlu ditegaskan, pelimpahan perkara kepada kepolisian sektor tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran prosedur. Meski demikian, kepolisian perlu memberikan penjelasan yang memadai agar pelapor memahami alasan pelimpahan, tahapan penanganan selanjutnya, serta perkembangan perkara yang dilaporkan.
SUFALDI PERTANYAKAN EFEKTIVITAS PENANGANAN PERKARA
Sufaldi Tampilang menilai, apabila laporan tersebut telah diterima di tingkat Polres, masyarakat berhak mempertanyakan alasan penanganannya dilimpahkan ke tingkat Polsek, khususnya ketika pelapor merasa belum memperoleh kejelasan mengenai dugaan ancaman serius yang dialaminya.
Ia menegaskan bahwa persoalan utamanya bukan semata-mata apakah laporan ditangani Polres atau Polsek, melainkan apakah seluruh dugaan tindak pidana yang dilaporkan telah ditangani secara menyeluruh dan apakah korban mendapatkan kepastian hukum.
"Kalau memang pelimpahan dilakukan karena pertimbangan wilayah hukum dan efektivitas penyidikan, jelaskan kepada pelapor. Jangan sampai korban merasa laporannya tidak mendapatkan perhatian. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian, bukan kebingungan," ujarnya.
Menurutnya, laporan mengenai dugaan ancaman pembunuhan tidak boleh diabaikan. Aparat harus menilai fakta, memeriksa bukti, meminta keterangan para pihak, serta mengambil langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sufaldi juga meminta agar persoalan dugaan ancaman pembunuhan yang disampaikan pelapor dipastikan masuk dalam penanganan dan penilaian penyidik sesuai fakta serta bukti yang tersedia.
Ia mengingatkan bahwa kritik terhadap kinerja kepolisian merupakan bagian dari kontrol sosial yang harus dijawab dengan keterbukaan dan profesionalisme, bukan dengan sikap defensif.
DESAK KAPOLDA LAKUKAN EVALUASI
Atas persoalan tersebut, Sufaldi Tampilang meminta Kapolda Metro Jaya mengevaluasi kinerja Kasatreskrim Polres Tangerang Selatan apabila ditemukan keterlambatan, kekurangan komunikasi, atau ketidakefektifan dalam penanganan laporan yang disampaikan Gagah Tri Saputra.
Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa penanganan perkara berjalan sesuai prosedur, tidak mengabaikan kepentingan korban, dan memberikan kejelasan mengenai langkah hukum yang sedang ditempuh.
"Kapolda harus memastikan laporan masyarakat ditangani dengan serius. Jika memang terdapat kekurangan dalam penanganan perkara ini, harus ada evaluasi dan perbaikan. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena merasa tidak mendapatkan kepastian hukum," tegasnya.
Ia juga meminta Polres Tangerang Selatan memberikan penjelasan mengenai status laporan, alasan pelimpahan, serta tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan oleh Polsek Cisauk.
Kepastian hukum harus menjadi prioritas, bukan sekadar perpindahan administrasi laporan.
TRANSPARANSI DAN HAK KORBAN HARUS DIUTAMAKAN
Dalam perkara ini, terdapat sejumlah hal yang perlu mendapatkan penjelasan dari pihak kepolisian.
Pertama, bagaimana perkembangan penanganan laporan yang diterima pada 18 Oktober 2026.
Kedua, apakah dugaan kekerasan dan ancaman pembunuhan yang disampaikan pelapor telah diperiksa dan ditindaklanjuti berdasarkan fakta serta bukti yang tersedia.
Ketiga, apa alasan pelimpahan perkara kepada Polsek Cisauk dan bagaimana mekanisme pengawasan penanganannya.
Keempat, kapan pelapor akan memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan laporan tersebut.
Pertanyaan-pertanyaan itu penting dijawab agar tidak berkembang persepsi negatif di tengah masyarakat mengenai penanganan laporan polisi.
Di sisi lain, penilaian terhadap profesionalitas penyidik harus didasarkan pada fakta, dokumen, dan penjelasan resmi dari institusi terkait. Pelimpahan perkara saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi pembiaran atau pelanggaran hukum.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Polres Tangerang Selatan mengenai tanggapan atas sorotan Sufaldi Tampilang maupun penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan laporan yang dimaksud.
PORTAL BHAYANGKARA membuka ruang bagi Polres Tangerang Selatan, Polsek Cisauk, serta pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan
Kasus ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dibangun melalui penanganan laporan yang profesional, komunikasi yang terbuka, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila benar terdapat dugaan kekerasan dan ancaman pembunuhan, perkara tersebut harus diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Jika pelimpahan dilakukan sesuai prosedur, penjelasan yang transparan akan membantu menjawab keraguan pelapor.
Sebab, bagi masyarakat yang mencari perlindungan hukum, yang terpenting bukan hanya laporan diterima atau dilimpahkan, melainkan adanya proses penanganan yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(Abhi)