JAKARTA - PORTAL BHAYANGKARA — Pimpinan Umum Media Portal Bhayangkara, Sufaldi Tampilang, mendesak Kapolri agar mengambil langkah konkret dengan mendorong pelaksanaan tes urine secara menyeluruh terhadap seluruh personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Desakan ini disampaikan sebagai bentuk dorongan terhadap transparansi, penguatan integritas, dan komitmen pemberantasan penyalahgunaan narkoba tanpa pandang bulu.
Menurut Sufaldi, pemberantasan narkoba tidak boleh hanya menjadi slogan atau sekadar tindakan penegakan hukum terhadap masyarakat. Institusi penegak hukum juga harus berani menunjukkan komitmen nyata melalui langkah-langkah pengawasan internal yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“RAKYAT MENUNGGU! KAPAN SELURUH PERSONEL POLRI MENJALANI TES URINE SECARA MENYELURUH? JANGAN SAMPAI PENEGAKAN HUKUM TERKESAN TAJAM KE BAWAH, TETAPI TUMPUL KE ATAS!” tegas Sufaldi Tampilang dalam pernyataannya.
JANGAN HANYA MASYARAKAT YANG DITUNTUT BERSIH DARI NARKOBA!
Sufaldi menilai, pemberantasan narkoba membutuhkan ketegasan dan konsistensi dari semua pihak, termasuk institusi yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum.
Jika masyarakat dituntut untuk menaati hukum dan menjauhi narkoba, maka personel yang bertugas menegakkan hukum juga harus menunjukkan komitmen yang sama terhadap aturan, disiplin, dan integritas.
Menurutnya, pelaksanaan tes urine secara menyeluruh dapat menjadi salah satu langkah konkret untuk memperkuat pengawasan internal, mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjaga kehormatan institusi Polri.
“Jangan sampai masyarakat hanya diminta percaya melalui pernyataan. Kepercayaan publik harus dibangun dengan tindakan nyata. Karena itu, kami mendesak agar tes urine terhadap seluruh personel Polri dilaksanakan secara terencana, objektif, dan transparan,” ujarnya.
TRANSPARANSI ADALAH KUNCI MENJAGA KEPERCAYAAN PUBLIK
Desakan tersebut, lanjut Sufaldi, bukanlah bentuk tuduhan bahwa seluruh personel Polri terlibat penyalahgunaan narkoba. Sebaliknya, langkah itu merupakan dorongan agar integritas setiap personel dapat dijaga melalui mekanisme pemeriksaan yang profesional dan berlaku adil.
Ia menegaskan bahwa personel yang terbukti bersih harus mendapatkan penghargaan atas integritasnya, sementara apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Karena itu, pelaksanaan tes urine harus disertai prosedur yang jelas, pengawasan yang kredibel, serta mekanisme tindak lanjut yang transparan dengan tetap menghormati hak setiap personel.
Tidak boleh ada perlakuan istimewa, tidak boleh ada upaya menutup-nutupi pelanggaran, dan tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan aturan.
Bagi Sufaldi, pengawasan internal yang kuat justru dapat melindungi personel Polri yang bekerja secara profesional sekaligus mencegah tindakan segelintir oknum merusak nama baik institusi.
KAPOLRI DITANTANG MENUNJUKKAN LANGKAH NYATA
Kini, perhatian diarahkan pada langkah konkret yang dapat diambil pimpinan Polri untuk menjawab tuntutan transparansi dan memperkuat kepercayaan masyarakat.
Sufaldi berharap Kapolri memberikan perhatian serius terhadap desakan tersebut dengan mempertimbangkan kebijakan pemeriksaan urine secara menyeluruh, berkala, dan berbasis prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tidak cukup dibangun melalui slogan, melainkan harus diperkuat dengan konsistensi antara ucapan, kebijakan, dan tindakan.
“Polri adalah institusi yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Karena itu, integritas personelnya harus menjadi perhatian serius. Kami ingin melihat langkah nyata, bukan sekadar janji,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa desakan ini merupakan bentuk kontrol sosial dan aspirasi publik agar institusi penegak hukum terus melakukan pembenahan demi mewujudkan pelayanan yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan.
RAKYAT MENUNGGU JAWABAN!
Desakan Sufaldi Tampilang pada akhirnya bermuara pada satu pertanyaan mendasar: sejauh mana komitmen pemberantasan narkoba diwujudkan melalui pengawasan internal yang menyeluruh dan transparan?
Publik tentu berharap setiap kebijakan pemberantasan narkoba diterapkan secara konsisten, termasuk dalam lingkungan institusi penegak hukum.
Tes urine menyeluruh bukan berarti menganggap setiap personel bersalah. Sebaliknya, pemeriksaan yang profesional dan adil dapat menjadi salah satu cara membuktikan komitmen, menjaga integritas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat.
Pesan Sufaldi Tampilang tegas: jangan hanya menuntut masyarakat untuk patuh terhadap hukum. Tunjukkan pula bahwa integritas dan kedisiplinan benar-benar dijaga di dalam institusi penegak hukum.
Kini, masyarakat menantikan langkah konkret dari pimpinan Polri.
JANGAN ADA TEBANG PILIH! JANGAN ADA YANG KEBAL! BERANTAS NARKOBA SECARA ADIL, TRANSPARAN, DAN TANPA PANDANG BULU!
(Abhi)